TintaSiyasi.id — Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) menilai peringatan lembaga investasi global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap integritas pasar modal nasional kian menelanjangi rapuhnya struktur ekonomi kapitalistik yang mudah didikte oleh sentimen spekulan internasional.
“Peringatan lembaga investasi
global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap integritas pasar
modal nasional kian menelanjangi rapuhnya struktur ekonomi kapitalistik yang
mudah didikte oleh sentimen spekulan internasional,” serunya.
“Ketika MSCI menyoroti masalah
transparansi kepemilikan saham, likuiditas, dan aksesibilitas pasar modal
Indonesia, peringatan tersebut langsung memicu kegelisahan pada pergerakan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),” tutur HILMI kepada TintaSiyasi.ID.
“Berbeda dengan bencana alam yang
bersifat fisik, peringatan di pasar finansial sekuler memiliki sifat memantul
balik (reflexivity), di mana ekspektasi kepanikan investor dapat
seketika menjatuhkan harga dan merusak stabilitas moneter dalam negeri,” tandas
HILMI, Kamis (29/10/2026).
Di dalam rilis Letter to
Intellectuals No. 034 bertajuk Ketika Peringatan Dini Tidak Diikuti
Tindakan: Dari Banjir dan Karhutla hingga Ancaman Krisis Pasar Modal, HILMI
mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam dua sikap ekstrem.
“Sangat keliru menganggap
penilaian lembaga asing sebagai titah mutlak yang harus dipatuhi tanpa syarat
hingga mengorbankan kepentingan ekonomi nasional, tetapi sama kelirunya jika
menutup mata dan mencapnya semata-mata sebagai konspirasi eksternal,” paparnya.
Sebaliknya, HILMI mendesak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan
audit independen serta pembenahan internal yang transparan tanpa bergantung
pada dikte korporasi pemeringkat Barat.
“Ketergantungan struktural pada
indeks global membuktikan lemahnya kedaulatan informasi finansial bangsa ini di
hadapan hegemoni kapitalisme global,” lugasnya.
“Kepentingan modal asing jangka
pendek tidak pernah selaras dengan kebutuhan ekonomi riil rakyat banyak yang
menginginkan stabilitas dan pemerataan,” imbuhnya.
HILMI menggarisbawahi bahwa pasar
modal konvensional pada hakikatnya merupakan arena transaksi nonriil yang sarat
spekulasi, perputaran dana maya, dan ilusi likuiditas semu yang rentan memicu
krisis sistemik.
“Sistem keuangan Islam
mengharamkan perjudian spekulatif (gharar dan maysir) serta
mewajibkan seluruh perputaran harta bersandar kuat pada sektor riil dan
komoditas fisik yang halal,” jelasnya.
“Kedaulatan ekonomi hanya akan
terwujud apabila negara memiliki kapasitas analitik yang mandiri, tidak gamang
diombang-ambingkan kabar angin pasar, dan berani melepaskan diri dari jeratan
pasar bebas,” ulasnya.
Oleh karena itu, HILMI menyerukan
perlunya transformasi menyeluruh dari ketergantungan pada sistem finansial
kapitalistik menuju tata kelola ekonomi Islam yang berkeadilan dan mandiri.
“Kedaulatan hakiki menuntut
negara mampu menguji, memverifikasi, dan mengendalikan informasinya sendiri
demi kemaslahatan publik, bukan terus-menerus disandera oleh kepentingan kartel
pemodal asing,” urai HILMI.
“Hanya dengan berpijak pada
prinsip syariat yang adil dan sektor riil yang kukuh, bangsa ini dapat terbebas
dari siklus krisis buatan yang diciptakan oleh keserakahan pasar finansial
global,” tutup HILMI.[] Rere
