TintaSiyasi.id -- Di balik pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jutaan warga kini harus bertaruh nyawa menghadapi ISPA sekalian menelan pil pahit akibat merosotnya pendapatan harian mereka. Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhutla. Sebanyak 3.560 kemarin berkaitan dengan polusi akibat karhutla, menjadi dua kali lipat dari estimasi bulan sebelumnya.
Wajah Buruk Kapitalisme
Hari ini hutan bebas dimiliki atau dikelola oleh siapa pun selama memiliki modal. Akhirnya satu perusahaan bisa mengelola hutan dalam luas yang beragam. Kebebasan berkepemilikan ini adalah konsekuensi nyata dari penerapan ekonomi ala kapitalisme di negeri ini.
Selain itu, Demi meraup untung maksimal dengan modal minimal, banyak perusahaan memilih membakar hutan untuk membuka lahan. Data Walhi membuktikan titik api karhutla berada di lahan konsesi perusahaan, di mana setiap perusahaan setidaknya membuat satu titik api. Ironisnya, perusahaan yang sama kerap mengulangi pembakaran ini dari tahun ke tahun. Dua prinsip dalam ekonomi kapitalisme ini lah yang menjadikan kasus karhutla tiap tahun terjadi. Para korporasi meraup untung sebesar-besarnya sedangkan rakyat yang harus sengsara menikmati asap akibat karhutla.
Jikapun asap karhutla berhenti dengan turunnya hujan. Maka hal ini belum menghilangkan dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat. Sebab, masalah kesehatan yang diakibatkan oleh asap karhutla bersifat jangka panjang. terutama bagi balita yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan serius karena sistem pernapasan dan paru-paru yang yang masih berkembang. Jika mereka menghirup asap karhutla, maka ini akan membawa dampak buruk pada tubuhnya, hingga Gangguan Pernapasan Akut (ISPA).
Kapitalisme menjadi pangkal masalah Karhutla. Sebab Kapitalisme memandang hutan sebagai komoditas yang menguntungkan. Bukan amanah yang harus dijaga. Sehingga demi menghasilkan keuntungan yang besar dengan modal yang minim, cara membersihkan hutan dengan dibakar tetap dilakukan meskipun berdampak secara ekonomi dan kesehatan bagi banyak masyarakat.
Sistem kapitalisme mengebiri peran negara dalam mengelola hutan dan hanya menempatkannya sebagai pembuat aturan yang memihak korporasi. Contoh nyatanya adalah UU No. 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, yang mempermudah izin investasi non-kayu (energi alternatif dan karbon) demi keuntungan bisnis. Kebijakan ini membuktikan bobroknya kapitalisme yang mengeksploitasi hutan tanpa memedulikan dampaknya bagi masyarakat.
Bagaimana Islam Menyolusi Masalah Karhutla
Dalam Islam Pemimpin adalah penanggung jawab segala urusan rakyat. sebagaimana Hadis Nabi SAW: Al imamu raa'in wa huwa mas'ulun an ra'yatihi (Pemimpin itu adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas pengurusan urusan rakyatnya)
Disamping itu, dalam Islam negara membagi kepemilikan dalam harta menjadi tiga. Hutan masuk dalam kategori kepemilikan umum yang mana seluruh kaum muslim memiliki hak yg sama atas hutan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Al muslimuuna syurakaai an stalaatsin, Al-Maa', Al-Kalaail wan Nar (kaum muslim berserikat atau memiliki secara bersama 3 hal yakni Air, Padang yg luas dan api)
Al Kalaail atau Padang yang luas di dalamnya adalah termasuk pula hutan. konsekuensi dari masuknya hutan dalam kepemilikan umum maka pengelolaannya harus dilakukan sendiri oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Haram hukumnya memberikan hak kelola kepada korporasi. sebab korporasi akan mengelolanya untuk keuntungan pribadi dan golongannya yang akan menghalangi masyarakat lainnya untuk menikmati hasil hutan tersebut padahal memiliki hak yg sama pada hutan tersebut. Hal ini diharamkan dalam Islam.
Negara wajib mempertimbangkan aspek keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pembukaan lahan, serta melarang alih fungsi hutan masif yang merusak fungsi ekologis. Jika terjadi karhutla, negara harus mengerahkan seluruh kekuatan—termasuk pemadam, militer, infrastruktur, dan dana—untuk segera memadamkannya. Selain itu, negara bertanggung jawab menanggulangi dampak kesehatan rakyat dengan menyediakan layanan medis gratis serta menjamin ketersediaan alat kesehatan yang memadai dan mudah diakses.
Selain itu, Negara juga akan menerapkan sanksi tegas untuk memberi efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk para penjabat yang terlibat di dalamnya. Karena, karhutla adalah pelanggaran yang haram dilakukan, sehingga akan dijatuhi hukuman ta'zir, yang bukan hanya sekadar dipenjarakan saja, akan tetapi juga hukuman fisik, denda, maupun administrasi. Semua itu dikembalikan kepada Khalifah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menjalankan hukuman sesuai hukum Islam. Wallahu' alam bissawab.
Oleh: Dwi Anjani
(Aktivis Muslimah)
.png)
