Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Antrean panjang di SPBU, pembatasan pembelian jenis BBM tertentu, hingga meningkatnya harga transportasi menjadi gejala krisis energi yang nyata dirasakan rakyat.
Beberapa penyebab yang teridentifikasi antara lain:
1. Distribusi Tidak Merata: Ketimpangan distribusi antara wilayah pusat dan daerah pelosok masih menjadi masalah klasik.
2. Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran: Banyak BBM subsidi justru dikonsumsi oleh sektor industri dan masyarakat menengah atas.
3. Ketergantungan pada Impor: Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah besar karena kapasitas kilang minyak dalam negeri belum memadai.
4. Keterbatasan Infrastruktur: Wilayah terpencil sulit dijangkau oleh sarana logistik energi.
5. Kebijakan yang Fluktuatif: Ketidakkonsistenan regulasi harga, kuota, dan kontrol distribusi menciptakan ketidakpastian.
Namun di balik itu, krisis BBM juga mencerminkan krisis manajerial dan lemahnya kedaulatan energi. Negara yang kaya sumber daya, ironisnya harus menghadapi kelangkaan dan ketergantungan.
II. BBM dalam Pandangan Ekonomi Islam: Amanah Umat, Bukan Komoditas Pasar
Dalam sistem ekonomi Islam, energi—seperti BBM—dikategorikan sebagai mal umum (barang milik publik), bukan komoditas bebas yang boleh dimonopoli, diprivatisasi, atau dijadikan alat eksploitasi pasar.
Dalil dan Prinsip Islam:
"Kaum muslimin berserikat (memiliki hak bersama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (energi)."
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Hadis ini menjadi landasan utama pengelolaan sumber daya alam strategis (seperti BBM, air, listrik) dalam sistem Islam. Tiga hal ini tidak boleh dimiliki pribadi atau korporasi, karena merupakan sumber kehidupan masyarakat luas.
III. Prinsip Pengelolaan Energi dalam Sistem Ekonomi Islam
Berikut prinsip-prinsip utama yang bisa dijadikan solusi atas krisis BBM:
1. Kepemilikan Umum (Milkiyyah 'Ammah)
BBM adalah milik umat, negara hanya sebagai pengelola amanah, bukan pemilik. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada korporasi asing/swasta yang berorientasi laba semata.
2. Distribusi Merata dan Adil
Negara wajib memastikan akses BBM sampai ke pelosok dengan harga terjangkau. Dalam ekonomi Islam, distribusi adalah ibadah, bukan sekadar kegiatan logistik.
3. Larangan Monopoli dan Swastanisasi
Islam menolak model neoliberal yang menyerahkan sektor energi pada pasar. Negara dalam Islam memiliki wewenang mutlak untuk mengelola dan menjaga ketersediaan BBM sebagai hajat publik.
4. Subsidi yang Tepat dan Transparan
Jika subsidi dibutuhkan, Islam mendorong subsidi langsung kepada rakyat miskin, bukan pada komoditas yang bisa disalahgunakan.
5. Keadilan Antargenerasi (Sustainability)
Islam juga mengajarkan bahwa sumber daya adalah titipan Allah, dan harus dikelola secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan hak anak cucu.
IV. Solusi Nyata: Membangun Kedaulatan Energi dengan Ruh Islam
Jika Indonesia ingin keluar dari jerat krisis BBM, maka:
Bangun Kilang Nasional Mandiri
Pemerintah harus mempercepat pembangunan kilang minyak dalam negeri agar tidak tergantung pada BBM impor.
Audit Tata Kelola Energi
Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian eksplorasi dan eksploitasi migas, terutama yang diserahkan pada asing.
Perkuat Transportasi Publik Berbasis Listrik atau Bioenergi
Ini adalah jalan keluar jangka panjang dari krisis BBM fosil.
Gunakan Dana Zakat dan Wakaf Produktif
Sektor energi bisa dikembangkan dengan dana umat, bukan utang luar negeri, sebagaimana pernah terjadi di masa kekhilafahan Islam.
Pendidikan Kesadaran Energi
Masyarakat perlu diberi literasi bahwa energi adalah karunia Allah yang harus digunakan secara bijak, bukan dihambur-hamburkan atau dijadikan alat spekulasi.
Kesimpulan: Krisis BBM Adalah Ujian Kepemimpinan dan Sistem
Masalah kelangkaan BBM bukan hanya soal ekonomi atau logistik, tapi menyentuh akidah ekonomi dan nilai moral pengelolaan amanah publik.
Islam tidak hanya memberikan solusi spiritual, tapi juga sistemik dan struktural.
Jika sistem kapitalistik gagal mengelola BBM dengan adil dan berkelanjutan, maka ekonomi Islam menawarkan pendekatan ilahiyah dan rahmatan lil 'alamin, yang berorientasi pada:
Keadilan. Kesejahteraan umum, dan ketundukan kepada syariat.
“Ketika harta milik umum dikelola dengan amanah, maka rakyat akan makmur. Tapi ketika harta publik dijadikan rebutan elite, maka kelaparan dan ketidakadilan menjadi hukum yang berjalan.”
— Dr. Nasrul Syarif, M.Si - (Sekjend Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa)
