Tintasiyasi.id.com -- Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Bali mulai Selasa (9/9/2025) menjadi pengingat agar Bali segera berbenah. Selama ini pembangunan di Bali tidak berorientasi pada antisipasi bencana, banyak mengabaikan aturan tata ruang, dan mengalami kelebihan turis. Banjir ini menyebar di 123 titik, di Denpasar, Gianyar, Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan Badung.
Laporan Kepala UPTD PBD (PUsdalops PB) I Wayan Suryawan mengatakan, “data korban sampai pukul 09.50 Wita, korban meninggal dunia di Kota Denpasar 12 korban, Kabupaten Jembrana 2 korban, Kabupaten Gianyar 3 korban, Kabupaten Badung, 1 korban. Total korban yang meninggal berjumlah 18 orang," dalam keterangan resminya, Jumat, 12 September 2025.
Pada Kamis (11/9/2025) Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan, maraknya alih fungsi lahan dari kawasan persawahan dan resapan air menjadi bangunan pariwisata telah memperlemah daya dukung lingkungan.
”Faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana Adalah alih fungsi lahan yang akan memperlrmah daya dukung lingkungan,”ungkapnya.
Menurut Hanif, pembangunan yang tak terkendali sering kali luput dari pengawasan ketat pemerintah daerah. Administasi seperti Izin mendirikan bangunan tetap dikeluarkan walaupun kawasan tersebut masuk dalam daerah rawan bencana dan resapan air.
“Setiap kali landscape terganggu, alam akan mengkalibrasinya, salah satunya lewat bencana,” tegasnya.
Seperti kondisi saat ini Tukad (sungai) Badung menyempit karena padat bangunan. Sementara hutan di hulu gunung Batur tinggal 1.200 ha dari total 49.000 ha. Dari segi wisata dalam 20 tahun ini akomodasi wisata melonjak dua kali lipat.
Alam Diabaikan Demi Materi
Penyebab persoalan utama banjir adalah alih fungsi lahan masif dari lahan produktif seperti sawah, subak dan hutan menjadi hotel, vila,dan bangunan pariwisata. RT dan RW hanya formalitas,dengan implementasi yang lemah.
Banyaknya bangunan berdiri di atas bantaran sungai.Pembangunan dengan sistem kapitalis menjadikan pemerintah memprioritaskan turis dan investasi ketimbang menjaga lingkungan. Kapitalisme hanya mengedepankan keuntungan ekonomi saja dengan megorbakan kelestarian ekologi pada alam.
Berbagai pembangunan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Demi mengejar cuan, pembangunan dilakukan secara serampangan.
Inilah model pembangunan ala kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abai atas dampak terhadap lingkungan dan tata kota secara keseluruhan. Akibatnya, rakyat yang menjadi korban.
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.” (QS Al-A’raf [7]: 56)
Penjagaan Alam dalam Islam
Paradigma pembangunan dalam Islam akan memperhatikan penjagaan terhadap lingkungan dan ekosistemnya sehingga alam tetap harmonis. Jika sebuah rencana pembangunan seolah menguntungkan, seperti pembangunan kawasan industri, permukiman, atau kawasan wisata, jika ternyata merusak alam dan merugikan masyarakat, akan dilarang.
Pembangunan dalam sistem Islam dilaksanakan untuk kepentingan umat dan memudahkan kehidupan mereka.Dengan menjalankan kebijakan pembangunan berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan kemauan para investor.
Alam adalah sebuah amanah dari Allah SWT. Air, hutan, sungai adalah milik umum bukan objek komersialisasi.Kerusakan ekologis akibat ulah manusia dilarang Allah dalam (Qs.Ar-Rum: 41).
Wajib hukumnya bagi Negara untuk menjaga tata ruang dan melindungi rakyat dari bencana. Islam tidak menjadikan pariwisata sumber utama pemasukan negara.
Pemasukan berasal dari mekanisme syariat, sehingga pembangunan tetap selaras dengan kelestarian alam. Setelah upaya pencegahan dilakukan secara maksimal tetapi tetap terjadi banjir, negara akan segera mengevakuasi warga dengan kekuatan optimal dan melibatkan seluruh komponen.
Sebelumnya, masyarakat akan mendapatkan edukasi untuk menghadapi bencana dengan tetap mengutamakan keselamatan. Selanjutnya warga akan ditempatkan di pengungsian yang layak dan negara mencukupi kebutuhan mereka yang meliputi makanan, minuman, obat-obatan, keperluan ibadah, kebersihan, pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi untuk pulang ke rumah, dan lainnya.
Sungguh jauh berbeda dengan pembangunan di dalam Islam. Aspek keuntungan materi tidak menjadi tujuan satu-satunya dalam paradigma pembangunan Islam. Acuan dalam kebijakan pembangunan adalah kesesuaian dengan syariat Islam dan terwujudnya kemaslahatan rakyat.
Negara juga akan mencetak para pejabat yang amanah sehingga izin pembangunan tidak akan merusak lingkungan. Khilafah menerapkan konsep hima, yaitu kawasan yang dilindungi. Ada kawasan yang tidak dibolehkan untuk diambil hasilnya, demi menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam hal ini adalah hutan lindung. Dengan demikian, tidak hanya pesat, pembangunan dalam Khilafah juga memperhatikan kelestarian lingkungan yang akan mewujudkan keamanan bagi warga. Wallahualam bishshawwab.[]
Oleh: Fitri Susilowati
(Aktivis Muslimah)
