TintaSiyasi.id -- Direktur Indonesia Justice Monitor Ustaz Agung Wisnuwardana, mengatakan, solusi penting persoalan pemilihan kepala daerah harus pada akar masalahnya.
"Solusi penting masalah ini (pemilihan kepala daerah) harus pada akar masalahnya dulu. Saya katakan tadi akar masalahnya jebakan oligarki. Oligarki itu para pemegang modal yang mengendalikan politik di negeri ini akhirnya, yang nyawer kepala daerah untuk melakukan money politik kepada rakyat termasuk yang menyawer DPRD untuk memilih melalui DPRD," paparnya di Mbois : Soal Kepala Daerah Dipilih Langsung atau DPRD, Apakah biaya politik itu makin murah Simak!, di akun YouTube Tabloit Media Umat, Selasa (6/1/2026).
Ia menambahkan, korporasi dan birokrasi lahir dari sistem demokrasi dan kapitalisme. Demokrasi membutuhkan biaya dari kapitalisme, kapitalisme butuh perundang-undangan melegitimasi mereka untuk mengeruk sumber daya. Artinya negeri ini memiliki satu persoalan sistemis. Sistem politik demokrasi dipakai untuk melegitimasi kapitalisme, dan kapitalisme itu adalah ruang orientasi ekonomi kepada para pemilik modal atau para kapital itulah oligarki.
"Apakah kita bisa mengganti sistem demokrasi ini atau menata lagi sistem demokrasi menjadi lebih baik? Menurut saya enggak bisa, karena demokrasi itu memang salah satunya memberikan ruang namanya kebebasan memiliki. Nah kebebasan memiliki ini yang melahirkan kapitalisme, akhirnya demokrasi dengan kapitalisme itu dua sisi mata uang yang melahirkan oligarki," jelasnya.
Sehingga, kata dia, cara menyelesaikan akar masalahnya yakni buang dulu demokrasi dan kapitalismenya. Dia menawarkan usulan sistem Islam. Sistem Islam, secara ekonomi politik itu berorientasi pada keadilan rakyat. Salah satunya tidak ada kebebasan memiliki, sebab ada ruang-ruang kepemilikan. Kepemilikan umum seperti mineral, batu bara, minyak gas, yang jumlahnya melimpah tidak boleh di swastanisasi, haram hukumnya. Termasuk listrik yang jadi perdebatan berapa waktu yang lalu, tidak boleh diprivatisasi.
“Artinya apa? Dia kembali pada kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini dikelola oleh negara," ujarnya.
Inilah, katanya, yang tidak dimiliki oleh korporatokrasi. Dengan ruang seperti itu maka tidak ada ruang untuk melakukan kongkalikong demi pelayanan pada oligarki dalam sistem Islam.
"Nah nanti sistem politiknya bagaimana nah begitu sistem ekonomi politiknya udah diselesaikan ya sistem politiknya tinggal mengikuti saja, sistem politik dalam Islam itu kan lebih sederhana lebih efisien," ungkapnya.
Ia memberikan contoh, pengisian jabatan khalifah bisa lewat representative masyarakat, lewat keseluruhan tokoh-tokoh masyarakatnya yang membuat kesepakatan siapa khalifahnya, dan lebih irit. Tetapi tidak ada ruang oligarki karena Islam mengharamkan terjadinya oligarki pada ruang-ruang kepemilikan umum.
“Ya otomatis enggak ada ruang untuk melakukan kongkalikong, enggak perlu masyarakat secara keseluruhan memilih. Cukup toko-tokoh masyarakatnya, enggak ada masalah. Apa tokoh masyarakat bisa dibeli? Sulit sekali, dalam ruang seperti itu," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, pemilihan Kepala Daerah atau wali dalam pandangan Islam langsung dipilih oleh khalifah.
“Jadi kalau mau diberesin ya ini beresin dulu sistemnya. Nah nanti tinggal pola wali dipilih oleh khalifah itu enggak ada persoalan, karena sistemnya sudah lurus, tinggal nanti semua pakai cek easy, akuntabilitasnya adalah penerapan syariah Islam secara kaffah termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang melimpah tadi yang menyebabkan sering kali para kapitalis muncul," jelasnya.
Di sinilah, lanjut dia, nanti ada mahkamah mazalim yang akan menetapkan apakah wali sudah melanggar syariat Islam atau tidak. Ketika melanggar syariah Islam langsung bisa dicopot oleh khalifah.
Sehingga, persoalannya di sistem, sistemnya dibereskan dulu, ganti demokrasi kapitalisme dengan Islam. Salah satu penerapan dari syariah Islam dalam ekonomi politik yaitu sumber daya yang melimpah yang tidak mungkin di masuki oligarki, tidak mungkin di swastanisasi. Kemudian tinggal memilih khalifah dengan cek easy pelaksanaan sariah Islam lewat beberapa representatif rakyat dan cukup, wali dipilih oleh khalifah dengan konteks mewakili khalifah untuk melaksanakan syariah Islam. [] Alfia
