TintaSiyasi.id -- Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa situasi di Tepi Barat mendekati titik kritis akibat eskalasi kekerasan tentara dan pemukim Israel sepanjang 2026, sekitar 3.800 warga kehilangan tempat tinggal karena penggusuran dan perusakan properti yang kini meluas dari Area C ke Area B bahkan Area A. Senada dengan itu, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Hannan Sulieman menggambarkan bagaimana ruang hidup anak-anak Palestina—rumah, sekolah, dan lingkungan—semakin tidak aman. (republika.com, 12/08/2026)
Kondisi Palestina hingga kini masih menunjukkan kepada Dunia potret kebiadaban yang harusnya membuat nurani kemanusiaan tersentak. Lebih dari satu anak terbunuh setiap pekannya, tanpa henti, tanpa jeda, tanpa rasa bersalah dari pelakunya. Belum lagi lebih dari 1.500 anak lainnya mengalami luka-luka, hampir separuhnya akibat terjangan peluru tajam yang sengaja diarahkan ke tubuh-tubuh mungil mereka. Dan seolah kekejaman fisik belum cukup, sebanyak 355 anak Palestina asal Tepi Barat kini mendekam dalam tahanan militer Israel. Dipenjara bukan karena kejahatan, melainkan karena eksistensi mereka sebagai bangsa yang menolak tunduk pada penjajahan.
Fakta-fakta ini bukan sekadar statistik dingin di atas kertas laporan lembaga internasional. Ia adalah catatan darah, catatan tangisan ibu-ibu Palestina yang kehilangan anaknya, catatan trauma anak-anak yang tumbuh dengan bayang-bayang tentara bersenjata dan pemukim yang setiap saat bisa merampas rumah, sekolah, bahkan nyawa mereka. Kejahatan Zionis Israel terhadap anak-anak Palestina bukan lagi sekadar pelanggaran hukum internasional, melainkan bentuk kebiadaban yang menjijikkan, sistematis, dan terencana. Ini bukan efek samping dari konflik, melainkan strategi yang sengaja dijalankan: teror demi teror, pengusiran demi pengusiran, perampasan tanah demi perampasan tanah, sebuah genosida senyap yang dirancang untuk menguasai Tepi Barat sebagaimana mereka telah "berhasil" meluluhlantakkan Gaza.
Bahkan yang lebih menyakitkan dari kekejaman ini adalah kebisuan dunia. Negeri-negeri Muslim yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan populasi besar justru bungkam, sibuk menjaga hubungan diplomasi dengan negara Barat, dan enggan mengambil sikap tegas melawan Zionis Israel. Organisasi seperti OKI hanya menjadi macan kertas yang mengeluarkan kecaman lisan tanpa gigi. Inilah buah pahit dari sistem sekuler yang memisahkan agama dari politik, yang menjadikan Nasionalisme sempit sebagai berhala baru sehingga umat Islam yang seharusnya bersaudara justru tercerai-berai oleh batas negara bangsa.
Islam sejak awal telah menetapkan bahwa kejahatan terhadap anak-anak dan pembiaran atas kezaliman adalah dosa besar yang tidak bisa ditoleransi. Islam mengharamkan pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan secara total bukan hanya larangan membunuh, tetapi juga larangan diam ketika kezaliman terjadi di depan mata. Ukhuwah Islamiyah menuntut setiap Muslim, apa pun kebangsaannya, untuk merasakan penderitaan saudaranya sesama Muslim sebagai penderitaan dirinya sendiri. Karena itu, persatuan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan politik Islam (Khilafah) menjadi kebutuhan mendesak sebagai solusi sistemis untuk mengakhiri fragmentasi yang selama ini melumpuhkan kekuatan umat.
Sejarah Khilafah mencatat bagaimana keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak dan non-Muslim, dijalankan dengan penuh keadilan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, beliau menandatangani Perjanjian Aelia yang menjamin keselamatan jiwa, harta, gereja, dan salib penduduknya tanpa paksaan sedikit pun. Di Mesir, ketika putra gubernur Amr bin Ash memukul seorang anak Qibthi dalam sebuah perlombaan, Khalifah Umar memanggil keduanya ke Madinah dan memerintahkan anak Qibthi itu membalas pukulan tersebut di hadapan umum. Inilah wajah keadilan Khilafah. Demikian pula ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, beliau memerintahkan pasukannya menjaga keselamatan warga sipil dan anak-anak, sebuah bukti bahwa futuhat Islam bukan penjajahan.
Sudah saatnya seruan jihad dan pengiriman tentara Islam untuk membebaskan Al-Aqsha dan seluruh tanah Palestina. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya di bawah naungan Khilafah ala minhajin nubuwwah, keamanan anak-anak, kehormatan bangsa, dan kedaulatan tanah Muslim benar-benar terjaga. Selama umat Islam masih terpecah dalam sekat-sekat nasionalisme dan tunduk pada sistem sekuler global, penderitaan anak-anak Palestina akan terus berulang. Kembalinya sistem Islam, Khilafah Rasyidah yang akan menyatukan kekuatan umat, mengerahkan pasukan pembebas, dan menutup lembaran panjang kezaliman Zionis Israel atas tanah dan anak-anak Palestina.
Wallahua'lam Bisshawab
Oleh: Yusniah Tampubolon
Aktivis Muslimah
