TintaSiyasi.id -- Polemik pemutaran film Pesta Babi yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua Selatan karena dibubarkan paksa di sejumlah daerah, mendapat tanggapan dari Direktur Pamong Institute.
"Sebentar, sejak kapan ketika rakyat mempertanyakan sesuatu langsung di cap sebagai radikal dan dicap sebagai separatis? Kebetulan saya lahir dan besar di Merauke itu tanah tumpah darah saya di Papua Selatan dan saya berkewajiban untuk ikut memberikan komentar," ujarnya di akun TikTok Wahyudi Almaroky, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, film Pesta Babi menyoroti sebuah proyek raksasa yang memerlukan lahan begitu luas untuk pangan dan energi. Dari Papua di Merauke, Boven Digoel, Mati Asmat, sehingga butuh waktu, jutaan hektar untuk proyek tersebut.
"Jadi wajar dong rakyat bertanya dapat apa, untuk apa, dan resikonya apa bahayanya, siapa yang akan menanggung dampak dari proyek tersebut kalau ada bencana? Bukankah kita sudah punya catatan ketika terjadi bencana di berbagai daerah yang menanggung juga rakyat juga," imbuhnya.
"Kita punya pengalaman seperti di Sumatera, Pulau Rempang penyerobotan tanah, di PIK 2 Banten, Kalimantan dan lain sebagainya, jadi wajar rakyat bertanya siapa yang akan mendapatkan dampak," jelasnya.
Sehingga, ia menjelaskan, rakyat jangan langsung dicap radikal, separatis, anti NKRI mereka hanya bertanya. "Kalau ada data yang tidak tepat ya dibantah dengan data, kalau ada argumen yang kurang pas diberi penjelasan, kalau ada film ya film dibantah dengan film juga, sehingga lebih fair dan tidak menimbulkan kegaduhan baru," sanggahnya.
Ia berkisah, di zaman Khalifah Umar pernah terjadi perampasan tanah yaitu ada proyek pembangunan fasilitas umum yaitu masjid, lalu Gubernur Mesir merampas tanah seorang Yahudi. Yahudi tersebut kemudian mengadukan kepada Khalifah Umar, dan Khalifah Umar dengan tegas memerintahkan untuk membatalkan proyek tersebut dan mengembalikan tanah milik Yahudi, akhirnya dikembalikan tanah tersebut.
"Pertanyaan hari ini, kalau ada kasus tersebut, kita mengadu Khalifah Umar tidak ada lagi. Lalu akan mengadu kepada siapa? Kita berharap Papua dibangun maju, sejahtera, tetapi harus dipikirkan bagaimana dampaknya agar diminimalisir. Tidak terlalu berdampak buruk bagi lingkungan bagi masyarakat dan tentu kita tidak boleh tipis mendengarkan kritik," jelasnya.
Oleh karena itu, Wahyudi mengatakan, kritik harus dipandang sebagai koreksi dan kecintaan terhadap negeri ini bukan sebagai ancaman negara. "Jadi tidak tepat jika kita menuding orang yang mengkritik lalu diancam membahayakan negara, dan membahayakan NKRI, sebaliknya masyarakat juga tidak mudah terprovokasi juga tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang ingin memisahkan diri dari NKRI," pungkasnya.[] Alfia
