TintaSiyasi.id -- Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak lanjutannya bukan sekadar musibah musiman yang datang silih berganti setiap tahun. Di balik pekatnya kabut asap yang menyesakkan dada dan jeritan warga yang terpapar krisis ISPA, tersimpan persoalan mendasar yang jauh lebih krusial, buruknya tata kelola serta lambannya birokrasi negara dalam merespons darurat kemanusiaan. Ketika nyawa rakyat, kesehatan publik, dan kelestarian lingkungan dipertaruhkan, birokrasi justru terjebak dalam lingkaran meja perencanaan yang kaku dan minim empati.
Realitas pahit ini tampak nyata di berbagai daerah di Kalimantan Selatan saat ini. Berdasarkan laporan media berita lokal, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) belum memanfaatkan Bantuan Presiden (Banpres) Karhutla senilai Rp10 miliar karena alasan masih menunggu aturan resmi (Radar Banjarmasin, 2 November 2026). Situasi yang tidak kalah memprihatinkan juga terjadi di Kabupaten Banjar, di mana dana Banpres Karhutla sebesar Rp20 miliar masih tertahan di meja perencanaan dan belum dapat dimanfaatkan sama sekali di tengah jeritan krisis di lapangan (Radar Banjarmasin, 31 Oktober 2026). Alokasi dana darurat yang seharusnya menjadi penolong pertama saat krisis justru terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi administrasi yang berbelit-belit.
Keterlambatan penanganan bencana ini tidak bisa dilepaskan dari karakter dasar sistem sekuler yang diterapkan hari ini. Dalam birokrasi sekuler, anggaran penanggulangan bencana kerap dipandang sekadar dari sudut efisiensi administratif dan formalitas prosedural semata. Aspek teknis-legalistik mengangkangi kewajiban moral, seolah-olah penanganan bencana terpisah sama sekali dari dimensi pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah SWT kelak di akhirat.
Penguasa bermental kapitalis cenderung bersikap over-calculated terhadap pencairan anggaran dana bantuan. Anggaran darurat sering kali dihitung dengan kalkulasi rugi-laba ekonomi, dipandang sebagai beban keuangan yang dikhawatirkan mengurangi efisiensi atau mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi makro semata. Akibatnya, sistem sekuler-liberal ini melahirkan para penguasa yang tumpul kepekaan sosial dan spiritualnya.
Ancaman keselamatan jiwa ribuan rakyat diposisikan sejajar bahkan kalah penting dibandingkan urusan lembar kertas proposal birokrasi formal.
Lebih jauh dari itu, lemahnya kesiapan mitigasi ekologis ini adalah buah langsung dari pandangan hidup kapitalistik yang destruktif. Dalam sistem ini, alam dan hutan bebas dieksploitasi oleh pemilik modal demi meraup komoditas instan, alih-alih dijaga sebagai amanah ekologi yang wajib dilindungi untuk keberlangsungan generasi mendatang.
Islam memandang bahwa posisi penguasa adalah sebagai ra’in (pelayan dan penanggung jawab penuh urusan rakyat). Di dalam literatur tata kelola pemerintahan Islam, penanggulangan bencana dan perlindungan jiwa rakyat adalah kewajiban mutlak negara yang harus ditunaikan tanpa kompromi.
Rasulullah SAW menegaskan fungsi fundamental kepemimpinan ini dalam sebuah hadis yang masyhur: "Imam (kepala negara) adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan prinsip kepemimpinan Islam tersebut, penanggulangan bencana wajib berorientasi pada kecepatan, kemudahan akses dan profesionalisme tinggi. Dana darurat yang tersimpan di pos kepemilikan umum atau pos darurat Baitul Mal wajib dikucurkan secara seketika (real-time) saat krisis melanda. Negara tidak boleh menunda pertolongan hanya karena menunggu prosedur berbelit atau aturan turunan yang rumit. Penguasa dalam Islam diwajibkan untuk menempatkan keselamatan dan perlindungan jiwa rakyat di atas segala bentuk formalitas administrasi.
Selain tindakan responsif, Islam juga menekankan penegakan hukum secara penuh. Negara wajib menjatuhkan sanksi hukum yang sangat tegas (ta'zir) serta mencabut izin operasi pihak mana pun baik korporasi swasta maupun pejabat yang lalai, yang secara sengaja maupun tidak telah memicu kerusakan lingkungan dan kebakaran lahan demi akumulasi kekayaan pribadi atau kelompok.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa birokrasi yang lamban, berbelit dan abai terhadap keselamatan rakyat merupakan produk tak terpisahkan dari sistem yang jauh dari nilai-nilai Islam. Hanya dengan mengembalikan tata kelola kehidupan pada penerapan aturan Islam secara kaffah, penguasa akan menjalankan amanahnya secara totalitas: menempatkan kemaslahatan dan keselamatan jiwa umat di atas segalanya, serta mengakhiri penderitaan rakyat akibat lambannya penanganan krisis. Allahu a'lam.
Banjarbaru, 9 November 2029
Oleh: Zahra Mustika Fauzia
Aktivis Muslimah
