"Yang paling rawan dari KDMP adalah pola pembangunan yang sangat ๐ก๐๐ ๐๐๐ค๐.
Program dirancang dari pusat, target ditentukan dari atas, lalu desa tinggal
menjalankan. Model seperti ini membuka peluang korupsi," ujarnya kepada
TintaSiyasi.ID pada Jumat (22/05/2026).
Lanjutnya, ia memandang berkaca
dari berbagai rekam jejak proyek besar selama ini, semakin besar dana
digelontorkan, semakin banyak pengadaan dilakukan, dan semakin panjang rantai
birokrasi, maka semakin besar pula potensi mark up, vendor titipan,
laporan fiktif, dan permainan proyek. Terlebih dalam budaya politik yang masih
sarat pencitraan dan transaksi kepentingan.
"Namun pertanyaannya, apakah
benar untuk menyejahterakan rakyat, atau sekadar memperluas proyek dan pasar
hingga ke desa? Faktanya, banyak konsep KDMP justru lebih mirip minimarket
modern ketimbang lembaga pemberdayaan rakyat. Fokusnya sibuk pada gerai, rak
dagangan, pengadaan barang, perangkat digital, dan berbagai proyek fisik
lainnya," jelasnya.
"Padahal akar kemiskinan
rakyat bukan karena kurang toko. Rakyat susah hidup karena pendidikan mahal,
kesehatan mahal, pupuk mahal, lapangan kerja sulit, hasil panen murah, dan
kekayaan alam justru lebih banyak dikuasai korporasi besar," tambahnya.
Alhasil, ia menyayangkan di balik
narasi pemberdayaan rakyat KDMP juga membuka ruang simpan-pinjam berbunga.
Padahal bunga dalam Islam termasuk riba dan riba bukan sekadar urusan ekonomi
tetapi dosa besar.
"Akibat sistem ribawi,
rakyat kecil yang kesulitan justru makin terjerat cicilan dan utang
berkepanjangan. Inilah watak kapitalisme, menolong dengan tangan kanan, tetapi
menjerat dengan tangan kiri," jelasnya.
Lebih lanjut, ia melihat permasalahan
rakyat tidak akan selesai hanya dengan mengganti nama toko menjadi koperasi.
Selama sistem ekonomi masih kapitalistik, selama sumber daya alam dikuasai
oligarki, dan selama riba dilegalkan, maka rakyat hanya akan dipindahkan dari
satu proyek ke proyek lain.
"Hari ini koperasi. Besok
program baru. Lusa ganti slogan lagi. Namun kemiskinan tetap diwariskan selama
sistem tidak berganti," bebernya.
Pria yang akrab disapa Om Joy itu
menjelaskan, di dalam Islam memiliki paradigma berbeda. "Islam tidak membangun
kesejahteraan dengan memperbanyak tempat konsumsi, tetapi dengan membangun
manusia bertakwa, jujur, amanah, rajin bekerja, dan takut hisab Allah," tuturnya.
"Korupsi dan riba bukan
hanya pelanggaran hukum yang wajib ditindak tegas, tetapi dosa yang akan
dipertanggungjawabkan di akhirat," tegasnya.
Adapun, ia menerangkan Islam juga
mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan
kesehatan yang murah bahkan gratis. Pembiayaannya berasal dari pengelolaan
kepemilikan umum (milkiyyah ammah) seperti tambang, minyak, gas, laut,
dan hutan yang hasilnya dikembalikan untuk rakyat, bukan dikuasai segelintir
elite.
"Islam juga memiliki sistem
ekonomi tanpa riba, sistem moneter berbasis emas dan perak (dinar-dirham),
serta sistem sosial berbasis zakat, wakaf, sedekah, dan ๐ก๐’๐๐ค๐ข๐.
Belum lagi pemasukan Baitul Mal dari kharaj, fai’, dan sumber syar’i
lainnya yang Insyaallah cukup untuk menyejahterakan rakyat secara nyata,"
paparnya menjelaskan.
Sehingga, ia menekankan sistem
dalam Islam tidak dapat diterapkan setengah-setengah, Islam harus diterapkan
secara kaffah dalam naungan institusi pemerintahan Islam yakni khilafah. Serta
menegakkan khilafah bukan sekadar wacana politik, melainkan fardhu kifayah agar
syariat Allah benar-benar tegak mengurus kehidupan manusia. Tanpa sistem Islam,
solusi hanya berubah menjadi proyek dan slogan.
"Sebab kehidupan tidak
berhenti pada jabatan dan pencitraan, tetapi berlanjut menuju hisab, surga,
atau neraka. Dan hisab Allah tidak pernah bisa dimanipulasi," pungkasnya.[]
Taufan
