TintaSiyasi.id -- Program 1000 Pintu yang diluncurkan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bogor patut diapresiasi. Program ini membantu keluarga prasejahtera membuat sekat atau dinding tambahan agar anak memiliki ruang privat yang lebih aman dan nyaman.
Ketua APSAI Kota Bogor, Deswaty Diningsih menuturkan, program ini diluncurkan demi memberikan ruang privasi bagi anak dengan memberikan bantuan kepada masyarakat prasejahtera membuat penyekatan rumah sehingga menjadi ruang privasi bagi anak supaya lebih aman. Radar Bogor, (17/9/2026).
Hal senada disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bogor Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Henny Nurliani. Ia mengatakan bahwa program seribu pintu bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan bersama untuk memperluas akses perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Bogor.
Sekilas, program ini terkesan sederhana, mulia, dan menyentuh hati. Namun di balik itu, program ini telah membuka lobang kecil yang menguak fakta besar, ada ribuan rumah di Bogor yang tak memiliki sekat sehingga tak layak dihuni dengan aman dan tenang.
Sekat bukan sekadar soal pemanis arsitektur. Sekat adalah keharusan sebagai batasan karena dengan adanya sekat, maka akan ada pula batasan ruang yang akan menjaga kehidupan pribadi antar anggota keluarga sehingga bisa mencegah pelecehan seksual di dalam rumah sendiri. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan, mayoritas kekerasan pada anak terjadi di ranah domestik. Rumah yang seharusnya menjadi surga pertama, justru menjadi neraka di depan mata. Pelaku yang mengintai anak justru orang terdekatnya.
Ketika rumah tak lagi aman bagi anak, artinya ada permasalahan sistemis. Maka, solusinya pun harus sistemis pula. Tak cukup diselesaikan dengan palu, paku, semen, dan triplek. Maka dari itu, harus ditelisik terlebih dahulu akar permasalahannya dan mencari sistem yang mampu memberikan solusinya.
Pertama, akar ekonomi kapitalistik. Mengapa banyak keluarga tak mampu membuat sekat? Karena kemiskinan struktural. Sistem ekonomi hari ini membuat harga bahan bangunan melambung, lapangan pekerjaan sempit, dan upah murah. Di sisi lain, negara abai menyediakan perumahan layak dengan harga terjangkau, sehingga keluarga prasejahtera terpaksa harus tinggal berdesakan di satu petak tanpa privasi.
Kedua, sistem pergaulan rusak karena buah sistem liberalisme. Sekat ruangan penting, tetapi apa gunanya sekat jika layar Handphone di genggaman bebas membuka pornografi dan konten seksual tanpa batas? Inilah buah getir dari sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Atas nama kebebasan berekspresi, konten merusak dibiarkan beredar tanpa filter tegas. Atas nama HAM, pergaulan bebas non-mahram dianggap wajar. Setiap hari generasi dicekoki tontonan yang membangkitkan syahwat, tetapi tidak dibekali keimanan yang kokoh. Kurikulum agama di sekolah hanya jadi teori, bukan pengendali perilaku. Alhasil, rasa malu terkikis dan kontrol diri hilang.
Ketiga, hukum sekuler yang mandul dan lemahnya peran negara sebagai pelindung. Negara saat ini bak pahlawan kesiangan, baru bertindak setelah ada kasus viral. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual acapkali ringan, prosesnya berbelit, tak menimbulkan efek jera. Bahkan tak jarang pelaku bisa lolos dari jerat hukum karena kongkalikong dengan penegak hukum. Predator merasa aman mengulang perbuatannya, sedangkan korban hidup dalam trauma berkepanjangan. Sekularisme hanya pandai membangun gedung megah, tetapi gagal membangun jiwa bertakwa.
Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di dalam rumah, Islam tidak sekadar menambah sekat triplek, tetapi membangun sistem penjagaan yang kokoh. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk papan yang layak melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) sesuai syariat-Nya. Islam memerintahkan pemisahan tempat tidur anak sejak dini, menutup aurat, melarang khalwat, dan menutup rapat pintu pornografi dengan sekat takwa di dalam dada.
Islam juga memiliki sistem sanksi tegas yang membuat pelaku berpikir ribuan kali untuk melakukan pelecehan seksual, bukan sanksi yang bisa dibeli dengan lembaran rupiah. Rumah tangga pun dibina untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dimana ayah menjadi pelindung bagi anggota keluarganya, bukan sebagai predator seks.
Pada akhirnya, kita tak bisa terus berharap pada 1000 pintu dari triplek dan semen untuk menjaga kehormatan anak-anak kita. Pintu bisa lapuk dan sekat bisa jebol. Sedangkan yang tak boleh jebol adalah sekat takwa dan peran negara sebagai pelindung sejati.
Selama akar kemiskinan, tontonan rusak, dan abainya negara terhadap rakyatnya masih dipelihara oleh sistem sekuler-kapitalistik, maka rumah-rumah di Bogor akan tetap menjadi ruang yang rapuh. Bogor tidak butuh sekadar program seremonial. Bogor butuh solusi hakiki, yaitu kembali pada sistem Islam yang akan menjamin kesejahteraan, menjaga pergaulan, dan menegakkan keadilan.
Program seribu pintu adalah langkah baik, tetapi hanya solusi tambal sulam karena seribu pintu akan kalah oleh seribu celah kemaksiatan. Anak-anak Bogor butuh lebih dari sekadar pintu. Mereka butuh sebuah sistem yang benar-benar menjadi perisai, dan perisai itu adalah penerapan syariat Islam secara kaffah oleh negara. Maka dari itu, hanya dengan Islam kaffah, setiap anak akan benar-benar aman, bukan hanya di balik pintu kamarnya, tetapi juga di dalam dekapan peradaban yang mulia.
Nurmilati
Analis Mutiara Umat Institute
