.png)
(Menguji Demokrasi — Seri 3 dari 3 Seri)
Syarat
Pendidikan
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden
dan wakil presiden minimal tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sederajat.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa
Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang
dapat menjadi dasar penyetaraan dengan SMA. Permohonan pembatalan atau
diskualifikasi tidak dikabulkan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
MK juga menilai persoalan itu tidak tepat diselesaikan melalui sengketa hasil
pemilu setelah Gibran dilantik.
Pada 7 Oktober 2026, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa
verifikasi menggunakan surat penyetaraan dari kementerian. KPU berpegang pada
asas praduga keabsahan karena surat itu belum dibatalkan saat pemeriksaan dan
menyatakan tidak menemukan alasan meminta klarifikasi. Namun, MK mengingatkan
bahwa verifikasi harus cermat dan hati-hati. Tanggung jawab pun tidak hanya
berada pada pihak yang menyerahkan dokumen, tetapi juga lembaga yang
memeriksanya.
Pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan
gugatan, membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran, dan
memerintahkan penarikannya.
Putusan MA tidak otomatis membatalkan pelantikan Gibran karena pemberhentian
wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Namun, muncul
pertanyaan: mengapa persyaratan pendidikan tidak dituntaskan sebelum pencalonan
ditetapkan dan pasangan calon dilantik?
Tiga
Kemungkinan
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan
Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo
Subianto. Namun, Prabowo belum menerimanya dan Gibran masih menjalankan tugas.
Ada tiga kemungkinan.
Pertama, pengunduran diri diterima dan diproses sesuai ketentuan.
Jabatan wakil presiden menjadi kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR
bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon
yang diusulkan presiden. Pengunduran diri tidak boleh menghapus pertanyaan
tentang proses pencalonan dan tanggung jawab atas kemungkinan kekeliruan
administrasi.
Penerimaan pengunduran diri tersebut berpotensi memengaruhi hubungan politik
Prabowo dan Jokowi, terlebih di tengah terungkapnya kasus dugaan penyadapan
ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Bareskrim Polri mengungkap adanya
penyadapan dan akses ilegal terhadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur
hukum. Sejumlah perwira dan mantan pejabat Polri telah ditetapkan sebagai
tersangka. Kasus ini memunculkan spekulasi mengenai keterkaitannya dengan
lingkaran politik Jokowi yang kerap disebut Geng Solo.
Kedua, Prabowo tidak menerima pengunduran diri dan Gibran tetap
menjabat. Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum kelanjutan jabatan itu,
termasuk bagaimana putusan MK dan MA serta status persyaratan Gibran dipahami.
Di sisi lain, Gibran menyatakan akan tetap berjuang di PTUN dengan
menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1. Dalam sidang 29 Oktober
2026, kuasa hukumnya telah memperlihatkan salinan sejumlah dokumen dan
menyatakan siap menghadirkan aslinya. Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT
mempersoalkan surat keputusan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam
pencalonannya. Majelis hakim menolak permohonan pencabutan gugatan sehingga
perkara tetap berlanjut.
Jika Prabowo tetap mempertahankan Gibran, pemerintah wajib menjelaskan
pertimbangan hukumnya secara terbuka. Jabatan wakil presiden tidak boleh
dipertahankan hanya karena kompromi politik atau kepentingan koalisi. Putusan
pengadilan dan ketentuan konstitusi harus menjadi pijakan, bukan disesuaikan
dengan kepentingan kekuasaan. Jika ada kekeliruan dalam proses pencalonan,
pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Rakyat tidak
boleh terus-menerus menanggung akibat dari keputusan politik yang mengabaikan
kepastian hukum.
Ketiga, pemberhentian melalui pemakzulan (impeachment). Pasal 7A
UUD 1945 memungkinkan wakil presiden diberhentikan karena pelanggaran hukum
tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pasal 7B mengatur prosesnya:
DPR menyampaikan pendapat, MK memeriksa, lalu usul pemberhentian dibawa ke MPR
jika pendapat DPR dibenarkan.
Prosedur berlapis dari DPR, MK, hingga MPR berisiko membuat
pertanggungjawaban pejabat berlarut-larut, sementara kelayakan pemegang jabatan
belum memperoleh kepastian. Di tengah tarik-menarik kepentingan dan prosedur
yang berbelit, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.
Pertanggungjawaban
Menurut Islam
Dalam Islam, jabatan bukan hadiah politik atau sarana memperkuat keluarga
dan kelompok, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum Allah.
Dalam Khilafah (sistem pemerintahan Islam), kepala negara disebut Khalifah
yang menerapkan syariat secara menyeluruh. Tidak ada jabatan wakil khalifah
sebagai pasangan pemilu. Khalifah dapat dibantu mu'awin (pejabat
pembantu pemerintahan), tetapi mereka bukan kepala negara kedua yang setara
dengannya.
Kekuasaan Khalifah terikat syariat. Mahkamah Mazhalim mengadili
kezaliman atau penyimpangan penguasa dan pejabat negara.
Pemerintahan Islam ditopang tiga pilar. Pertama, ketakwaan individu.
Khalifah, pejabat, dan rakyat sadar setiap perbuatan dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah.
Kedua, kontrol masyarakat. Umat berkewajiban menjalankan amar
makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa yang
menyimpang).
Ketiga, negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Negara
harus memiliki aturan jelas, peradilan independen, dan mekanisme mengadili
penyalahgunaan kekuasaan.
Kezaliman Khalifah bukan ajaran Islam dan wajib dikoreksi. Kekuasaan tidak
membuatnya kebal hukum.
Menguji Sistem
Kasus
Gibran memperlihatkan persoalan aturan pencalonan, konflik kepentingan, dugaan
penyalahgunaan fasilitas negara, koalisi politik, dan syarat pendidikan setelah
pelantikan. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa masalahnya tidak
berhenti pada satu orang atau satu jabatan, tetapi berkaitan dengan tata kelola
kekuasaan.
Pergantian
pejabat tidak serta-merta menyelesaikan masalah sistemik. Selama hukum
dipengaruhi kepentingan politik, jabatan menjadi transaksi elite, dan kontrol
terhadap penguasa bergantung pada konfigurasi partai, persoalan serupa
berpotensi terulang.
Kondisi
tersebut berkaitan dengan karakter demokrasi yang menempatkan perebutan
kekuasaan melalui pemilu dan dukungan partai sebagai bagian penting dari
penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, kepentingan partai dan koalisi dapat
memengaruhi keputusan kenegaraan, termasuk dalam pembentukan dan penerapan
hukum. Mekanisme demokrasi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa hukum
terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik atau bahwa penguasa selalu
dapat dimintai pertanggungjawaban.
Persoalan
ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: bukan sekadar siapa yang
berkuasa, tetapi sistem apa yang mengatur kekuasaan, hukum, dan kehidupan
masyarakat. Sebab, persoalan yang menyangkut kehidupan manusia tidak cukup
diselesaikan dengan pergantian pejabat atau perbaikan prosedur politik.
Diperlukan landasan yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Islam
memiliki landasan tersebut. Islam mengatur ibadah, pemerintahan, hukum,
ekonomi, dan hubungan sosial. Islam bukan hanya agama dalam pengertian ritual,
tetapi juga ideologi dan sistem kehidupan.
Penerapan
Islam secara menyeluruh membutuhkan institusi pemerintahan yang menjalankan
syariat, yaitu Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah. Perjuangan ini bukan sekadar
mengganti Gibran atau Prabowo, melainkan mengubah sistem agar hukum tidak
menjadi alat kepentingan, kekuasaan dijalankan sebagai amanah, dan penguasa
dimintai pertanggungjawaban berdasarkan syariat Allah.[]
Depok, 1 Jumadil Akhir 1448 H | 11 November 2026 M
— Joko Prasetyo | Jurnalis
