Tintasiyasi.id.com -- Tubuh manusia bisa sakit, dan biasanya terlihat dari beberapa gejala, diantaranya demam, wajah pucat, tubuh terasa lemah dan gejala lainnya. Begitupun pada tubuh negeri ini yang menampakkan gejala tidak baik-baik saja.
Sehingga inilah yang berusaha disuarakan oleh adik-adik mahasiswa beberapa waktu yang lalu.
Lima poin tuntutan mahasiswa diantaranya: stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah (BBC News Indonesia, 12 Juni 2026).
Seiring dengan kritik masyarakat baik di forum-forum offline maupun di media sosial, masyarakat di beberapa wilayah di Jawa harus merasakan pemadaman listrik bergilir.
Pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Pulau Jawa mulai terjadi pada 8 Juni 2026. Dimana pemadaman ini terjadi di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, kota Semarang, wilayah Bogor dan sekitarnya, serta di Tangerang Raya.
Tentu kondisi ini sangat berdampak pada masyarakat, diantaranya para pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah Feni Murdiyanti, seorang pelaku usaha UMKM di kota Semarang.
Feni menyampaikan kekhawatirannya jika pemadaman listrik bergilir terus terjadi, Feni takut jika omset akan turun kembali, dan tidak ada aktivitas penjualan.
Di Jawa Timur tepatnya di depan gedung Grahadi Surabaya, juga terjadi aksi pada Jumat, 26 Juni 2026 dengan #IndonesiaSekarat dan menuntut 11 poin tuntutan. Nampak nyata gelombang aksi masyarakat. Karena ini adalah bagian dari kebebasan bersuara yang niscaya ada dalam sistem politik demokrasi.
Namun, di sisi lain penguasa negeri selalu mempunyai cara untuk "memaksakan" kebijakannya pada rakyat. Padahal kebijakan yang ada terbukti menyengsarakan masyarakat. Sekalipun rakyat banyak yang menentang dan melakukan kritik dan aksi, namun kebijakan ini terus saja dijalankan.
Hak untuk mengkritik dan mengoreksi penguasa lazim saja dilakukan. Jika dalam sistem Islam, maka rakyat punya hak bahkan wajib melakukan muhasabah (mengoreksi) pada penguasa yang melakukan kezaliman.
Bahkan Islam memberikan tuntunan tegas dalam salah satu hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bahwa aktivitas jihad yang paling utama yakni menyampaikan kebenaran (berkata yang adil) di depan penguasa yang zalim. Tentu aktivitas muhasabah ini dilakukan tanpa kekerasan.
Disisi lain penguasa mempunyai amanah yang berat, yaitu bertanggungjawab untuk mengurus rakyat dengan tuntunan syariat dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta hubungan dengan negara lain. Tuntunan ini telah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al Baqarah ayat 208.
Sehingga hubungan antara penguasa dan rakyat seharusnya bukan berdasarkan manfaat dan kepentingan. Namun, hubungan berlandaskan aqidah dimana penguasa menjadi pelayan rakyat yang adil dan penuh kasih sayang. Sedangkan rakyat bersikap taat pada penguasa yang menjalankan syariat dari Allah Ta'ala.
Ditambah rakyat wajib mengkoreksi jika terdapat penguasa yang zalim. Maka di dalam kehidupan Islam menjadi sebuah kewajaran ada aktivitas amar makruf nahi munkar. Bahkan menjadi kewajiban bagi rakyat untuk mengingatkan pada penguasa jika terdapat sikap dan kebijakan yang sudah keluar dari rel syariah Islam.
Inilah keindahan hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem Islam. Sangat berharap agar negeri tercinta bisa pulih dan meraih kebaikan serta keberkahan bagi tiap individu rakyat, dengan kembali pada pengaturan sempurna sesuai tuntunan Allah Ta'ala.[]
Oleh: Dahlia Kumalasari
(Pendidik)
