TintaSiyasi.id -- Menyikapi berita Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 berdasarkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2026, Jurnalis Joko Prasetyo mengatakan, umat perlu melihat lebih jauh apakah yang berubah hanya sosok menterinya atau juga arah kebijakan ekonomi yang dijalankan.
“Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Ia juga merupakan salah satu figur yang dekat dengan Sri Mulyani,” kata Joko Prasetyo kepada Tintasiyasi.id, 14 September 2026.
Menurut Joko, latar belakang dan rekam jejak Suahasil penting dicermati karena berkaitan dengan pendekatan terhadap pasar, investasi, perdagangan, sektor finansial, utang, dan disiplin fiskal.
Purbaya Bukan Solusi
Joko mengatakan, selama menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan, termasuk kebijakan penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah pada sejumlah bank untuk mendorong kredit. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan kredit dan likuiditas belum tentu membuat kebutuhan hidup rakyat lebih ringan. Apalagi, kebijakan tersebut tidak mengubah struktur ekonomi yang selama ini bertumpu pada sistem kapitalisme,” ujarnya.
Karena itu, Joko menilai Purbaya bukan sosok yang perlu dirindukan. Pergantian Menteri Keuangan juga tidak otomatis membawa ekonomi Indonesia ke arah yang sesuai dengan syariah.
“Lalu, bagaimana dengan Suahasil?” tanyanya.
Pasar Diandalkan
Menurut Joko, Suahasil berada dalam arus pemikiran yang menempatkan pasar dan kegiatan usaha sebagai bagian penting penggerak ekonomi.
Cara pandang tersebut, lanjutnya, lazim dalam ekonomi kapitalistik, ketika negara menjaga iklim usaha, memberi ruang bagi investasi, mengatur pasar, kemudian berharap kegiatan ekonomi bergerak dan pertumbuhan meningkat.
Joko menegaskan, Islam tidak menolak pasar. Jual beli dan kepemilikan individu diakui. Namun, pasar tidak boleh berjalan tanpa batas syariah.
“Ada barang yang haram diperjualbelikan. Ada akad yang haram. Ada praktik yang dilarang. Ada pula harta yang tidak boleh dimiliki individu karena termasuk kepemilikan umum atau milkiyyah ‘ammah,” jelasnya.
Dengan demikian, menurut Joko, pasar dalam Islam bukan ruang bebas nilai yang cukup diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran.
Investasi Diutamakan
Joko juga menyoroti rekam jejak Suahasil dalam kebijakan investasi dan sektor keuangan. Saat memimpin Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil pernah berkaitan dengan pembahasan mengenai sektor finansial untuk memfasilitasi investasi, termasuk pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur.
“Investasi tentu bukan sesuatu yang haram. Islam membolehkan perdagangan dan kerja sama usaha selama akad dan objeknya halal,” kata Joko.
Namun, persoalan muncul, menurutnya, apabila investasi ditempatkan sebagai tujuan utama sementara kepemilikan umum dan kepentingan rakyat diserahkan kepada logika keuntungan.
“Minyak, gas, air, dan berbagai kekayaan alam yang termasuk milkiyyah ‘ammah tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai komoditas investasi,” ujarnya.
Perdagangan Dibuka
Joko juga menyinggung rekam jejak akademik dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan hambatan perdagangan serta peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN.
Dalam kajian yang ditulis bersama, Suahasil membahas dampak penghapusan hambatan regulasi dan hambatan nontarif terhadap jasa transportasi laut ASEAN serta kaitannya dengan persaingan pasar. Kajian tersebut terbit dalam Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi.
Menurut Joko, perdagangan antarnegara pada dasarnya dibolehkan dalam Islam. Namun, membuka pasar seluas-luasnya tidak berarti semua kepentingan rakyat otomatis terlindungi.
“Negara tetap harus memastikan perdagangan tidak merugikan umat, mengancam kemandirian, atau membuka jalan bagi penguasaan aset strategis oleh pihak yang tidak berhak,” katanya.
Finansial Diperkuat
Penguatan sektor finansial juga menjadi bagian yang disoroti Joko.
Menurutnya, persoalannya bukan sekadar seberapa besar dana berhasil dihimpun atau seberapa dalam pasar keuangan berkembang, melainkan sistem finansial seperti apa yang sedang diperkuat.
“Jika pembiayaan ekonomi bertumpu pada perbankan berbasis bunga, surat utang berbunga, dan instrumen finansial konvensional, maka persoalan syariahnya tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Ia kemudian mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275,
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Utang Ribawi Dianggap Wajar
Menurut Joko, salah satu persoalan serius adalah cara sistem fiskal modern memandang utang negara sebagai instrumen pembiayaan yang wajar.
Dalam kerangka tersebut, yang kemudian diperhitungkan adalah besar utang, kemampuan membayar, produktivitas penggunaannya, serta batas aman terhadap PDB.
Suahasil sendiri pada Oktober 2025 pernah menjelaskan bahwa utang merupakan instrumen penting pembiayaan anggaran ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan, dengan catatan dikelola secara hati-hati, produktif, dan berkelanjutan.
“Padahal, dalam pandangan Islam, persoalannya bukan hanya besar-kecilnya utang. Jika pembiayaannya menggunakan bunga, ada riba di dalamnya,” tegasnya Joko.
Ia kembali mengutip firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 279,
“Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.”
“Maka, menjadikan utang berbunga sebagai instrumen normal pembiayaan negara jelas bukan pilihan ekonomi yang sesuai syariah,” tekannya.
Disiplin Fiskal
Joko juga menyoroti perhatian Suahasil terhadap kredibilitas APBN dan disiplin fiskal. Setelah dilantik, Suahasil menyatakan komitmennya menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Pernyataan tersebut juga menjadi bagian dari pemberitaan mengenai arah awal kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan.
Menurut Joko, disiplin fiskal sendiri bukan persoalan dalam Islam. Negara justru wajib mengelola keuangan secara amanah.
“Yang menjadi persoalan adalah kerangka fiskalnya: dari mana penerimaan negara diperoleh, bagaimana kekayaan negara dikelola, untuk apa belanja digunakan, dan apakah pembiayaannya sesuai syariah,” jelasnya.
Dalam pandangan Islam yang dikemukakan Joko, negara memiliki sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan syariah melalui Baitulmal. Adapun milkiyyah ‘ammah dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar untuk dikuasai pihak tertentu.
Bukan Sekadar Ganti Menteri
Joko menilai pergantian Purbaya oleh Suahasil tidak berarti persoalan ekonomi Indonesia selesai.
“Purbaya memiliki gaya yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan. Suahasil tampak lebih menekankan kredibilitas APBN, disiplin fiskal, investasi, perdagangan, dan pengelolaan sektor keuangan,” paparnya.
Namun, menurut Joko, keduanya bergerak dalam kerangka ekonomi yang sama-sama bukan ekonomi Islam. Ia juga menilai Suahasil bukan figur baru dalam kesinambungan kebijakan Kementerian Keuangan sejak era Sri Mulyani.
“Maka, umat jangan berhenti pada pertanyaan siapa yang menjadi Menteri Keuangan,” sarannya.
Analogi Kereta Api
Joko kemudian menggunakan analogi kereta api untuk menggambarkan persoalan tersebut.
“Bayangkan sebuah kereta api. Kepala negara ibarat masinis yang memegang kendali perjalanan. Para menteri ibarat asisten masinis yang membantu menjalankan perjalanan. Kereta api itu adalah sistem pemerintahan, sedangkan jalur relnya adalah ideologi yang menentukan arah perjalanan,” katanya.
Menurutnya, masinis berulang kali berganti dan asisten masinis pun berganti lebih sering. Namun, selama kereta dan relnya tetap sama, perjalanan akan tetap mengikuti jalur tersebut.
“Begitu pula negara. Jika kereta pemerintahan tidak dirancang untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah dan rel ideologinya tidak mengarah kepada kehidupan yang diridai Allah SWT, apa yang bisa diharapkan dari sekadar pergantian orang di dalam kabin?” tanyanya.
Joko menutup dengan perumpamaan bahwa kereta yang tidak dirancang menuju surga tidak akan sampai ke sana hanya karena masinis dan asisten masinisnya berganti.[] Nabila Zidane
