Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

FDMPB: Negara Jangan Gagal Paham Mengelola Pendidikan!

Selasa, 28 Mei 2024 | 22:57 WIB Last Updated 2024-05-28T15:57:44Z
TintaSiyasi.id -- Terkait kisruh uang kuliah tinggal (UKT), Ketua Forum Doktor Muslim  Peduli Bangsa (FDMPB) Ahmad Sastra menegaskan jangan sampai pemerintah itu gagal paham pendidikan. "Nah, kemudian kalau kita lihat kisruh UKT ini kan tadi ketika sudah juga ditekankan tentang pandangan bahwa pendidikan itu tersier dalam arti pendidikan secara umum Itu adalah sebuah kesalahan, maka kita bisa katakan jangan sampai pemerintah itu gagal paham pendidikan. Karena kalau gagal paham pendidikan memang efeknya akan sangat beragam dan efek dominonya akan luar biasa,” tegasnya dalam FGD Forum Dokter #43, UKT dan Kapitalisme Pendidikan: Membedah Akar Masalah Pendidikan Nasional, Kamis (23/5/2024) di Kanal Youtube Forum Doktor Muslim  Peduli Bangsa.

Ia menambahkan, negara jangan sampai gagal paham tentang pendidikan baik secara konstitusi maupun secara filosofis, apalagi menempatkan relasi bangsa ini dengan Tuhannya. Kalau dalam Pancasila itu kan disebutkan ketuhanan yang maha esa. Di mana letak Tuhan di dalam mengelola negara ini?

Padahal kalau dilihat dari amanah undang-undang tadi  sudah sangat-sangat jelas. Nah, sekarang  aparat pemangku negara ini, apakah membacanya?  Apakah benar menafsirkannya, menginterpretasikannya, kemudian bagaimana mensosialisasikannya, bagaimana kemudian membuat  kebijakan-kebijakan yang lebih mikro dan seterusnya.

“Nah ketika pemerintah kemudian anggaplah gagal paham dengan salah satu statement tentang kebutuhan itu, maka ini berarti pemerintah ini sedang mendudukkan relasi dia dengan rakyat. Mendudukkan relasi dengan rakyat itu seperti apa? Ini berarti juga ada kesalahan relasi, tidak sebagaimana orang tua kepada anaknya,” imbuhnya

Ia menganalogikan, misalnya orang tua itu ketika anaknya itu makan di rumah kemudian disuruh bayar, satu satu piring lima ribu gitu  gelas tiga ribu pokoknya setiap makan di rumah itu harus bayar misalnya. Atau orang tua mengatakan kamu harus sekolah harus bayar sendiri, padahal masih TK, masih SD misalnya.

Ini kan sebenarnya secara filosofis mudah sekali ditangkap. Sementara negara sebesar kita ini, kenapa kemudian mendudukkan relasi yang kemudian tidak tepat. Bagaimana sudut pandang relasi antara negara kepada rakyat,  walaupun tadi memang dilapangan tuh ada ada hitung-hitungannya. Tetapi ini sebenarnyakan berkaitan nanti dengan bagaimana mengelola potensi negara yang luar biasa ini.

“Coba kita membayangkan ternyata yang dikorupsi aja sudah berapa ribu triliun gitu. Kemudian berapa juga sumber daya alam yang kemudian dikelola oleh orang lain. Bagaimana juga kita pernah mendengarkan tanah-tanah di negeri kita ini yang harusnya wakaf itu ternyata juga jutaan hektar, kemudian dikelola oleh orang lain. Nah, ini kan  memang ini kan sebuah sistem,” tegasnya.

Ia yakin, negeri ini sebenarnya sedang ada masalah keuangan secara umum. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan  sistem pengelolaan negara. Sehingga pada akhirnya memberikan dampak kepada Pendidikan. 

“Jadi pemerintah kemudian menempatkan diri hubungannya dengan rakyat itu mungkin jadi dagang dong, kemudian bisnis, kemudian tadi meletakkan pendidikan sebagai kebutuhan privat. Sehingga ketika kampus itu kemudian diberikan satu keluasaan karena  minimnya anggaran, akhirnya kampus juga kebingungan sendiri,” paparnya.

Ia tidak memungkiri, memang ada kampus-kampus yang kemudian membuat usaha-usaha ekonomi, tetapi kan kampus itu tidak seperti itu.  “Memang kita itu sebagai dosen itu kan diminta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan  mahasiswa bukan untuk berdagang, bukan untuk mencari uang dalam arti membuka usaha-usaha. Karena memang ini bagian dari kebutuhan negara pendidikan ini nah,” pungkasnya [] Sri Nova Sagita.

Opini

×
Berita Terbaru Update