TintaSiyasi.id -- Nilai tukar rupiah ambruk ke level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada periode long weekend, Jumat, 15 Mei 2026. Berdasarkan data Google, rupiah menyentuh level Rp17.602 pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026 (Tempo.co, 16/05/2026).
Bagi sebagian pejabat, melemahnya rupiah mungkin hanya angka di layar ekonomi. Namun, bagi rakyat kecil, pelemahan rupiah berarti harga kebutuhan pokok makin mahal, biaya hidup makin menyesakkan, dan dapur keluarga semakin sulit mengepul. Ketika dolar menembus level tinggi, yang paling dulu merasakan dampaknya bukan para elite, melainkan para nelayan yang kesulitan membeli solar, para pedagang yang tercekik karena kenaikan bahan baku, hingga para ibu rumah tangga yang harus memutar otak agar uang belanja cukup sampai akhir pekan.
Ironisnya, di tengah himpitan hidup yang semakin berat, pemerintah justru menilai kondisi masyarakat masih aman. Padahal, realitas di lapangan berkata sebaliknya. Banyak masyarakat menengah bawah kini hidup di ambang krisis. Penghasilan tidak bertambah, sementara kebutuhan terus meroket. Akibatnya, tak sedikit rakyat akhirnya bergantung pada pinjaman online demi bertahan hidup. Berdasarkan data, total pinjaman pinjol warga RI mencapai Rp98,54 triliun, naik 25% per Januari 2026 (Bisnis.com, 03/03/2026).
Jeratan pinjol yang terus meningkat sebenarnya bukan sekadar persoalan gaya hidup konsumtif, tetapi tanda nyata kegagalan sistem ekonomi yang sedang diterapkan di negeri ini.
Pelemahan rupiah hari ini memang dipengaruhi konstelasi politik internasional, termasuk memanasnya konflik global yang mengguncang pasar dunia. Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Ketergantungan ekonomi terhadap dolar membuat negeri ini sangat rapuh menghadapi gejolak global. Inilah konsekuensi sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan mata uang kertas tanpa nilai intrinsik sebagai alat transaksi utama. Nilai uang bisa naik turun mengikuti permainan pasar, spekulasi, dan kepentingan negara-negara besar. Akibatnya, rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling menderita ketika krisis datang.
Lebih menyedihkan lagi, negara tampak kehilangan keberpihakan terhadap rakyat. Alih-alih hadir sebagai pelindung, kebijakan yang diambil justru sering menambah beban masyarakat. Utang negara terus meningkat, harga energi naik, sementara kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Pada akhirnya, rakyat dipaksa menanggung sendiri beban kehidupan tanpa perlindungan yang nyata dari penguasa.
Islam memandang bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara. Seorang pemimpin bukan sekadar penguasa, tetapi ra'in wa junnah, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Negara wajib memastikan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak serta terlindungi dari kesulitan ekonomi.
Karena itu, Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda secara mendasar dari kapitalisme. Islam menetapkan sistem mata uang berbasis emas dan perak yang lebih stabil dan memiliki nilai intrinsik sehingga tidak mudah dipermainkan pasar global. Islam juga melarang riba yang menjadi sumber ketimpangan dan krisis ekonomi. Negara dalam sistem Islam akan menjaga stabilitas harga, menjamin distribusi kekayaan, serta mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi ataupun kepentingan asing.
Krisis ekonomi yang terus berulang seharusnya menjadi pelajaran bahwa problem bangsa ini bukan semata kesalahan teknis kebijakan, tetapi cacat bawaan sistem yang diterapkan. Selama ekonomi dibangun di atas sistem kapitalisme yang rapuh dan berpihak pada kepentingan pemilik modal, maka rakyat kecil akan terus tercekik dan tersungkur, menjadi korban setiap gejolak ekonomi global.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah spiritual saja, tetapi juga memiliki solusi menyeluruh untuk melindungi manusia dari kesengsaraan hidup.
Wallahu a’lam bish shawab.
Oleh: Ita Safitri, S.Pd.
Muslimah Peduli Negeri
