Tintasiyasi.id.com -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa sebagian wilayah di Indonesia yang sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengalami penurunan titik api berkat curahan air hujan.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan total luas lahan karhutla saat ini 742 hektare. Dia mengatakan penurunan terjadi di Kalimantan. Namun, hujan yang turun ternyata belum mampu menyapu bersih seluruh bahaya karena bara api yang bersembunyi di bawah lapisan tanah gambut masih tetap menyala dan belum padam sepenuhnya (news.detik.com, 02-11-26).
Bencana iklim ini tidak hanya membatasi ruang gerak warga di Sumatera atau Kalimantan saja, melainkan telah meluas hingga ke wilayah timur Indonesia. Catatan resmi menunjukkan luasan area karhutla di Papua Barat bahkan telah menembus angka ribuan hektare dengan kerusakan paling parah melanda Kabupaten Fakfak (metrotvnews.com, 04-11-26).
Ketika lahan gambut terus membara tanpa penanganan yang tuntas, dampak buruknya langsung mengalir merusak tatanan hidup masyarakat sehari-hari. Mulai dari lumpuhnya sektor pendidikan anak-anak akibat kabut asap pekat, hingga ancaman nyata hilangnya mata pencaharian utama warga lokal.
Tanggung Jawab Negara Tak Sekadar Padam
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, memberikan penjelasan ilmiah yang sangat mendalam terkait bahaya yang masih harus diwaspadai walaupun sudah turun hujan.
Beliau memaparkan bahwa air hujan memang sangat efektif dalam mempercepat proses pemadaman api, khususnya pada vegetasi atau tanaman yang terbakar di atas permukaan tanah.
Kondisinya berbanding terbalik ketika kita berbicara tentang lahan gambut. Karakteristik gambut kering membuatnya mengalami proses pembakaran membara di bawah tanah, sehingga berpotensi menyimpan bara api yang tersembunyi walau permukaan atasnya sudah terlihat aman dan bebas dari kepulan asap.
Melihat kenyataan bahwa ancaman karhutla masih mengintai di bawah permukaan, kita sadar bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti saat api di permukaan tampak mati. Turunnya hujan hanyalah bantuan sementara dari alam, bukan solusi akhir dari tata kelola lingkungan yang rusak.
Oleh karena itu, tanggung jawab negara sama sekali tidak boleh dianggap selesai hanya sampai status kebakaran mereda. Pemerintah wajib hadir untuk menyelesaikan dampak pascabencana secara menyeluruh dan total, mulai dari pemulihan kesehatan warga hingga perbaikan lingkungan.
Jika masalah karhutla ini terus dibiarkan berkepanjangan tanpa ada langkah pencegahan struktural, Indonesia dipastikan akan segera menghadapi ancaman krisis yang jauh lebih mengerikan. Efek domino dari kebakaran hutan yang merusak ekosistem gambut tidak hanya berhenti pada terganggunya saluran pernapasan atau kesehatan saja .
Lambat laun, rusaknya sumber daya air alami dan keringnya lahan pertanian akibat cuaca ekstrem akan menjerumuskan masyarakat ke dalam pusaran krisis pangan serta kelangkaan air bersih . Lahan yang mati tidak akan bisa ditanami, dan sungai-sungai yang tercemar ataupun mengering tidak akan mampu lagi menyuplai kebutuhan air harian kita.
Dalam pandangan tata kelola yang benar, negara memiliki peran sentral sebagai pengurus yang berkewajiban melindungi dan mengayomi rakyatnya. Sebagai pengurus, negara sama sekali tidak boleh melepaskan tanggung jawab moral maupun konstitusionalnya, apalagi menyerahkan beban berat penanganan krisis ini kepada pundak masyarakat umum secara mandiri.
Ketika rakyat mulai menyuarakan status darurat iklim akibat kesulitan air dan pangan, pemerintah tidak boleh sekadar memberikan bantuan darurat yang sifatnya sementara. Negara harus mengomandoi strategi jangka panjang demi memastikan hak hidup seluruh warganya tetap terjamin dengan aman.
Konstruksi Solusi Islam: Menjamin Kebutuhan Dasar dan Menjaga Alam
Agama Islam menempatkan masalah kepemimpinan dan pengelolaan alam sebagai hal yang sangat krusial dan perlu dijaga. Dalam syariat Islam, negara diperintahkan secara tegas untuk bersikap serius, tanggap, dan visioner dalam mengantisipasi sekaligus menangani setiap bencana alam yang melanda.
Kebijakan pencegahan harus dirancang secara matang sebelum bencana itu datang, bukan sekadar sibuk memadamkan kebakaran saat asap sudah mengepung lahan. Negara wajib mengerahkan segala kemampuan sains, teknologi, dan anggaran yang dimiliki demi memitigasi risiko karhutla agar tidak menjadi agenda tahunan yang merugikan rakyat.
Bukan hanya soal penanganan saat bencana, sistem Islam juga mengatur bagaimana memperlakukan hutan dan kekayaan alam secara adil. Segala bentuk kebijakan negara terhadap pengelolaan hutan wajib terikat erat dengan aturan syariat Islam.
Hutan dalam Islam dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang manfaatnya harus dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan justru dikuasai oleh segelintir korporasi serakah yang merusak ekosistem demi keuntungan pribadi.
Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan/vegetasi), dan api (energi)." (HR. Ibnu Majah)
Hadis ini menjadi dasar hukum utama bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti hutan (padang rumput) dan air merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk rakyat, bukan diprivatisasi oleh segelintir pihak.
Pembukaan lahan dengan cara membakar atau pembuatan kanal yang mengeringkan gambut secara serampangan merupakan tindakan merusak alam yang dilarang keras dalam agama. Sabda Rasulullah saw.:
"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)
Membakar hutan hingga menimbulkan kabut asap yang menyengsarakan masyarakat adalah bentuk nyata dari darar (bahaya/kemudaratan) dan fasad (kerusakan) di bumi yang diharamkan secara mutlak dalam syariat.
Terakhir, saat bencana seperti karhutla ini telanjur terjadi dan membawa dampak buruk, sistem Islam menuntut negara bertindak sebagai pelayan utama rakyat. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh korban bencana tanpa terkecuali, meliputi ketersediaan pangan yang bergizi, pasokan air bersih yang higienis, serta layanan kesehatan yang cepat dan gratis.
Seluruh jaminan sosial ini diberikan sebagai bentuk penunaian amanah kekuasaan, sehingga rakyat tidak dibiarkan berjuang sendirian di tengah kepungan asap dan ancaman kelaparan.
Hanya dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan sistem pengelolaan alam yang benar, kita dapat terbebas dari lingkaran setan karhutla serta krisis pangan dan air yang terus menghantui negeri ini.
Semua ini hanya bisa terwujud dalam naungan khilafah islamiah yang menerapkan aturan Allah sepenuhnya. Lewat sistem ini, keadilan bagi lingkungan dan kesejahteraan rakyat akan benar-benar tegak di bawah pemimpin yang amanah. Wallahu'alam bishowab.[]
Oleh: Hanum Hanindita, S.Si. (Penulis Opini Islam)