TintaSiyasi.id -- Beberapa waktu lalu, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa perlukan di adakannya retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih selama 3 hari sebelum mulai bekerja di Akmil Magelang. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah selesai mengikuti Akademi Militer/Akmil di Magelang, Jawa Tengah.
Dalam wawancara eksklusif dengan Retno Pinasti di program 'Prabowo berbicara bahwa "Sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari suatu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit," Prabowo mengingatkan pentingnya bonding serta team building yang sangat dibutuhkan di setiap usaha. (Liputan6.com, 28/10/2024)
Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah pembekalan (retreat) berbau healing di Akmil Magelang. Retreat diadakan untuk menyatukan visi dan misi, membentuk bonding serta team building. Rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin dan sinergi tapi harus punya visi dan misi baru untuk perubahan.
Dalam pembekalan pejabat pun sebenarnya wajar dilakukan, namun perlu diperhatikan rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin akan tetapi harus punya visi baru untuk perubahan. Dapat kita lihat bahwa penerapan sistem Sekuler, Demokrasi, Kapitalisme di negeri ini bahwa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat tidak kunjung terwujud.
Semua hal ini tidak mungkin terjadi jika sistem yang diterapkan masih sistem kapitalisme, sehingga keadilan dan kesejahteraan niscaya akan terwujud, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dalam sistem kapitalisme tidak sesuai dengan fitrah manusia, di satu sisi mengetahui keberadaan tuhan, tapi di sisi lain manusialah yang dianggap layak untuk menetapkan aturan hidup.
Sistem sekuler Demokrasi Kapitalisme menolak aturan Allah SWT sang pencipta dan mengatur manusia dan manusia di anggap pusat segalanya. Sistem ini meletakkan bahwa kedaulatan hukum di tangan manusia yang berhak membuat aturan sendiri untuk mengatur kehidupannya. Hal ini sudah jelas-jelas batil karena menyalahi fitrah manusia.
Kebatilan pasti akan membawa kerusakan, nyatanya pejabat sebagai wakil rakyat hanyalah omong kosong, karena faktanya pejabat yang dipilih hanya berdasarkan spirit bagi-bagi kue kekuasaan bukan integritas dan profesionaltas. Sebagai mana pengakuan partai umum Golkar oleh Bahlil Lahadalia, bahwa adanya tukar guling jabatan antara partai menjadi bukti hal tersebut.
Maka seharusnya umat tidak lagi berharap pada sistem sekuler Demokrasi Kapitalisme jika menginginkan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Tentu masyarakat harus dipahamkan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi bahwa sistem sekarang tidak harus diperjuangkan.
Berbeda dalam sistem Islam yang mengatur pejabat akan membantu seorang pemimpin, dalam Islam pejabat disiplin sebagai pembantu pelaksana tugas khalifah bukan bagi-bagi kue kekuasaan atas politik balas budi.
Dalam kitab Ajhizatu ad-Daulah dijelaskan bahwa khalifahlah yang akan menunjuk, mengangkat dan memberhentikan para dan para mu'awin dan para wali/ gubernur (termasuk para amil) mereka semua bertanggung jawab dihadapan khalifah dan sebagaimana juga bertanggungjawab di hadapan Majelis Umat.
Tugas mereka membentuk Khalifah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam bukan tugas yang mudah. Bahwa Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti dalam hal memilih pejabat yang tebaik diantara yang terbaik untuk mengurus urusan umat.
Nabi Saw bersabda ; "Barang siapa memegang satu urusan kaum Muslim, kemudian mengangkat seseorang menjadi pejabat, padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum Muslim, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya." ( Al-Siyasat Al-Syar'iyyat oleh Ibnu Taimiyyah, hlm. 4)
Inilah dimensi yang khas dalam Islam yaitu memangku jabatan politik bukanlah hak melainkan taklif dan amanah, jabatan bukan sesuatu yang patut dibanggakan demi ekstensi diri, diperebutkan atau bahkan Jalan memperkaya diri dan golongan. Jabatan adalah amanah yang besar dan merupakan perkara berat yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.
Rasulullah Saw mengingatkan dalam hadisnya : Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'anhu, ia berkata bersama orang dua sepupu, saya mendatangi Rasulullah Saw kemudian salah satu di antara keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, berikan kami jabatan pada sebagian dari yang telah Allah terhadapmu."
Dan yang lain juga berkata begitu lalu beliau Saw bersabda : "Demi Allah, aku tidak akan mengangkat pejabat karena memintanya, atau berambisi dengan jabatan itu." Di hadist yang lain juga dijelaskan bahwa Rasulallah Saw bersabda : "Siapa yang diamanahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga." (H.R Bukhari dan Muslim)
Seperti inilah pandangan islam mengenai jabatan yang diamankan kepada orang terbaik di antara yang terbaik, sungguh jabatan ini sangat berat pertanggung jawabannya di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, pejabat dipilih sebagai pembantu pelaksanaan tugas khalifah.
Mereka dipilih dari orang yang memiliki integritas (syakhshiyah Islamnya tinggi) dan punya kapabilitas, jauh dari konflik kepentingan. Dalam sistem islam, aturan yang diterapkan adalah aturan Allah yang sudah pasti/ fix, dan mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat. Penerapan aturan Allah akan menjadikan kehidupan Sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam.
Sebagaimana firman Allah SWT; " Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." ( QS. Al- 'araf :96) Semua ini akan ditetapkan dibawah institusi khilafah Islamiyyah.
Oleh: Marlina Wati, S.E
Muslimah Peduli Umat
