Tintasiyasi.id.com -- Bayangkan sebuah negara yang memiliki perangkat intelijen, aparat penegak hukum, sistem keamanan digital, dan anggaran negara yang tidak sedikit. Presiden dijaga, pejabat dikawal, komunikasi strategis dilindungi. Namun, publik justru dikejutkan oleh dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara sendiri.
Sementara itu, Pendiri dan CEO PT Astronacci International, Gema Goeyardi, dalam pernyataannya melalui kanal YouTube Mata Rakyat yang diberitakan pada 8 November 2026, mengklaim adanya dana awal sebesar Rp25 triliun untuk operasi penyadapan dan dugaan konspirasi politik. Ia memperkirakan keseluruhan anggaran mencapai Rp50–60 triliun.
Hingga informasi yang menjadi dasar tulisan ini pada 10 November 2026, aliran dana tersebut, sumber pembiayaan, dan pengendali operasi belum terkonfirmasi secara resmi.
Namun, di balik angka fantastis tersebut ada persoalan serius demgan keamanan negara, penyalahgunaan kewenangan, pengawasan intelijen, serta kemungkinan kepentingan politik dan ekonomi di balik layar.
Fakta Penyadapan dan Klaim Puluhan Triliun
Sebelumnya mari kita pisahkan dulu antara fakta, keterangan penyidik, dan dugaan agar tidak terjebak perang narasi.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengungkap penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor disebut dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur hukum yang semestinya. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dalam perkembangan perkara, disebutkan adanya empat orang tersangka. Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses hukum harus berjalan dengan asas praduga tak bersalah (bbc.com, 3/11/2026)
Dalam negara modern, penyadapan dapat menjadi instrumen untuk mengungkap terorisme, korupsi, perdagangan manusia, dan kejahatan serius lainnya. Namun, kewenangan tersebut wajib tunduk pada hukum, prosedur, dan pengawasan.
Ketika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, persoalannya bukan sekadar teknologi, melainkan penyalahgunaan kekuasaan.
Bayangkan jika komunikasi pribadi dapat dipantau tanpa prosedur yang benar. Informasi tersebut berpotensi menjadi alat tekanan, pemerasan, sabotase, bahkan manipulasi kebijakan.
Lebih berbahaya jika informasi strategis negara jatuh ke tangan pihak yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Pertanyaannya, apakah perangkat keamanan dibangun untuk melindungi negara dan rakyat, atau justru berpotensi menjadi instrumen perebutan pengaruh di antara kelompok elite?
Kekuasaan adalah Amanah
Dalam Islam, kekuasaan bukan hak istimewa untuk mengendalikan manusia sesuka hati. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Allah berfirman,
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."
(QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan harus dijalankan dengan amanah dan keadilan. Tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun jaringan ekonomi.
Allah juga berfirman,
"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain."
(QS. Al-Hujurat: 12).
Ayat ini mengajarkan penghormatan terhadap kehormatan dan privasi manusia. Bukan berarti negara dilarang menyelidiki kejahatan, tetapi pengawasan harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang sah.
Dalam pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, negara dalam Islam berfungsi sebagai pelaksana hukum syariat dan pengurus urusan umat.
Kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah untuk menerapkan aturan Allah dan mengurus kemaslahatan masyarakat.
Artinya, aparat tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok penguasa maupun pemilik modal. Penguasa dan rakyat sama-sama terikat hukum. Tidak boleh ada kekebalan bagi elite yang menyalahgunakan kewenangan.
Dalam sistem politik dan ekonomi kapitalisme, kekuatan modal memiliki ruang besar untuk memengaruhi kebijakan. Modal dapat berubah menjadi pengaruh politik, sementara pengaruh politik membuka akses terhadap kebijakan yang menghasilkan keuntungan ekonomi.
Bukan berarti setiap pengusaha pasti melakukan intervensi politik. Namun, relasi kekuatan ekonomi dan kekuasaan harus terus diawasi.
Dugaan penyadapan ini membuka pertanyaan penting, yaitu siapa yang memiliki akses terhadap teknologi, siapa yang mengendalikan informasi, dan siapa yang mungkin berkepentingan?
Jika benar terdapat pembiayaan hingga puluhan triliun rupiah, siapa sumber dananya? Apa kepentingannya? Untuk apa informasi hasil penyadapan digunakan?
Semua harus dijawab melalui penyelidikan transparan dan pembuktian hukum, bukan tuduhan tanpa bukti. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi drama pertarungan elite, sementara persoalan mendasar tata kelola negara tidak pernah dibenahi.
Ketika elite bertarung memperebutkan pengaruh, rakyat tetap bergulat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Rakyat tidak mendapatkan keuntungan dari pertarungan kekuasaan yang tidak berorientasi pada kemaslahatan.
Jika ada operasi ilegal, ungkap jaringannya. Jika ada aliran dana, telusuri sumbernya. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, proses secara adil tanpa pandang jabatan.
Namun, kritik terhadap pemerintah juga tidak boleh otomatis dicap sebagai makar. Kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dari tanggung jawab publik.
Tuduhan makar harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar perbedaan pendapat.
Rakyat membutuhkan negara yang kuat melindungi mereka, bukan negara yang sibuk mempertontonkan konflik elite.[]
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)