TintaSiyasi.com -- Terkait banyaknya pihak yang mengkhawatirkan pembangunan IKN akan mangkrak, Analis Kebijakan Hutan Agung Wibowo, Ph.D. menuturkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hanya dibuat berdasarkan argumentasi kekuasaan, bukan kajian ilmiah.
"Kita mengkhawatirkan juga, project IKN ini adalah project yang dibuat berdasarkan argumentasi kekuasaan, bukan argumentasi kajian-kajian ilmiah," terangnya dalam Kabar Petang: IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi? di kanal YouTube Khilafah News, Kamis (20/6/2024).
Karena itu, jelasnya, tidak heran pemerintah dengan mudahnya menetapkan acara peresmian dan sebagainya. Seperti keinginan Presiden Jokowi melaksanakan upacara di IKN 17 Agustus 2024 mendatang. Hal ini ia nilai berpotensi melewati berbagai macam peraturan yang sudah ada sebelumnya.
"IKN ini adalah salah satu proyek strategis nasional. Biasanya memang proyek strategis nasional itu harus sukses, harus berhasil, apa pun yang terjadi," tuturnya.
Menurutnya, IKN sebagai proyek strategis nasional (PSN) akan membuat segala aturan mudah diubah-ubah, tidak ayal kemudian bisa merusak ilmu atau aturan yang sudah berlaku dan mapan. Oleh karena itu, aturan-aturan yang dilanggar itu aturannya harus direvisi menyesuaikan dengan proyek itu.
"Apakah proyek ini akan selesai dengan baik, tepat waktu ataukah molor atau bahkan tidak dilanjutkan sampai tuntas? Wallahua'lam, ya," imbuhnya.
Ia juga menyoroti persoalan dalam pembangunan IKN ini yang tidak melibatkan stakeholder yang terkait, seperti masyarakat setempat, selain tidak memperhatikan aspek pembiayaan, pendanaan, lingkungan, pertahanan, dan keamanan.
"Kita khawatir kalau laporan-laporan atau kajian-kajian yang dibuat itu hanya sebagai laporan 'asal bapak senang," cetusnya.
Sebab, fakta semacam itu, jelasnya, juga telah terjadi di masa lalu, contohnya proyek lahan gambut sejuta hektare yang ada di beberapa wilayah yang justru tidak visible secara terbuka karena sifat tanah gambut itu bisa meracuni lingkungan masyarakat sekitar.
"Tapi kan waktu itu penguasa mengatakan pokoknya harus jadi di sana dan bikin rekomendasinya. Kemudian diizinkanlah, dengan beberapa catatan-catatan itu. Pada akhirnya, catatan-catatan itu pun dilupakan," bebernya.
Karena itu pula, ia khawatir, proyek IKN pun demikian, terlebih lagi adanya pergantian pemimpin membuat terjadinya goncangan terhadap ekonomi nasional yang mengakibatkan keterbatasan dana, proyek tidak selesai tepat waktu, dan akhirnya masyarakat yang akan menanggung kerugian dari sisi lingkungan maupun ekonomi karena banyak resource yang tersedot ke sana.
"Dan saya pikir ini menjadi pelajaran yang berkali-kali bagi pemerintah. Dan ini tamparan bagi kita semua, betapa kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik akan menyebabkan kerugian bagi kita semua di masa sekarang dan yang akan datang," pungkasnya.[] Tenira
