TintaSiyasi.id -- Menanggapi pertayaan yang tertulis di Tempo Media yang mengatakan bagaimana cara keluar dari kapitalisme? Ulama Ustaz Arief B Iskandar, menjelaskan, demokrasi sesungguhnya mekanisme politik yang menjaga kapitalisme tetap hidup.
"Kapitalisme modern tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Demokrasi sesungguhnya adalah mekanisme politik yang menjaga agar asas Kapitalisme tetap hidup: manusia membuat hukum menurut kehendaknya sendiri, lalu kehendak itu diklaim sah atas nama mayoritas," paparnya di akun Telegram Arief B Iskandar, Senin (6/4/2026).
Di atas kertas, demokrasi tampak menjanjikan partisipasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, keputusan politik sangat sering ditentukan bukan oleh kebenaran, melainkan oleh kekuatan modal, kendali informasi, dan kemampuan memengaruhi opini publik.
"Karena itu demokrasi sering melahirkan paradoks: suara rakyat dipakai sebagai legitimasi, tetapi arah kebijakan tetap bergerak mengikuti kepentingan elit," paparnya.
Ia mengutip pernyataan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa demokrasi adalah sistem kufur, karena ia menjadikan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan syariah. Penjelasan ini beliau tegaskan antara lain dalam salah satu masterpiece-nya, Nizhaam al-Islaam, ketika membedakan secara mendasar antara konsep kedaulatan dalam Islam dan dalam sistem Barat.
"Dalam Islam, rakyat memang berhak memilih penguasa, mengoreksi penguasa dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Akan tetapi, rakyat tidak berhak membuat halal-haram menurut kehendaknya sendiri. Sebabnya, hukum tetap milik Allah SWT. Inilah perbedaan prinsipil yang sering sengaja dikaburkan dalam diskursus politik modern," ujarnya.
Ia mengatakan, kapitalisme sendiri lahir bukan pertama-tama sebagai sistem ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi dari pandangan hidup sekuler: memisahkan agama dari kehidupan. Ketika agama disingkirkan dari ruang pengaturan publik, maka akal manusia ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi.
"Dari sinilah kemudian lahir kebebasan yang menjadi asas kapitalisme: kebebasan beragama; kebebasan berpendapat; kebebasan memiliki; dan kebebasan berperilaku," terangnya.
Masalahnya, kebebasan semacam itu justru membuka jalan bagi dominasi pihak yang paling kuat. Yang kuat secara modal menguasai pasar. Yang kuat secara politik memengaruhi hukum. Yang kuat secara informasi membentuk opini. Akhirnya, kebebasan berubah menjadi alat legal bagi penumpukan kekuasaan.
Kemudian, ia mengingatkan, kapitalisme dibangun di atas doktrin kebebasan. Kebebasan itulah yang selama ini dipromosikan sebagai puncak peradaban modern. Padahal justru dari kebebasan tanpa batas itulah lahir berbagai bentuk kerusakan yang hari ini dirasakan dunia.
"Kebebasan memiliki melahirkan monopoli. Kebebasan berperilaku melahirkan dekadensi moral. Kebebasan berpendapat sering berubah menjadi manipulasi persepsi. Kebebasan ekonomi membuka jalan bagi eksploitasi global," paparnya.
Tentang asas ini, ungkap dia, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menulis bahwa keempat kebebasan itulah fondasi kapitalisme: kebebasan beragama; kebebasan berpendapat; kebebasan pribadi; dan kebebasan memiliki.
"Beliau menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tampak menarik secara teoritis, tetapi dalam praktiknya melahirkan ketidakseimbangan yang akut karena manusia akhirnya mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Padahal hawa nafsu, jika dijadikan dasar pengaturan hidup, justru akan menimbulkan benturan tanpa akhir," jelasnya.
Ia mengutip firman Allah Allah SWT QS al-Mu'minun: 71:
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, pasti rusaklah langit dan bumi.
"Apa yang tampak hari ini di dunia modern sesungguhnya merupakan penjelmaan nyata dari ayat ini: ketika hawa nafsu dilegalkan dalam sistem, kerusakan pun menjadi struktural," terangnya.
Karena itu, keluar dari kapitalisme saja tidak otomatis menyelesaikan masalah. Seseorang dapat menolak kapitalisme, tetapi belum tentu sampai pada kebenaran. Ia bisa saja berpaling pada sosialisme, komunisme, nasionalisme ekonomi, atau bentuk campuran lain yang tetap berangkat dari asas yang sama, manusia membuat aturan hidupnya sendiri.
"Padahal sejarah menunjukkan, semua alternatif itu pun gagal. Sosialisme menjanjikan pemerataan, tetapi mengekang fitrah kepemilikan. Komunisme menjanjikan keadilan kelas, tetapi melahirkan represi brutal. Kapitalisme menjanjikan kemakmuran, tetapi menghasilkan jurang sosial yang dalam. Nama boleh berbeda, tetapi sumber problemnya sama: manusia menetapkan hukum tanpa petunjuk wahyu," ungkapnya.
Allah SWT berfirman:
أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. (QS al-A'raf: 54).
"Ayat ini menegaskan bahwa hak mengatur kehidupan bukan milik manusia, tetapi milik Allah SWT semata, Pencipta manusia," paparnya.
Di sinilah, ia menjelaskan, Islam berbeda secara mendasar. Islam tidak hadir sekadar sebagai kritik moral terhadap ketidakadilan. Islam hadir sebagai jawaban utuh terhadap persoalan dasar manusia. Islam menjelaskan asal manusia, tujuan hidup manusia, serta aturan hidup yang harus dijalankan manusia.
"Karena itu Islam tidak hanya mengatur ibadah individual; tetapi juga mengatur ekonomi, politik, pendidikan, peradilan, hubungan sosial hingga tata kelola negara," ungkapnya.
Dalam ekonomi, misalnya, ia memberikan contoh, Islam mengharamkan riba karena riba menjadikan uang berkembang tanpa aktivitas riil dan melahirkan penindasan sistemik. Islam melarang monopoli. Islam melarang penimbunan. Islam menetapkan bahwa sumberdaya strategis milik umat tidak boleh dikuasai swasta. Dengan demikian, akar-akar kerakusan Kapitalisme dipotong sejak fondasinya.
Lanjut ia menjelaskan, lebih dari tujuh puluh tahun lalu, Taqiyuddin an-Nabhani telah membedah problem ini secara sangat mendasar. Beliau menulis bahwa sesungguhnya ideologi kapitalisme berdiri di atas pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Sekularisme adalah fondasi seluruh kerusakan Kapitalisme modern. Pernyataan ini beliau jelaskan, antara lain, dalam Nizhaam al-Islaam.
"Beliau menunjukkan bahwa ketika agama dipisahkan dari kehidupan, hukum akhirnya tunduk pada kepentingan manusia, bukan pada kebenaran. Karena itu kritik beliau terhadap Kapitalisme tidak berhenti pada gejala ekonomi, tetapi sampai ke akar ideologinya. Hal yang sama beliau lakukan terhadap Sosialisme-Komunisme," ujarnya.
Akan tetapi, kelebihan beliau bukan hanya pada kritik. Beliau juga menyusun secara lengkap sistem Islam dalam puluhan kitab karya beliau yang sangat ideologis dan sistematis: sistem pemerintahan, sistem ekonomi, politik luar negeri, pendidikan, peradilan dan struktur negara dalam Islam.
Ia mengatakan, melalui Hizbut Tahrir yang beliau dirikan sejak 1954, seluruh bangunan pemikiran itu disampaikan kepada umat sebagai proyek kebangkitan peradaban. Bahkan pemikiran-pemikiran beliau yang sangat brilian ini sudah lama ditawarkan oleh Hizbut Tahrir kepada umat Islam dari berbagai kalangan di negeri ini.
"Sayangnya, hanya atas dasar kecurigaan tanpa dasar dan cenderung paranoid dari rezim Jokowi, pemikiran dan dakwah Hizbut Tahrir di negeri ini cenderung dibungkam. Andai saja sejak awal seluruh media nasional, khususnya Tempo, bersikap kritis dan terbuka atas pemikiran-pemikiran yang diemban oleh Hizbut Tahrir, maka pertanyaan, "Bagaimana keluar dari Kapitalisme?" bakal terjawab sejak lama. Pasalnya, Hizbut Tahrir telah secara tuntas menjawab pertanyaan ini sejak lama," urainya.
Akan tetapi, sekali lagi, ia mengingatkan, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar bagaimana keluar dari kapitalisme? Namun, setelah keluar, dunia hendak menuju ke mana? Keluar tanpa arah hanya melahirkan perpindahan dari satu kegagalan menuju kegagalan lain.
"Karena itu jawaban yang shahih hanya lahir jika persoalan dasar manusia dijawab dengan benar. Jawaban itu tidak membawa manusia ke mana-mana selain pada Islam," ujarnya.
Allah SWT berfirman:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran) maka bagi dia kehidupan yang sempit. (QS Thaha: 124).
"Apa yang dialami dunia modern hari ini sesungguhnya adalah bentuk nyata dari kehidupan yang sempit itu: melimpah materi, tetapi miskin keadilan; maju teknologi, tetapi rapuh kemanusiaan," ujarnya.
"Satu hal yang juga harus ditegaskan kembali: Islam sebagai sistem tidak mungkin hidup hanya sebagai gagasan. Islam membutuhkan institusi politik penerapnya. Islam membutuhkan kekuasaan yang menjadikan syariah sebagai hukum. Islam membutuhkan kepemimpinan yang menyatukan arah umat. Dalam sejarah Islam, institusi itu dikenal sebagai khilafah. Tanpa institusi khilafah, hukum-hukum Islam dalam urusan publik akan terus tergantikan oleh sistem buatan manusia," tambahnya.
Karena itu, ia menegaskan, pembicaraan tentang Islam sebagai solusi tidak pernah lengkap tanpa pembicaraan tentang institusi politik penegaknya (khilafah).
Dunia hari ini sebenarnya telah cukup lama mencoba berbagai jalan. Kapitalisme telah diuji. Sosialisme telah dicoba. Komunisme telah runtuh. Demokrasi liberal terus menampakkan kontradiksinya.
"Kini pertanyaan besar itu kembali berdiri di hadapan manusia: apakah akan terus berputar dalam eksperimen yang sama atau kembali pada sistem yang berasal dari Pencipta manusia?" Tanyanya.
"Keluar dari kapitalisme memang penting, tetapi itu belum cukup. Yang jauh lebih penting adalah kembali pada sistem hidup yang benar. Sistem itu tidak lain adalah sistem Islam yang hanya bisa diterapkan oleh institusi khilafah," tegasnya.
Alhasil, tidak salah jika sudah lama disuarakan, termasuk di negeri ini, "Saatnya Khilafah Memimpin Dunia!".[] Alfia
