Jurnalis Joko Prasetyo menilai bahwa pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut 'rakyat desa enggak menggunakan dolar' sebagai bentuk cerminan penguasa yang gagal memahami kapitalisme yang bekerja menindas rakyat.
"Pernyataan seperti ‘rakyat
desa enggak pakai dolar’ bukan sekadar kekeliruan teknis ekonomi, tetapi
cerminan penguasa yang gagal memahami bagaimana kapitalisme bekerja menindas
rakyat hingga ke desa-desa," ucapnya kepada TintaSiyasi.ID pada Ahad
(17/05/2026).
Ia menilai pernyataan tersebut
terdengar menenangkan, tetapi sesungguhnya menyingkap cara pandang yang
berbahaya bahwa seolah krisis nilai tukar tidak menyentuh rakyat kecil.
"Padahal dalam sistem
ekonomi kapitalis global hari ini, rakyat desa sekali pun tetap menjadi korban
ketika rupiah anjlok," ungkapnya.
Lanjutnya, ia membeberkan memang
petani di desa tidak bertransaksi memakai dolar. Tetapi pupuk, BBM, obat, mesin
pertanian, logistik, hingga harga pangan sangat dipengaruhi kurs dolar.
"Ketika rupiah melemah,
biaya impor naik, harga produksi melonjak, lalu beban akhirnya ditimpakan
kepada rakyat. Jadi yang tidak memegang dolar justru paling merasakan
dampaknya," terangnya.
Alhasil, ia memandang ucapan
Presiden RI itu menunjukkan paradigma kapitalistik yang hanya melihat ekonomi
dari permukaan transaksi, bukan dari struktur sistem.
“Dalam kapitalisme, mata uang
nasional tunduk pada pasar global, spekulasi, utang luar negeri, dan dominasi
dolar AS,” ulasnya.
"Negara-negara berkembang
dijadikan pasar sekaligus objek permainan finansial internasional. Akibatnya,
nasib rakyat ikut terguncang setiap kali rupiah diguncang,” jelasnya.
Ironisnya, lanjutnya, solusi yang
ditawarkan tetap berada dalam kerangka kapitalisme yang sama yakni menjaga
investasi, ekspor, hubungan dagang, dan stabilitas pasar.
"Padahal akar masalahnya
adalah sistem ekonomi ribawi yang menjadikan uang sebagai komoditas spekulasi,
bukan alat tukar yang stabil dan adil," tambahnya.
Adapun, Joko menekankan, di dalam
Islam memandang mata uang bukan sekadar simbol ekonomi, tetapi bagian dari
penjagaan harta rakyat. “Sehingga khilafah Islam dahulu dan mendatang
menggunakan dinar serta dirham berbasis emas hingga perak yang memiliki nilai
intrinsik, bukan uang kertas fiat yang mudah dimainkan oligarki finansial
global,” bebernya.
"Dalam sistem Islam, negara
wajib menjaga kestabilan mata uang dan melarang praktik riba, spekulasi, serta
ketergantungan ekonomi kepada kekuatan asing," tandasnya.
"Saat ini rakyat mungkin
tidak memegang dolar di tangan mereka, tetapi hidup tetap dijajah oleh sistem
dolar," tutupnya.[] Taufan
