“Kebangkitan umat tidak akan
lahir dari keluhan dan harapan kosong semata, melainkan dari keberanian
menjalankan amar makruf nahi mungkar serta kesungguhan menghilangkan
sebab-sebab kerusakan yang melahirkan penjajahan, korupsi, dan kebodohan,”
lugas HILMI dalam Letter to Intellectuals No. 005.
HILMI memandang, salah satu
kekeliruan yang sering terjadi adalah ketika masyarakat hanya mempertanyakan
mengapa doa belum dikabulkan, tetapi enggan mengoreksi dirinya sendiri.
“Pertanyaan yang tepat bukan
hanya ‘Apakah Tuhan mendengar?’, tetapi juga ‘Apakah kita telah mendengar
perintah Tuhan?’,” sorotnya dalam dokumen bertema Ketika Doa Belum Ijabah:
Iman, Ikhtiar, dan Tanggung Jawab Mengubah.
Dalam dokumen yang dirilis kepada
TintaSiyasi.ID pada Senin (20/07/2026) tersebut dijelaskan bahwa
Rasulullah saw. telah memperingatkan bahaya membiarkan kemungkaran tumbuh
menjadi sistem.
“Jika kemungkaran dibiarkan,
korupsi dinormalisasi, kebodohan dipelihara, dan orang-orang yang mampu memilih
diam, maka doa kolektif dapat kehilangan bobot moralnya,” bebernya.
HILMI kemudian menyoroti isu
Palestina sebagai contoh bahwa penjajahan tidak cukup dilawan dengan retorika.
“Penjajahan adalah persoalan
politik, militer, ekonomi, teknologi, hukum, diplomasi, dan media,” paparnya.
Karena itu, ia menyerukan
pembangunan solidaritas, bantuan kemanusiaan, penguatan diplomasi, penguasaan
teknologi, kemandirian ekonomi, serta penghentian segala bentuk dukungan
terhadap penjajahan.
“Pertanyaan mengapa Allah belum
menolong Palestina harus dilengkapi dengan pertanyaan mengapa manusia yang
memiliki kemampuan untuk menolong belum menunaikan kewajibannya,” ujarnya.
Selain Palestina, HILMI menyoroti
persoalan korupsi yang terus menjadi penyakit kronis di Indonesia.
Indonesia disebut sering berdoa
agar terbebas dari korupsi, tetapi pada saat yang sama sebagian masyarakat
masih membiarkan praktik politik uang, nepotisme, manipulasi laporan, dan
berbagai bentuk ketidakjujuran dalam kehidupan sehari-hari.
“Doa antikorupsi harus diwujudkan
melalui reformasi pembiayaan politik, transparansi anggaran, penegakan hukum
yang independen, perlindungan pelapor, pendidikan integritas, dan keteladanan
pemimpin,” tegasnya.
HILMI juga mengingatkan bahwa
kebodohan tidak selalu identik dengan rendahnya tingkat pendidikan formal.
Kebodohan dapat hidup di tengah
masyarakat yang penuh ijazah melalui rendahnya literasi, budaya antikritik,
penyebaran hoaks, fanatisme buta, manipulasi data, serta kebijakan yang tidak
berbasis ilmu pengetahuan.
“Memohon ilmu sambil mengabaikan
proses belajar adalah kontradiksi,” tandasnya.
HILMI turut menyinggung fenomena
sebagian orang yang kehilangan keimanan akibat menyaksikan penderitaan dan
kezaliman yang berkepanjangan. “Mereka tidak selalu membutuhkan bantahan logis
semata, tetapi juga empati terhadap luka yang mereka rasakan,” serunya.
Dalam perspektif Islam, ia
menyebut akhirat menjadi penyempurna keadilan yang tidak selalu hadir secara
sempurna di dunia.
“Janganlah sekali-kali engkau
mengira Allah lengah terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim,”
kutipnya dari QS Ibrahim ayat 42.
Karena itu, HILMI menegaskan
bahwa Islam memadukan keyakinan kepada keadilan Allah dengan kewajiban
memperjuangkan perubahan di dunia.
“Mungkin sebagian doa yang selama
ini kita tunggu jawabannya sedang menunggu satu hal: kesediaan kita sendiri
untuk menjadi bagian dari jalan datangnya jawaban tersebut,” pungkasnya.[] Rere
