TintaSiyasi.id — Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) menegaskan Ketika merilis Letter to Intellectuals No. 031 bertajuk Nasionalisme & Problem Loyalitas Tertinggi: Ketika Bangsa Menjadi Ukuran Moral & Kebenaran bahwa negara bangsa modern pada hakikatnya merupakan fenomena konstruksi historis-politik yang cair, sehingga tidak memiliki legitimasi rasional untuk menuntut loyalitas mutlak yang mengalahkan keadilan universal.
“Kajian sosiologi dan sejarah
modern membuktikan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibayangkan (imagined
community), lahir melalui proses modernisasi, standarisasi bahasa, serta
birokrasi negara, bukan entitas sakral yang abadi,” tutur HILMI kepada TintaSiyasi.ID.
“Sesuatu yang diciptakan melalui
perjumpaan sejarah dan dinamika kekuasaan tidak berhak menuntut pengorbanan
moral tertinggi dari manusia,” tandas HILMI pada Senin (26/10/2026).
HILMI mengupas bahaya laten
partikularisme dalam pembagian sekat 'kita versus mereka'. “Setiap kali
identitas kolektif kebangsaan disakralkan secara berlebihan, selalu timbul
risiko laten yang melahirkan chauvinisme, xenofobia, sentimen rasisme, hingga
pembenaran agresi terhadap kelompok lain,” jelasnya.
Sebaliknya, HILMI menyinggung
peran instrumental nasionalisme di masa lalu yang sempat menyatukan perlawanan
rakyat nusantara menghadapi penjajahan kolonial.
“Keberhasilan instrumental
mengusir penjajah tidak otomatis menjadikan nasionalisme sebagai prinsip
permanen dan ideologi tertinggi kehidupan,” lugasnya.
“Setelah kolonialisme runtuh,
bangsa mestinya diposisikan sekadar sebagai sarana menghadirkan kesejahteraan
publik, bukan tujuan akhir yang disembah,” tambahnya.
HILMI menilai jika doktrin
penentuan nasib sendiri (self-determination) berbasis budaya terus
dimutlakkan, dunia akan terseret dalam siklus fragmentasi konflik tanpa akhir.
“Setiap etnis yang merasa sebagai bangsa akan menuntut pemisahan wilayah,
memicu instabilitas geopolitik yang merugikan rakyat kecil,” paparnya.
“Kewajiban khusus merawat warga
sekitar tidak boleh menghapus simpati kemanusiaan terhadap penderitaan sesama
manusia yang kelaparan atau tertindas di belahan bumi lain,” bebernya.
Oleh karena itu, HILMI mendorong
penataan ulang paradigma politik modern agar tidak terjebak dalam kultus
berhala kebangsaan.
“Identitas politik kebangsaan
tidak pernah boleh mereduksi nilai keluhuran martabat setiap nyawa manusia di
muka bumi,” urai HILMI.
“Hanya dengan membongkar
fanatisme sempit golongan, manusia dapat hidup berdampingan secara damai di
bawah naungan kebenaran hakiki,” pungkasnya.[] Rere
