Format boarding school (asrama) dipilih agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan rasa percaya diri. Proses rekrutmen siswa bukan melalui jalur konvensional. Anak-anak dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dijemput langsung oleh tim pemerintah, bahkan dari daerah terpencil dan rumah tanpa listrik. Menyorot terkait dibuatnya sekolah rakyat menyisakan tanda tanya besar. Apakah hanya rakyat miskin yang butuh sekolah gratis? Mengapa seolah terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam mendapatkan fasilitas pendidikan? Mungkinkah sekolah rakyat mampu menjadi solusi kemiskinan?
Menelisik Program Sekolah Rakyat dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Mengentaskan kemiskinan dengan membangun sekolah rakyat adalah bentuk solusi tambal sulam yang dibalut dengan pencitraan populis penguasa. Seolah-olah yang membutuhkan sekolah gratis hanya rakyat miskin. Mereka yang sudah kecukupan secara materi disuruh bertarung sendiri menghadapi tingginya biaya pendidikan dalam sistem hari ini. Padahal pendidikan adalah hak seluruh rakyat tanpa harus mengklasifikasikan antara si kaya dan sis miskin. Bagaimana nasib rakyat yang ada di tengah-tengah, dianggap kaya tidak, tetapi miskin juga masih cukup? Justru klasifikasi sekolah rakyat berpotensi menjadi jurang pemisah dan kluster kemiskinan di tengah masyarakat.
Sebenarnya ada dua masalah serius yang dihadapi pemerintah, yaitu kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan. Menyelesaikan dua masalah ini tidak bisa hanya dengan membangun sekolah rakyat, karena masalah kemiskinan dan pendidikan di negeri ini adalah masalah systemic, sehingga butuh solusi systemic juga. Pertama, membahas masalah kemiskinan. Kemiskinan dalam sistem kapitalisme sekuler diciptakan oleh sistem. Hal ini tampak dalam masalah kepemilikan harta/kekayaan, sistem kapitalisme sekuler membebaskan individu untuk memiliki wilayah publik yang seharusnya dikuasai negara untuk kesejahteraan bersama.
Wilayah publik atau ruang publik yang dikapitalisasi contohnya adalah sumber daya alam atau barang tambang. Ketika barang tambang yang menjadi milik publik dikuasai segelintir orang atau kapitalis, inilah yang menyebabkan kesejahteraan hanya berputar kepada kapitalis yang menguasai wilayah publik tersebut. Sebagai contoh, setiap orang tentu membutuhkan bahan bakar bensin untuk menjalankan aktivitasnya, jika bensin ini dikuasai kapitalis, tentu dalam distribusi mereka memikirkan untung-rugi bukan kemaslahatan umat yang seharusnya dikelola negara untuk publik.
Begitu pun infrastruktur, hari ini masalah infrastruktur juga terbagi-bagi menjadi dua, infrastruktur umum gratis yang dibangun negara dan infrastruktur umum yang dikapitalisasi dan dikomersialisasi. Ketika ranah publik dikapitalisasi inilah yang menyebabkan kemiskinan struktural dan melahirkan mental kemiskinan yang tercipta secara kultural karena sistem kapitalisme sekuler. Sehingga mengentaskan masalah kemiskinan tidak hanya dengan membangun sekolah rakyat gratis, tetapi dengan mengubah tata kehidupan yang semula sekuler kapitalisme menjadi menerapkan sistem Islam secara totalitas.
Kedua, masalah pendidikan. Pendidikan adalah hak segala bangsa dan dalam Islam menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslim. Kewajiban untuk cerdas dan memiliki kepribadian yang unggul seharusnya menjadi alasan pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara gratis untuk semua. Begitu pun tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dari tujuan nasional pendidikan inilah seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menyelenggarakan pendidikan gratis. Sekalipun tidak bisa gratis seharusnya pendidikan biayanya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.
Pendidikan gratis atau murah membutuhkan banyak biaya. Penyelenggaraan pendidikan yang murah bahkan gratis inilah yang harus disokong dengan sistem ekonomi dan keuangan yang sahih yakni sistem Islam kaffah. Apabila negara masih menerapkan sistem kapitalisme sekuler, pendidikan gratis dan murah untuk semua tidak akan mampu diwujudkan. Membiayai pendidikan agar gratis dan murah adalah dengan memiliki sumber pendapatan negara yang tidak menzalimi rakyat. Sistem kapitalisme sekuler menjadikan pajak dan utang riba sebagai pendapatan menyelenggarakan pendidikan, sehingga ini menjadi bumerang negara karena tercekik utang luar negeri yang berbunga. Selain itu, pajak juga menjadi beban rakyat.
Dalam pandangan Islam, sumber pendapatan negara tidak dengan pajak maupun utang riba, melainkan dari pengelolaan harta dan pemasukan negara berdasarkan Islam. Salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam haram dikelola swasta atau kapitalis, sehingga pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam murni untuk kepentingan publik. Selain untuk menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma juga menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang gratis juga. Sehingga insan sehat yang memiliki karakter cerdas, beriman, dan bertakwa dapat diwujudkan dengan mudah.
Dampak Sekolah Rakyat dalam Aspek Politik, Ekonomi, dan Pendidikan
Pendidikan gratis dengan konsep asrama tentunya menjadi impian setiap pelajar. Hanya saja fasilitas gratis hanya diberikan kepada siswa yang terkategori miskin versi pemerintah. Kategori miskin versi pemerintah terkadang menimbulkan kecemburuan dan polemik tersendiri di tengah masyarakat. Membahas sekolah rakyat berpotensi memiliki pengaruh dan dampak baik secara politik, ekonomi, maupun pendidikan.
Pertama, dampak aspek politik terhadap adanya sekolah rakyat adalah pemerintah menampakkan wajah kepemimpinan populis kapitalisme sekuler. Sebenarnya adanya sekolah rakyat menunjukkan tumpang tindih dengan kebijakan yang lain. Patut diduga kebijakan ini dikeluarkan untuk kepentingan popularitas kepemimpinan yang ada. Pemerintah ingin menunjukkan kepedulian terhadap kemiskinan, tetapi kebijakan yang dikeluarkan hanya campur aduk yang justru menjadi permasalahan tersendiri.
Kedua, dampak terhadap aspek ekonomi. Tentunya adanya sekolah rakyat menambah beban pengeluaran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Padahal sebelum adanya sekolah rakyat pendidikan sudah memiliki beberapa permasalahan, dari infrastruktur yang butuh diperbaiki, sarana dan prasarana yang butuh dilengkapi, dan masih banyak lagi. Sehingga adanya sekolah rakyat menjadi beban tersendiri yang harus diupayakan demi mengikuti program presiden terpilih.
Terlebih terkait tenaga pengajar, penjaga asrama, dan kebutuhan konsumsi untuk mencukupi konsumsi sekolah rakyat tentu akan menyedot anggaran negara juga. Di saat yang sama sekolah yang sudah ada juga membutuhkan biaya untuk perbaikan dan pengembangan. Inilah yang menyebabkan masalah di tengah problem pendidikan yang sudah ada. Pendidikan berkualitas yang diimpikan masyarakat akhirnya tetap berbanding lurus dengan tingginya biaya pendidikan dan beban pembiayaan pendidikan diserahkan kepada wali murid masing-masing.
Ketiga, dampak terhadap aspek pendidikan adalah tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional yakni mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Banyaknya model sekolah yang dikapitalisasi membuat penyelenggaraan pendidikan tidak seragam. Sekalipun ada sekolah rakyat, faktanya tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Seharusnya peserta didik mendapatkan kualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai.
Kebijakan populis seperti sekolah rakyat ini ke depan tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi adalah dampak sistematis dari penerapan kebijakan yang berideologi kapitalisme sekuler. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ataupun kemiskinan seharusnya diselesaikan dari akar permasalahan, yakni mencabut akar penerapan sistem kapitalisme sekuler dan mengubahnya ke dalam penerapan Islam secara keseluruhan. Penerapan sistem Islam dengan menancapkan akidah Islam sebagai dasar negara yang insyaAllah menjadi jalan rahmat dan keberkahan dari Allah Swt.
Strategi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Memberikan Pendidikan Gratis
Kemiskinan yang terjadi hari ini tidak bisa dientaskan hanya dengan kebijakan populis seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, ataupun bantuan sosial. Kemiskinan yang terjadi hari ini memang harus diselesaikan secara sistematis, yakni dengan sistem Islam kaffah dalam bingkai sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islam). Kewajiban negara menyejahterakan rakyat dan membebaskan mereka dari derita kemiskinan, bukan malah menciptakan kemiskinan sistematis yang terjadi hari ini.
Berbicara terkait pendidikan, tugas negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya ini tidak hanya menjadi tugas negara tetapi kewajiban negara. Bagaimana negara bisa maju jika mereka tidak cerdas dan pintar? Islam memandang pendidikan adalah hak seluruh umat manusia. Terutama pendidikan dan edukasi Islam adalah sebuah kewajiban karena pendidikan adalah bagian dari syiar Islam. Oleh karena itu, negara dalam pandangan Islam, wajib menyelenggarakan pendidikan dengan biaya murah bahkan gratis. Selain itu, wajib menyelenggarakan pendidikan yang gratis, apabila belum bisa gratis harus bisa dijangkau oleh semua kalangan. Pendidikan adalah jalan menciptakan generasi-generasi rabbani yang akan membangun peradaban emas selanjutnya.
Di sinilah ada peran negara yang bertanggung jawab penuh, bukan malah menyerahkan urusan pendidikan ke pasar dan membiarkan para kapitalis mamasukkan pendidikan sebagai target industri mereka. Dalam Islam, negaralah yang wajib menyelenggarakan pendidikan bukan pihak swasta atau malah asing. Menyelenggarakan pendidikan memang butuh biaya yang mahal. Apalagi dalam menyelenggarakan pendidikan murah dan gratis tentunya tidak mudah dan Islam memiliki solusi atas tingginya biaya pendidikan tersebut.
Pertama, sistem pendidikan Islam memiliki visi dan misi yang jelas sehingga memiliki standar pendidik yang memiliki kepribadian Islam dan kompetensi keahlian yang jelas. Segala bentuk kebijakan turunan tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencetak generasi berkepribadian Islam. Dari sini, pendidik akan terbantu dengan sistem yang mendukung untuk menciptakan lingkungan kondusif.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan dibiayai negara (baitulmal). Baitulmal adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola berbagai kekayaan yang menjadi penerimaan negara. Sumber pemasukan negara Islam berasal 3 bagian: Fai dan kharaj, kepemilikan umum, dan sedekah. Sumber pendapatan ini berbeda dengan negara kapitalisme yang menjadikan utang riba dan pajak sebagai sumber utama pendapatan, sehingga membebani rakyat.
Contoh sumber kepemilikan umum yang dikelola negara adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dijadikan sumber pendapatan untuk menyelenggarakan pendidikan yang murah bahkan gratis. Berbeda dengan kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta atau kapitalis asing. Kekayaan yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan umat justru dinikmati oleh segelintir orang.
Dari pembiayaan infrastruktur pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan negara, dapat dipastikan gaji guru juga ditanggung negara. Sehingga pemberian gaji manusiawi dan layak didapatkan pendidik. Selain itu, sarana dan prasarana dipenuhi negara tanpa membebani pendidik maupun peserta didik.
Ketiga, pendidikan yang utama harus dimiliki peserta didik adalah bangunan akidah yang kuat setelah itu mereka akan didorong mempelajari sains dan teknologi demi kemaslahatan umat. Semua ilmu yang digali adalah salah satu cara untuk menguatkan ketakwaan dan mewujudkan Islam rahmat bagi seluruh alam. Boleh belajar sains dan teknologi kepada orang-orang kafir simi secara profesional.
Sebenarnya tidak hanya pendidikan, kesehatan juga menjadi jaminan negara. Harapannya jika semua komponen mendukung jalannya pendidikan dan kesehatan maka akan banyak lahir generasi-generasi emas yang akan meneruskan tonggak estafet kepemimpinan Islam. Hal tersebut hanya mampu diwujudkan apabila negara menerapkan sistem Islam secara sempurna dalam naungan Khilafah Islamiah.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama. Kebijakan populis seperti sekolah rakyat ini ke depan tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi adalah dampak sistematis dari penerapan kebijakan yang berideologi kapitalisme sekuler. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ataupun kemiskinan seharusnya diselesaikan dari akar permasalahan, yakni mencabut akar penerapan sistem kapitalisme sekuler dan mengubahnya ke dalam penerapan Islam secara keseluruhan. Penerapan sistem Islam dengan menancapkan akidah Islam sebagai dasar negara yang insyaAllah menjadi jalan rahmat dan keberkahan dari Allah Swt.
Kedua. Dalam pandangan Islam, sumber pendapatan negara tidak dengan pajak maupun utang riba, melainkan dari pengelolaan harta dan pemasukan negara berdasarkan Islam. Salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam haram dikelola swasta atau kapitalis, sehingga pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam murni untuk kepentingan publik. Selain untuk menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma juga menyelenggarakan fasilitas kesehatan yang gratis juga. Sehingga insan sehat yang memiliki karakter cerdas, beriman, dan bertakwa dapat diwujudkan dengan mudah.
Ketiga. Sebenarnya tidak hanya pendidikan, kesehatan juga menjadi jaminan negara. Harapannya jika semua komponen mendukung jalannya pendidikan dan kesehatan maka akan banyak lahir generasi-generasi emas yang akan meneruskan tonggak estafet kepemimpinan Islam. Hal tersebut hanya mampu diwujudkan apabila negara menerapkan sistem Islam secara sempurna dalam naungan Khilafah Islamiah.
Oleh. Ika Mawarningtyas
MATERI KULIAH ONLINE UNIOL 4.0 DIPONOROGO. Rabu, 23 Juli 2025
Di bawah asuhan Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum.
#Lamrad
#LiveOpperessedOrRiseAgainst
