TintaSiyasi.id -- Pupuk sudah pasti menjadi salah satu komoditas yang diandalkan petani di seluruh pelosok negeri. Terutama pupuk bersubsidi yang paling diharapkan rakyat petani. Pasalnya, para petani di seluruh pelosok negeri Indonesia kebanyakan adalah rakyat kecil yang berusaha menyambung kebutuhan hidupnya dari mengolah tanah mereka. Namun, sudah lama persoalan pupuk ini menjadi sandungan bagi banyak petani kecil.
Petani di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menempuh jarak sekitar 80 kilometer (km) untuk mendapatkan pupuk bersubsudi (beritasatu.com, 23-6-2024). Ini menunjukkan distribusi pupuk bersubsidi belum merata.
Selain itu belum meratanya pendistribusian pupuk bersubsidi juga dikarenakan masih banyak petani yang belum terdaftar di E-RDKK. Dari dua kabupaten di atas saja dari temuan tim Satgassus mencapai ribuan petani. Alasannya, belum padu padannya nomor NIK petani dengan data dukcapil dan tidak cukup waktu untuk melakukan input data di sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK). Sampai Juni 2024, masih banyak kartu tani yang belum disalurkan oleh bank sehingga petani tidak bisa menebus jatah pupuk bersubsidinya. (beritasatu.com, 23-6-2024)
Di lansir dari Kompas.com (20-6-2024), jumlah penyaluran pupuk subsidi per 15 Juni 2024 masih kecil atau baru sebesar 29 persen dari total yang ditetapkan pemerintah yakni 9,5 juta ton.
Faktanya memang sudah lama persoalan pupuk ini dirasakan petani, mulai dari pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, sulit didapatkan dan langka, hingga harganya yang mahal. Temuan bisnis.com (28-2-2024), petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengeluhkan pupuk subsidi yang langka. Bahkan, stok yang ada justru dijual mahal kepada petani-petani besar.
Akses pupuk ini benar-benar dirasa sulit oleh rakyat petani, temuan berbagai persoalan pupuk di beberapa daerah ini mewakili apa yang dirasakan petani di seluruh daerah di pelosok negeri. Ini menjadikan pertanyaan besar bagi pemerintah saat ini atas janji ketahanan pangan yang terus diprogramkan, dan upaya mengatasi ancaman krisis pangan yang terus merayap melanda seluruh dunia. Apakah ini hipokrisi kebijakan pangan dalam sistem demokrasi kapitalisme?
Apakah akses pupuk sulit berkelindan dengan hipokrisi kebijakan pangan dalam sistem demokrasi kapitalisme?
Apa dampak akses pupuk sulit bagi petani?
Bagaimana strategi Islam dalam penyediaan pupuk bagi petani?
Akses Pupuk Sulit Menampakkan Hipokrisi Kebijakan Pangan dalam Sistem Demokrasi Kapitalisme
Indonesia masih dikenal dengan negara agraris, meskipun diketahui makin lama jumlah lahan pertanian makin menyusut akibat alih fungsi lahan. Begitu pula para petani masih bertahan di tengah gempuran kenaikan barang dan jasa dalam upaya menghidupkan tanah pertaniannya.
Pemerintah pun dalam setiap periode masih menjadikan ketahanan pangan sebagai program yang ingin diwujudkan, apalagi di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia. Seharusnya ini menunjukkan berkelindannya kebutuhan petani dengan program ketahanan pangan yang ingin diwujudkan pemerintah.
Namun faktanya, petani makin hari makin sulit mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Salah satunya persoalan pupuk subsidi yang sulit diakses. Di berbagai daerah para petani mengalami kesulitan yang sama, di antaranya pupuk subsidi sulit diakses, tak mencukupi kebutuhan petani, distribusi tidak merata, tidak tepat sasaran, barang langka, hingga harga mahal, dan lain-lain.
Akses pupuk subsidi sulit ini sudah lama terjadi dan hampir di seluruh daerah, tetapi persoalan ini tak kunjung dapat diselesaikan. Kapitalisasi pupuk makin memperparah kesulitan petani dalam mengakses pupuk, dan negara tetap berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan petani. Bahkan dari laman bisnis.com (20-6-2024), pemerintah tercatat memiliki utang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp12,5 triliun.
Apabila berbagai persoalan petani ini terus berkelanjutan, bagaimana akan terwujud ketahanan pangan yang dimimpikan. Namun di sisi lain, di tengah polemik persoalan petani dalam negeri, pemerintah dalam kebijakannya seakan begitu gencar menghadang ancaman krisis pangan.
Di antara kebijakan itu, pemerintah akan menggandeng China untuk menanam padi di tanah seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah. Salah satu tujuan kerjasama ini demi peningkatan produksi dan produktivitas, dengan memastikan peningkatan hasil panen melalui teknologi dan inovasi terbaru. Penelitian teknologi baru untuk pertanian di Indonesia memang bagus demi peningkatan produksi dan produktivitas, tetapi seharusnya dibarengi dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri yang maksimal, tentunya dengan mempermudah akses pupuk subsidi bagi seluruh petani.
Selain itu muncul kebijakan terbaru, Presiden Joko Widodo memerintahkan Perum Bulog melakukan akuisisi beberapa sumber beras dari Kamboja. Alasannya, agar ketika Indonesia butuh pengadaan impor tidak ketar-ketir dalam memilih negara mana yang dituju (Kompas.com, 21-6-2024).
Kebijakan memperkuat ketahanan pangan di atas seakan menjadi hipokrisi apabila optimalisasi sumber daya pangan dalam negeri tidak dilakukan secara maksimal. Petani tidak mendapat akses pupuk dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya dengan mudah. Dan bahkan, proyek pompanisasi yang dilakukan di seluruh provinsi diharap akan bisa mengantisipasi penurunan stok pangan akibat kekeringan yang diprediksi terjadi pada Juli-Oktober tahun ini pun hipokrisi belaka, ketika kebutuhan petani, terutama pupuk subsidi sulit diakses.
Dampak Akses Pupuk Sulit bagi Petani
Pupuk menjadi komoditas wajib bagi petani untuk mengoptimalkan hasil pertaniannya. Ini yang membuat para petani rela membeli meskipun jarak aksesnya puluhan kilometer, serta rela mengeluarkan uang lebih ketika pupuk langka dan harga mahal.
Kapitalisasi pupuk menjadikan pengusaha pupuk dapat dengan mudah mengendalikan distribusi dan pengadaan pupuk. Akses pupuk makin jauh dan petani kesulitan memperolehnya. Begitu pula dengan kelangkaan pupuk menjadikan harga pupuk mahal.
Sulitnya akses pupuk tentu sangat berdampak bagi para petani. Mereka akan rela meluangkan waktu lebih untuk membeli pupuk meskipun jauhnya puluhan kilometer. Jauhnya akses menjadikan pupuk langka di beberapa daerah yang tak terjangkau, dan tentu ini dapat memicu melambungnya harga pupuk, menjadikan para petani pun rela mengeluarkan modal lebih. Hal seperti ini yang membuat petani untung sedikit, bahkan terkadang merugi.
Strategi Islam dalam Penyediaan Pupuk bagi Petani
Kapitalisasi pupuk menjadi hal lumrah dalam tata kelola sistem kapitalis hari ini. Pasalnya dalam sistem kapitalis, penguasa akan memberi jalan kemudahan bagi para kapitalis menguasai pasar dalam mengurus kebutuhan rakyatnya. Negara sendiri hanya menempatkan diri sebagai regulator antara rakyat dan kapitalis.
Tata kelola yang berlepas tangan seperti dalam sistem kapitalis tidak akan pernah terjadi di dalam sistem Islam. Penguasa dalam sistem Islam memiliki kewajiban meriayah setiap keperluan rakyatnya, dan kewajiban ini akan dijalankan dengan penuh ketaatan. Ini sebagai wujud keimanan atas perintah hadis Rasulullah SAW, "Imam atau khalifah adalah rain atau pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari)
Khilafah memandang pertanian sebagai bidang strategis. Ini termaktub dalam kitab Muqaddimah pasal 159 yang menjelaskan bahwa negara khilafah mengatur urusan pertanian berikut hasil-hasil produksinya sesuai dengan yang dituntut oleh kebijakan politik pertanian yang ditujukan untuk merealisasikan eksploitasi lahan pada level produksi tertinggi.
Oleh karena itu, tujuan kebijakan pertanian untuk memaksimalkan eksploitasi atau pemanfaatan tanah lahan hingga menghasilkan tingkat produksi pertanian paling tinggi, karena target pertanian adalah menghasilkan produk pertanian yang optimal. Semua ini demi untuk mencukupi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri serta meningkatkan volume dan diversitas ekspor keluar negeri.
Maka, salah satu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian adalah penyediaan pupuk. Dalam khilafah industri pupuk harus dikuasai oleh negara dengan paradigma meriayah petani dan bukan bisnis. Industri pupuk milik negara berperan untuk memproduksi pupuk yang selanjutnya negara akan mengatur distribusi pupuk subsidi secara langsung kepada para petani sesuai kebutuhan.
Konsep distribusi bisa diberikan secara gratis atau negara mengambil harga dari biaya produksi pupuk. Mekanismenya harus mudah, cepat, dan profesional. Selain memberi kemudahan dari segi akses pupuk negara khilafah juga memberikan bantuan kepada para petani dan keluarga yang tidak memiliki modal agar tetap dapat menjadi petani yang sejahtera.
Penutup
Kesulitan petani dalam mengakses pupuk subsidi berkelindan dengan hasil produksi dan produktivitas hasil pangan. Tentu berpengaruh terhadap optimalisasi sumber pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Di sisi lain, muncul berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan sumber bahan pangan yang menggandeng negara lain. Mencari sumber pangan dari luar dengan mengabaikan optimalisasi dari dalam nyata menampakkan hipokrisi kebijakan pangan dalam sistem kapitalis.
Dampak akses pupuk yang sulit bagi petani, di antaranya petani harus rela mengorbankan waktu lebih untuk memperolehnya ketika akses lokasi jauh, mengeluarkan uang lebih, pada akhirnya petani lebih sering hanya balik modal bahkan merugi saat masa panen.
Dalam Islam memandang pertanian sebagai bidang strategis. Salah satu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian adalah penyediaan pupuk. Industri pupuk harus dikuasai oleh negara, berperan untuk memproduksi pupuk yang selanjutnya negara akan mengatur distribusi pupuk subsidi secara langsung kepada para petani sesuai kebutuhan. Konsep distribusi bisa diberikan secara gratis atau negara mengambil harga dari biaya produksi pupuk. Mekanismenya harus mudah, cepat, dan profesional. []
#LamRad
#LiveOppressedOrRiseUpAgainst
Dewi Srimurtiningsih
Dosol Uniol 4.0 Diponorogo
