Sri Mulyani disebutkan sedang memimpin rapat dengan para pejabat tinggi kementeriannya pada Senin siang ketika dia menerima telepon dari Kantor Presiden soal kabar pergantian posisinya. Sri Mulyani mendapatkan kabar tersebut pada 14.30 WIB, tepat sejam sebelum Purbaya dilantik. Pergantian menteri keuangan tampak mendadak dan menyisakan dua pertanyaan, apakah Sri Mulyani mengundurkan diri atau memang diganti. Namun, konfirmasi dari pihak istana hanya menjawab hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Mungkinkah pergantian menteri keuangan akan memperbaiki ekonomi Indonesia? Ataukah justru sebaliknya?
Menyorot Pengaruh Pergantian Menteri terhadap Kondisi Ekonomi Negeri
Setelah aksi berjilid-jilid yang dilakukan buruh, mahasiswa, dan masyarakat, pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan melakukan pergantian beberapa menteri. Salah satunya adalah rotasi menteri keuangan. Sri Mulyani mendapatkan protes keras karena beberapa kali menaikkan pajak dan yang terbaru soal pajak bumi dan bangunan yang sudah diwacanakan di beberapa daerah. Selain itu, Sri Mulyani sempat menyampaikan ajakan masyarakat agar taat pajak dan mengibaratkan pajak dengan wakaf dan zakat.
Pada saat aksi berlangsung di beberapa titik, selain rumah Eko Patrio, Uya Kuya, dan Syahroni, rumah Sri Mulyani juga menjadi sasaran penjarahan massa. Tidak ada yang membenarkan aksi penjarahan tersebut, bisa jadi hal itu dilakukan masyarakat karena kejengkelan mereka yang terlalu banyak. Rotasi menteri bisa jadi dilakukan untuk meredam emosi masyarakat yang berkecamuk di berbagai daerah. Mungkinkah rotasi menteri keuangan mampu membawa ekonomi ke arah yang lebih baik? Ini yang jadi PR yang harus diselesaikan dan dipikirkan bersama.
Ketika membahas pengarus pergantian menteri memang ada tiga bahasan. Pertama, secara personal memang antara Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa memang berbeda. Tentunya mereka memiliki pengalaman dan karakter yang berbeda. Hanya saja, dua orang ini sama-sama orang yang berjalan di bawah rel ekonomi kapitalisme sekuler. Sehingga pergantian personal di dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler, hanya menjadi bias semu untuk meredam emosi masyarakat. Namun, mereka tetap sama saja dengan sebelumnya.
Kedua, karut marutnya ekonomi negeri ini adalah warisan dari penguasa sebelumnya. Mereka melahirkan masalah di berbagai aspek kehidupan. Khususnya pada aspek ekonomi. Sejak awal negeri ini berdiri, sudah tidak memiliki kemandirian ekonomi karena memiliki beban utang riba yang diwariskan penjajah kepada negara bekas jajahannya. Setiap periode kepemimpinan, utang riba keluar negeri selalu ditambah. Inilah yang menjadi belenggu negara yang membuat pemerintah selalu ada dalam bayang-bayang kepentingan asing.
Ketiga, konsep ekonomi dan hukum yang diterapkan di negeri ini menggunakan konsep pengingkaran terhadap hukum-hukum yang diturunkan Allah Swt. Mereka menggunakan hukum warisan penjajah yang berkiblat pada Barat. Sehingga hukum yang diterapkan berjalan di bawah pemikiran-pemikiran Barat yang hanya mementingkan kepentingan kelompok dan berputar dalam lingkaran keserakahan para kapitalis global.
Imbas dari penerapan hukum sekuler kapitalisme inilah yang menciptakan kerusakan multidimensi. Ekonomi negara disokong dari utang riba dan pajak. Utang riba menjadi pintu masuk penjajahan terselubung negara-negara pemberi utang. Pajak menjadi tekanan dan beban rakyat. Utang riba menjadi pintu gerbang kapitalisasi kekayaan alam yang dimiliki negara dan pajak menjadi alat penghisab darah rakyat yang berujung kesengsaraan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pangkal kerusakan ekonomi terletak pada sistem yang diterapkan. Apabila ingin kondisi ekonomi negeri menjadi baik, maka negara harus hijrah menuju aturan yang telah Allah Swt. turunkan. Tidak lagi menggunakan aturan dari manusia tetapi beralih menggunakan aturan ilahi.
Dampak Pergantian Menteri Keuangan terhadap Aspek Ekonomi ke Depan
Sejak zaman kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, bendahara negara dipegang Sri Mulyani. Dengan rotasi ke Purbaya Yudhi Sadewa memang tampak wajah baru yang menjadi bendahara negara, tetapi yang terjadi sebenarnya belum berubah, karena sistem yang menaungi ekonomi secara keseluruhan adalah kapitalisme sekuler. Pajak masih dijadikan tulang punggung terselenggaranya aktivitas negara. Selain itu, utang luar negeri belum juga berkurang, justru untuk membayar bunganya saja, pemerintah kebingungan.
Dikutip dari CNBC Indonesia (17-9-2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani dengan memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional. Tujuan ini dianggap mulia, yakni suntikan likuiditas diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, melalui lensa complexity economics-yang memandang ekonomi sebagai sistem adaptif yang kompleks dan dinamis-kebijakan ini mengandung risiko besar. Suntikan likuiditas hanya memanjakan para pemakan riba tetapi tidak menyelesaikan masalah, justru berpotensi menimbulkan kompleksitas masalah ekonomi.
Dampak rotasi menteri keuangan sebagai berikut. Pertama, munculnya kebijakan-kebijakan ribawi. Sebagaimana yang diusulkan Purbaya Yudhi Sadewa yakni dengan melakukan suntikan likuiditas. Aspek ini hanya mendorong pihak swasta melakukan utang ke bank, padahal mereka utang itu tetap harus membayar bunga. Ekonomi yang ditopang riba hanya menambah murka-Nya dan menghalalkan azab datang menimpa kaum yang menghalalkan riba.
Kedua, menteri baru mulai mengeluarkan kebijakan populis otoritarianisme. Seolah-olah melempar kebijakan yang memihak rakyat dengan menurunkan suku bunga, supaya masyarakat ramai-ramai utang. Padahal pemberian utang riba kepada rakyat adalah bentuk penjajahan sistematis yang dilakukan sistem kapitalisme dan penguasa sekuler. Di tengah sulitnya pemenuhan sandang, pangan, dan papan, masyarakat harus dicekik oleh utang riba yang ditawarkan oleh bank.
Ketiga, rakyat hanya merasakan euforia lengsernya Sri Mulyani dari singgasananya. Namun, Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Adanya penerus Sri Mulyani hanyalah untuk melanjutkan berbagai kebijakan ekonomi sekuler kapitalisme yang sudah mencengkeram kuat di negeri ini. Sekarang rakyat seolah-olah hanya mendapatkan fatamorgana kesejahteraan. Karena sistem ekonomi kapitalisme adalah biang kerok terciptanya kezaliman struktural di negeri ini. Hal yang diperangi Allah Swt., yakni riba, justru dilindungi dan dilegitimasi negara.
Pola aturan sekuler yang dijadikan landasan mengatur keuangan negara berimbas terhadap anggaran negara yang dialokasikan di sektor yang tidak penting, bahkan dijadikan bancakan (korupsi) segelintir orang. Prioritas pembelanjaan negara tidak mengutamakan kebutuhan mendesak, justru hanya untuk modal "panjat sosial" (pansos) penguasa di hadapan rakyatnya. Parahnya, sistem ekonomi kapitalisme menjadi sarang koruptor. Korupsi mudah dilakukan karena standar halal-haram ditentukan oleh kepentingan penguasa. Halal-haram tidak diperoleh dari sumber yang Allah SWT turunkan, tetapi berdasarkan kepentingan nafsu golongan yang berkuasa. Inilah kezaliman sistematis yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme.
Strategi Islam dalam Memperbaiki Ekonomi Negara
Islam memiliki sistem ekonomi anti krisis karena pijakannya bukan pada riba dan pajak. Sekalipun sistem ekonomi Islam adalah sistem yang kuat dan kokoh, tetapi paceklik bisa saja menimpa suatu negara dan menyebabkan stabilitas ekonomi terganggu. Dalam memperbaiki ekonomi negara, Islam memiliki cara yang manusiawi dan tidak menciptakan kezaliman karena semua digali dari Al-Qur'an dan sunah. Keunggulan sistem ekonomi Islam, pertama, adalah memiliki aturan kepemilikan barang yang berdasarkan sumber Ilahi.
Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yakni kepemilikan umum, negara, dan individu. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, karena dalam pandangan kapitalisme semua boleh dimiliki individu. Tidak ada kepemilikan negara maupun publik, semua boleh di individualisasi dengan cara swastanisasi atau kapitalisasi. Sehingga inilah yang menciptakan jurang kesenjangan sosial. Sumber daya alam dalam Islam menjadi kepemilikan umum, bukan individu. Sehingga tidak boleh ada pihak swasta menguasai tambang.
Kedua, sistem Islam melarang riba. Riba adalah aktivitas yang diharamkan, bahkan pelakunya diancam akan diperangi Allah SWT. Ekonomi kapitalisme justru menjadikan riba sebagai darah yang terus mengalir di setiap aktivitas ekonomi. Sehingga hal tersebut menciptakan kezaliman dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Ketiga, Islam memiliki sistem distribusi yang adil. Tidak boleh menimbun barang, tidak boleh swasta atau individu memonopoli barang tertentu, dan memiliki distribusi kekayaan melalui zakat, infak, atau sedekah. Pajak dalam Islam boleh ditarik dalam kondisi terdesak kepada orang-orang kaya karena kas negara (Baitulmal) kosong dan membutuhkan biaya ekstra.
Keempat, dalam Islam tidak ada aspek nonriil. Distribusi harta berputar di sektor riil. Sega bentuk transaksi nonriil yang spekulatif dan mengandung gharar (ketidakjelasan) dilarang dalam Islam. Seperti penerbitan saham dan pasar modal tidak ada dalam Islam. Semua fokus terhadap aktivitas di sektor riil. Kelima, sistem ekonomi Islam menggunakan mata uang emas dan perak (dinar-dirham) serta menghentikan penggunaan uang kertas (fiat money) tanpa jaminan dinar-dirham. Selama ini, ekonomi kapitalisme menjadikan uang kertas sarana untuk menancapkan intervensinya di semua negara.
Keserakahan dan kesengsaraan sistem ekonomi kapitalisme hanya bisa diakhiri dengan hukum Islam. Sistem ekonomi Islam yang didukung dengan penerapan Islam di segala aspek kehidupan adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kesengsaraan panjang yang dibuat oleh sistem ekonomi kapitalisme. Dengan penerapan sistem Islam secara keseluruhan, ekonomi bebas krisis, terus tumbuh, dan berkeadilan. Inilah saatnya umat menyadari keunggulan sistem dan aturan yang diturunkan Allah Swt. dan kembali ke jalan yang benar mengatur kehidupan dengan syariat Islam yakni dalam bingkai sistem pemerintahan khilafah. Sistem ini harus diperjuangkan untuk mampu diterapkan di segala aspek kehidupan.[]
Oleh. Ika Mawarningtyas
MATERI KULIAH ONLINE UNIOL 4.0 DIPONOROGO
Kamis, 18 September 2025. Di bawah asuhan Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum.
#Lamrad #LiveOpperessedOrRiseAgainst
