TintaSiyasi.id -- Merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memgakui Israel jika Palestina telah merdeka, Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Dr. Ahmad Sastra, mengatakan, umat Islam wajib melek politik Islam dalam melihat krisis palestina, bukan sekedar dari sisi solidaritas kemanusiaan.
"Umat Islam wajib melek politik Islam dalam melihat krisis palestina, bukan sekedar dari sisi solidaritas kemanusiaan," ungkapnya dalam keterangan yang dikutip TintaSiyasi, Sabtu, (31/5/2025).
Ia menegaskan, bagi seorang muslim, persoalan Palestina bukanlah sekadar persoalan kemanusiaan, kolonialisme dan kezaliman, namun lebih dari itu adalah persoalan agama, yakni persoalan akidah, syariah dan politik Islam.
Kemudian, ia menjelaskan, membela penjajah israel bertentangan dengan syariat Islam dan pembukaan UUD 45. Sebab Allah telah menegaskan dalam firmanNya : Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS Al Baqarah : 120)
"Sementara dalam pembukaan UUD 45 tertulis dengan jelas : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Jelas dalam hal ini bahwa posisi israel adalah penjajah, sementara paletina adalah pihak yang dijajah," tambahnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, jika dilihat dimensi historisnya, akan mudah dipahami bahwa Israel adalah penjajah atas rakyat Palestina. Entah sudah berapa nyawa melayang dan entah sudah berapa hektar tanah palestina dirampok Israel. "Maka jika presiden Prabowo akan mengakui Israel jika mereka mengakui kedaulatan Palestina adalah sebuah keputusan yang cukup menyakitkan hati kaum muslimin sedunia," ujarnya.
Sementara, Prabowo bilang, saat negara Palestina diakui Israel, maka Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Bagaimana mungkin penjajah diberikan kesempatan untuk mendirikan negara di atas tanah jajahannya? Logikanya, apakah boleh dulu, penjajah protugis, belanda atau jepang mendirikan negara di atas tanah Indonesia, dengan alasan solusi dua negara agar terwujud perdamaian?" Tanyanya.
Sehingga, dengan wacana yang dilemparkan oleh Prabowo, soal skema dua negara mereka, maka penting ditanyakan? Palestina merdeka itu wilayahnya yang mana, apa hanya Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur saja sebagaimana solusi dua negara (two-state solution) yang dicanangkan PBB atau termasuk wilayah Palestina lainnya yang tengah diduduki Israel?
"Kalau semuanya, tentu saja Israel tidak akan ada kalau Palestina merdeka. Jadi, tidak ada relevansinya lagi mengakui adanya negara Israel. Tentu saja bukan ini yang diinginkan Prabowo. Padahal akar masalah Palestina adalah adanya pendudukan sebagian wilayah Palestina oleh entitas penjajah Zionis Yahudi. Jadi jika seluruh wilayah Palestina yang merdeka, maka israel harus pergi dari tanah palestina yang mereka rampok. Jika tidak, maka sama saja dengan menyerahkan tanah ke penjajah," jelasnya.
Artinya, ia mengatakan, kalau hanya Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur saja. Sedangkan sisanya untuk Israel, itu sama saja dengan menyetujui sebagian besar wilayah Palestina diduduki oleh entitas penjajah Zionis Yahudi. Nah, ini yang diinginkan Prabowo. Keinginannya sangat sejalan dengan solusi yang ditawarkan negara kafir penjajah Amerika Serikat dan sekutunya.
Ia menjelaskan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan akan mendorong kemerdekaan negara Palestina dalam konferensi tingkat tinggi solusi dua negara di New York, Amerika Serikat, pada Juni 2025. Dalam KTT tersebut, Macron mengatakan Prancis dan Arab Saudi akan memberikan dorongan baru untuk pengakuan negara Palestina, termasuk pengakuan terhadap Israel untuk hidup aman dan damai di kawasan Timur Tengah.
"Gagasan solusi dua negara ini disetujui oleh MUI. “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Yusril Ihza Mahendra, menteri koordinator bidang hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menambahkan, sebagaimana dikutip oleh tempo.co. di Jakarta, 22 Mei 2025," terangnya.
Ia menjelaskan, skema dua negara itu bukan solusi. Solusi untuk penjajah adalah diusir dari tanah jajahannya, sebagaimana para penjajah Indonesia dulu yang diusir para pahlawan, seperti Belanda, Portugis dan Jepang. Sudarnoto menuturkan bahwa pertemuan Prabowo dan Macron layak diapresiasi sebagai langkah lebih maju, tidak hanya untuk kepentingan kerja sama bilateral, tetapi juga demi kepentingan kemanusiaan, kedaulatan, kemerdekaan Palestina, serta keamanan global dan perdamaian sejati. Ini narasi yang agak berlebihan.
Sehingga, ia menekankan, usaha paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia adalah membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, bukan dengan solusi dua negara, tetapi mengusir penjajah Israel dari tanah Palestina. Sebab Islam adalah agama anti penjajahan. Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari keterjajahan dalam berbagai bentuknya. [] Alfia Purwanti
