“Paradigma syariat Islam,
keadilan agraria tidak cukup diukur dari sekadar pemerataan luas lahan,
melainkan harus bertolak dari keabsahan asal-usul kepemilikan serta pemisahan
tegas antara hak individu, milik umum, dan harta negara,” rilis HILMI dalam Letter
to Intellectuals No. 038 bertajuk Reforma Agraria: Antara
Keadilan, Kepastian Hak Milik, dan Risiko Kesewenang-wenangan Negara.
“Islam menetapkan fondasi
keadilan harta melalui larangan tegas memakan harta sesama dengan jalan yang
batil sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 188,” tuturnya,
Kamis (12/11/2026).
“Tanah milik individu yang
diperoleh secara halal dan sah tidak boleh dirampas secara zalim atas nama
redistribusi, sementara sumber daya yang berstatus milik umum diharamkan untuk
dimonopoli oleh segelintir korporasi,” tandasnya kepada TintaSiyasi.ID.
Tiga Kepemilikan
HILMI membedah kelemahan mendasar
sistem hukum sekuler yang belum membedakan tiga kategori kepemilikan syar'i.
“Islam tidak pernah mengharamkan
seseorang memiliki lahan luas apabila diperoleh melalui akad muamalah yang sah
dan dihidupkan secara produktif, tetapi syariat menutup rapat pintu monopoli
atas kekayaan vital hajat hidup orang banyak,” paparnya.
Sebaliknya, HILMI mengingatkan
bahwa pembagian sertifikat tanah tidak akan membawa kesejahteraan hakiki
apabila akses rakyat terhadap sumber daya kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah)
masih dikuasai pemodal.
“Rasulullah saw. menegaskan bahwa
umat manusia berserikat dalam tiga perkara utama, yakni air, padang rumput, dan
api,” lugasnya.
“Sangat percuma warga memegang
selembar sertifikat tanah jika sumber mata air, hutan lindung, energi, dan
kawasan ekologis strategis di sekitarnya justru dikuasai oligarki pertambangan
dan perkebunan raksasa,” imbuhnya.
HILMI menjelaskan bahwa dalam
sejarah peradaban Islam, sebagaimana praktik Khalifah Umar bin Khattab r.a.,
negara berwenang menarik kembali tanah pemberian negara (iqtha') yang
dibiarkan menganggur selama tiga tahun untuk diberikan kepada warga yang
sanggup menggarapnya.
“Namun ketentuan penarikan
tersebut hanya berlaku bagi lahan pemberian negara yang disertai syarat
pengusahaan, bukan merampas tanah hak milik pribadi warga yang dibeli atau
diwarisi secara sah,” jelasnya.
“Negara dalam pandangan Islam
berperan sebagai pengurus kemaslahatan umat (ri'ayah asy-syu'un) yang
menjamin terbukanya akses ekonomi dan perlindungan lingkungan, bukan tuan tanah
absolut yang bebas mencabut hak warga,” ulasnya.
Oleh karena itu, HILMI menyerukan
kepada kaum intelektual dan pembuat kebijakan untuk menata ulang sistem
pertanahan nasional berlandaskan aturan syariat Islam secara kaffah.
“Kebijakan agraria yang Islami
tidak sekadar memindahkan penguasaan tanah dari satu tangan ke tangan lain,
tetapi memastikan kehalalan hak, pemerataan manfaat, dan kelestarian alam,”
urai HILMI.
“Hanya di bawah naungan hukum
Allah Swt., keadilan agraria dapat ditegakkan secara hakiki tanpa menzalimi hak
individu maupun merampas kekayaan milik umat,” pungkasnya.[] Rere
