TintaSiyasi.id -- Kasus klaim fiktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diajukan oleh pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita periode tahun 2017-2022. Dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan pengajuan klaim palsu (phantom billing) telah merugikan negara hingga mencapai Rp. 22, 1 Miliar.
Kejaksaan negeri (Kejari) kabupaten Magelang telah menetapkan tersangka yaitu Direktur RSU Padma Lalita TW (74) sekaligus Wakil Direktur BM (34) dan melakukan penahanan terhadap keduanya Selasa (03/11/2026).
Modus ini terungkap ketika verifikator BPJS kesehatan cabang Magelang menemukan kejanggalan pada administrasi klaim yang diajukan oleh RSU Padma Lalita. Ditemukan kejanggalan fakta di mana pasien-pasien yang diajukan tidak pernah dirawat maupun berobat di RSU Padma Lalita.
Penyidik juga menemukan fakta bahwa TW direktur RSU Padma Lalita membuat rekam medis palsu dan memerintahkan anak buahnya memasukkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Fiktif ke aplikasi VClaim BPJS kesehatan. Jumlah SEP Fiktif yang dimasukkan sebanyak 16.930 surat atas pasien rawat jalan dan rawat inap sampai dengan tahun 2022.
Klaim palsu BPJS juga menyita perhatian publik di bulan Oktober, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan pidana terhadap tiga terdakwa dalam perkara klaim palsu jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan yang telah merugikan negara sebesar 24 miliar.
Klaim fiktif program jaminan kesehatan nasional ini bukan hal baru, berdasarkan temuan KPK bersama BPJS kesehatan, Kemenkes dan BPKP pada Juli 2024 ditemukan 25.011 kasus dugaan klaim fiktif pada tiga rumah sakit swasta di Jawa Tengah dan Sumatra Utara.
Klaim fiktif BPJS sebenarnya bukan anomali karena dalam sistem layanan kesehatan saat ini ada celah antara pelayanan yang benar-benar diberikan ke penerima BPJS dengan tagihan yang dilaporkan pihak Rumah Sakit ke BPJS Kesehatan.
Ada beberapa hal yang berpeluang munculnya dorongan klaim palsu, di antaranya, pertama, sistem pembayaran berdasarkan klaim. Sehingga beresiko muncul pelayanan yang sebenarnya tidak dilakukan namun ditagihkan, diagnosa yang tidak sesuai dengan kondisi pasien dan seterusnya. Kedua, ketergantungan pada dokumen dan data yang dibuat oleh Rumah Sakit. Ketiga, pengawasan tidak sepenuhnya terintegrasi dari BPJS, Kemenkes, Dinkes, auditor dan aparat penegak hukum hingga pihak rumah sakit, sehingga berpeluang muncul penyimpangan sebelum terdeteksi. Keempat, persoalan insentif ekonomi.
Inilah cerminan problematika sistemik yang lahir dari sistem kapitalisme. Sehingga memandang pelayanan adalah sesuatu yang harus dibeli atau ada imbalan yang didapatkan atau tiada makan siang gratis.
Islam justru memandang layanan kesehatan adalah bagian dari kewajiban negara dimana penguasa akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat kelak. Kesehatan adalah kebutuhan mendasar publik yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam Islam layanan kesehatan salah satunya dibiayai dari pos pemasukan harta milik umum, fai anfal yang ada di Baitul mal. Semua warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dari negara. Baik muslim maupun non muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin semua sama haknya. Jika terjadi kekosongan Baitul mal, maka negara bisa mengajukan utang tidak ribawi kepada individu aghniya, atau ke negara lain yang bukan negara kafir harbi fi'lan. Langkah selanjutnya negara juga bisa melemparkan peluang iltizamat kepada warga negaranya yang kaya (aghniya) hingga diberlakukan pajak (dharibah) yang diwajibkan untuk orang-orang kaya dan hanya berlangsung hingga kas Baitul mal berjalan normal kembali.
Hal ini dilakukan karena layanan kesehatan adalah perkara fardhu bagi negara dan hak bagi warga negara negara Islam sehingga harus tetap berjalan, karena dalam Islam, hilangnya nyawa seorang Muslim lebih besar perkaranya daripada hancurnya bumi dan seisinya.
Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).
Wallahu a'lam.[]
Heni Trinawati
Aktivis Muslimah
