TintaSiyasi.id -- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kian beringas, tak henti-hentinya mereka melakukan aksi teror di Bumi Cendrawasih. Mereka begitu sadis melakukan aksinya, baik terhadap warga sipil, prajurit TNI-Polri, guru bahkan terhadap anak-anak. Rabu (9/9) KKB Papua kembali beraksi, tiga orang ASN dinyatakan gugur saat mereka sedang bertugas. Ketiga ASN tersebut menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua di Distrik Muliama, Kabupeten Jayawijaya. (Kompas.id, 13/9/2026)
Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu KKB Papua melakukan penyanderaan terhadap 11 warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Akibat dari penyanderaan tersebut seorang ibu dinyatakan tewas akibat ditembak dan anak dari ibu tesebut dibuang ke jurang. (Detik.com, 20/8/2026)
Setelah sebulan berlalu, dua dari sembilan warga yang disandera KKB Papua pada 17 Agustus 2026 ditemukan warga setempat dalam kondisi memperihatinkan. Demerina Uamang (23) dan Yosina (18) merupakan dua warga sipil Mimika, Papua Tengah yang berhasil melarikan diri.
Dalam pelarian tersebut Demerina dan Yosina bertahan selama 20 hari di dalam hutan tanpa makan dan minum. Sayangnya, saat ditemukan warga Yosina telah meninggal dunia. (Detik.com, 15/9/2026)
Dilansir dari Antaranews.com, Komnas HAM mencatat ada sekitar 42 peristiwa konflik yang terjadi di Papua di sepanjang semester satu 2026. Di mana korban meninggal mencapai 59 jiwa. (14/9/2026) Selain itu berdasarkan data Polda Papua, di sepanjang 2025 tercatat 94 jiwa melayang akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua.
Setiap tahunnya jumlah korban jiwa akibat kebengisan KKB Papua terus saja bertambah. Belum lagi aksi teror berupa pembakaran dan pengerusakan sejumlah rumah warga dan infrastruktur pemerintahan setempat kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Walaupun pihak keamanan telah dikirimkan untuk bertugas khususnya diwilayah rawan daerah Papua, namun KKB Papua tetap saja melancarkan aksi terornya. Lantas, apa yang menyebabkan KKB Papua kerap kali melakukan aksi terornya?
Alasan Aksi Teror KKB Papua
KKB Papua tidak akan berhenti melakukan aksi terornya sebelum mencapai tujuannya, yaitu ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI) menjadi Papua Merdeka. Inilah yang disebut dengan, "Separatisme".
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), separatisme adalah gerakan atau paham yang ingin memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Lalu, apa yang menyebabkan munculnya paham separatisme di dalam suatu negara khususnya di Indonesia?
Separatisme bisa saja muncul di dalam suatu negara jika terdapat konflik di dalamnya, baik itu konflik secara horizontal maupun vertikal. Konflik secara horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara rakyat dengan rakyat, konflik antara suku atau kelompok tertentu.
Konflik secara vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemimpin atau pemerintah. Ada beberapa faktor penyebab mengapa kedua konflik ini bisa terjadi.
1. Faktor politik, para separatis merasa pemerintah bersifat tidak adil dan dunia politik yang begitu licik. Mulai dari banyaknya kasus pejabat yang korupsi, lebih mementingkan kepentingan para oligarki dan pribadi. Serta pembangunan infrastruktur yang tidak merata khususnya di daerah terpencil.
2. Faktor ekonomi, sudah menjadi rahasia umum bahwa Bumi Cendrawasih adalah daerah yang kaya akan sumber daya mineralnya terutama emas. Tambang emas terbesar di Indonesia sendiri terletak di Papua. Indonesia bahkan menduduki 10 besar sebagai negara penghasil emas terbesar di dunia, di mana tambang Grasberg Papua menjadi pusat produksi emas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Freeport.
Sayangnya di balik kekayaan ini ternyata Papua juga menyandang predikat sebagai wilayah dengan presentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, sebahagian besar angka kemiskinan tertinggi di Indonesia didominasi oleh wilayah Timur Indonesia tepatnya di wilayah Papua. Di mana provinsi Papua Tengah menempati posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 30,41%. Padahal di daerah tersebutlah letak salah satu tambang emas terbesar di dunia. Miris, bagaimana mungkin daerah dengan penghasil tambang emas terbesar di dunia justru menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia?
3. Faktor sosial, adanya perbedaan baik suku, agama, ras dan antar golongan sering kali menimbulkan masalah diskriminasi dan intimidasi terhadap warga Papua, khususnya bagi warga Papua yang berada di luar daerahnya.
4. Faktor historis, adanya luka di masa lalu karena kekerasan negara terhadap warga Papua yang mendorong pelanggaran HAM yang tidak pernah ditindak lanjuti.
Berdasarkan beberapa faktor penyebab kedua konflik di atas, maka tidak heran jika bermunculan para separatis di Papua. Ketidakadilan pemerintah, adanya kepentingan politik tertentu dan luka di masa lalu menjadikan KKB Papua kian beringas untuk mencapai tujuannya.
Lalu bagaimana pemerintah menyikapi KKB Papua ini?
Mahfud MD selaku mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) pada April 2021 telah menetapkan bahwa KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah, "Teroris".
Lantas, sudah sejauh apa bentuk pemberantasan teroris di Bumi Cendrawasih?
Kenyataannya, semenjak ditetapkan sebagai teroris KKB Papua justru kian beringas. Mereka tak segan-segan membunuh anak-anak dan juga warga sipil yang padahal asli warga pribumi. Tidak sedikit kasus para guru yang telah merelakan dirinya mengabdi di pedalaman Papua, justru pulang hanya tinggal nama. Begitu pun dengan prajurit TNI-Polri, telah banyak dari mereka yang gugur di medan perang akibat dibantai secara keji oleh KKB Papua. Mereka semua telah mengabdikan diri menjalankan tugasnya di wilayah Papua, tanpa adanya jaminan kesejahteraan apalagi keamanan.
Mau sampai kapan membiarkan nyawa rakyat berjatuhan di tangan KKB Papua? Berapa banyak lagi prajurit yang perlu diterjunkan ke Papua, namun pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan siap gugur di medan perang?
Mau sampai kapan membiarkan para kapitalis tertawa bahagia melihat konflik yang ada? Mereka bersenang-senang atas kekayaan alam Bumi Cendrawasih, memanfaatkan kondisi yang ada untuk menguras habis kekayaan alam Papua.
Lihatlah, di tengah konflik yang terjadi di Papua saat ini, mereka justru tengah asyik membicarakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. Bukankah ini salah satu bentuk kezaliman bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi warga Papua?
Lemahnya Ikatan Nasionalisme
Melihat fakta dan kondisi yang ada saat ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah gagal menjaga dan melindungi keamanan rakyatnya khususnya yang berada di wilayah Papua. Pemerintah bersama sistem yang diembannya gagal menjaga keutuhan negaranya. Buktinya, sejak 1965 sampai saat ini KKB Papua kian membengis dan terus menggaungkan paham separatisme dengan melakukan aksi teror yang begitu keji sebagai bentuk perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia.
Dari persoalan ini dapat dilihat bahwa, ikatan nasionalisme ataupun ikatan kesukuan bukanlah ikatan yang kuat dalam mempersatukan rakyat. Ikatan ini hanya sebatas ikatan yang bersifat emosional yang hanya bisa bersatu saat terdapat ancaman. Namun, ketika situasi dalam kondisi aman atau tidak terdapat ancaman maka kekuatan ikatan ini pun ikut hilang atau tidak bersatu lagi.
Itulah mengapa di saat KKB Papua tidak melakukan aksi teror, pemerintah pun ikut diam seolah-olah masalah telah usai dan merasa akan baik-baik saja. Mereka hanya sekadar melakukan pengawasan yang diperintahkan tehadap prajurit TNI-Polri tanpa ada tindakan untuk memberantas para teroris KKB Papua. Padahal bisa saja di balik diamnya para separatis KKB Papua mereka sedang menyusun strategi baru untuk melakukan penyerangan.
Solusi Hakiki Ganti Sistemnya!
Banyaknya persoalan yang terjadi di negeri ini, baik itu persoalan dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial termasuk persoalan yang terjadi di Papua, memperlihatkan bagaimana rusaknya sistem pemerintahan saat ini. Negeri yang telah condong pada paham kapitalisme ini lebih memprioritaskan materi semata, lalu melupakan kondisi keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Sistem pemerintahan yang terbukti gagal menjaga nyawa masyarakatnya.
Untuk itulah negeri ini membutuhkan sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang benar-benar akan mengurus urusan masyarakatnya. Sistem pemerintahan yang bersifat adil tanpa membeda-bedakan, dengan demikian tidak akan ada masyarakat yang merasakan kekecewaan, ketidakadilan ataupun kecemburuan, karena mereka mendapatkan hak yang sama dalam segala lini kehidupan.
Namun, satu-satunya sistem pemerintahan yang mampu melakukan itu semua adalah sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Satu-satunya sistem pemerintahan yang dirahmati oleh Allah Swt.. Khilafah tidak akan pernah membiarkan kekayaan alamnya dikuasai oleh pihak asing ataupun swasta, apalagi sampai dimiliki pribadi. Semua kekayaan alam akan dikelola sendiri oleh negara dan hasilnya pun akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama.
Selain itu, Khilafah juga tidak memakai ikatan nasionalisme untuk mempersatukan masyarakat, karena ikatan tersebut adalah ikatan yang lemah. Khilafah bersama rakyat daulah hanya berpegang teguh pada ikatan akidah, yaitu akidah Islam. Ikatan yang menjadikan warga negaranya, "Ummatan wahidatan" atau umat yang satu. Rasulullah saw. bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, bapak kalian juga satu. Sesungguhnya tidak ada kelebihan pada orang Arab atas orang bukan Arab, tidak pula orang bukan Arab atas Arab, orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena ketakwaannya. (HR. Ahmad)
Sesungguhnya konflik yang terjadi di Papua saat ini membutuhkan solusi hakiki, yaitu dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh di negeri ini, dengan demikian bibit-bibit separatis akan diberantas sampai ke akar-akarnya oleh Daulah Khilafah Islamiah. Warga daulah pun hidup aman, nyaman lagi sentosa dalam naungannya. Tak ada lagi sekat yang membatasi warga daulah untuk bersatu apalagi sampai bersifat individualis karena warga Daulah Khilafah Islamiah telah disatukan dengan ikatan yang kuat yaitu ikatan akidah Islam.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Oleh: Nur Hajrah MS
(Aktivis Muslimah)
