TintaSiyasi.id -- Analis Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Ismail Izzuddin, mengatakan di tengah prooblematika pajak dan ketimpangan hari ini masyarakat harus memilih sistem yang paling layak menjadi jalan keluar.
"Di tengah problematika pajak dan ketimpangan hari ini, kita mesti memilih sistem yang paling layak menjadi jalan keluar bagi Indonesia," ungkapnya di akun TikTok TikTok ismail.pkad, Senin (1/9/2025).
Ia mengatakan, saat ini masyarakat sedang berada di persimpangan peradaban, seperti yang pernah diprediksi Samuel Huntington. Setidaknya ada tiga peradaban besar yang bisa dilihat sebagai model sistem ekonomi dunia.
Pertama, kapitalisme, mengikuti konsep laissez fire ala Adam Smith dimana peran negara dalam ekonomi dibuat sekecil mungkin sehingga memungkinkan pasar bebas diatur sendiri melalui mekanisme tangan tidak terlihat invisible hand.
"Dampaknya sumber daya alam dan faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola swasta dan asing, sementara pendapatan negara terbesarnya dari sektor pajak, dari sinilah jurang kemiskinan makin lebar seperti fenomena hari ini," urainya.
Kedua, sosialisme sebagai antitesis kapitalisme, dengan dinamika pemikiran dan sistem yang berkembang mengikuti logika dialektika materialisme.
"Sosialisme membangun motif pemerataan pendapatan rakyat dengan nasionalisasi faktor-faktor produksi oleh negara dan menghapus kepemilikan individu baik secara total ataupun sebagian, dampaknya produktivitas menjadi turun dan perekonomian negara melemah, karena itu pasca runtuhnya Uni Soviet pada dekade 90an negara-negara sosialis memadukan sosialisme politik dan kapitalisme ekonomi, seperti yang diperagakan Cina hari ini," urainya.
Sistem ini, ia mengatakan, dalam jangka panjang akan sampai juga pada penguasaan ekonomi pada segelintir elit sebagai manifestasi dari kapitalisme
Ketiga, Islam, dengan tiga pilar kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi, Islam menempatkan sumber daya alam dan faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik rakyat yang harus dikelola oleh negara dan masuk pada pos pendapatan APBN, sehingga pos-pos belanja negara dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur bahkan pertahanan keamanan tidak bergantung pada pajak dan utang.
"Sementara swasta bebas melakukan perdagangan dan industri pada komoditas selain sumber daya alam milik rakyat, energi pemacu jantung ekonominya dengan menggerakkan sektor riil dan melarang riba atau sektor non riil, putaran ekonomi riil akan mendongkrak produktivitas barang dan jasa yang bebas pajak sehingga akan membuka lapangan kerja dan jika masih ada kalangan yang memiliki keterbatasan diberikan stimulus dari zakat, infak, sedekah, pemberian negara," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
