Tintasiyasi.id.com -- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajahmada Tiyo Ardianto mengalami serangkaian teror setelah ia mengirim surat kepada UNICEF yang berisi permohonan untuk memberhentikan progam makanan bergizi gratis, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace, dan terkait kegagalan pemerintahan memberikan hak-hak pendidikan.
Menyusul seorang anak berumur 10 tahun bunuh diri di Nusa Tenggara Timur sebab tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp. 10 ribu (www.detikyogya.com, 20/02/26).
Sementara itu, Sebanyak kisaran 500 mahasiswa yang tergabung BEM Universitas Indonesia (UI) berkumpul di Lapangan FISIP UI sebelum berangkat menuju Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menyatakan, demo ini didasari atas kasus kekerasan dari aparat kepolisian yang terus muncul.
Undang-undang, pemberian sanksi, semuanya seolah tidak berdaya dan tidak memberi jera bagi oknum yang berbuat tindakan represif (www.kompas.com, 27/02/26).
Penangkapan dan intimidasi atau teror terhadap aktivis mahasiswa kritis masih saja terus terjadi. Seakan pemerintah mampu untuk berbuat tegas terhadap rakyat yang kritis namun lemah kepada aparat yang melakukan kekerasan kepada rakyat.
Aparat Dalam Sistem Sekularisme
Sistem Sekularisme pada faktanya membuat manusia memisahkan aturan agama dengan kehidupan. Jadi sangatlah wajar, apabila ada oknum polisi yang berbuat sewenang-wenang dan nihil dari figur aparat yang bersyaksiyah Islam (berkepribadian Islam).
Parahnya, jika sistem sekularisme ini terus dibiarkan, maka penguasa akan terus dalam posisi ketidakmampuan untuk hadir sebagai pembela bagi rakyat. Itu artinya, kasus korban tewas oleh oknum polisi tidak akan pernah menemukan titik keadilan.
Oleh karenanya, reformasi yang semestinya disuarakan bukan sebatas reformasi polri, tapi juga reformasi sistem. Karena sistem sekularisme lah yang melahirkan aparat dan penguasa yang tidak memiliki syakhsiyah Islam, sehingga hukum seringkali tumpul ke atas tapi tajam ke bawah atau hukum bisa ditarik ulur sesuai kepentingan politik dan penguasa.
Islam Melahirkan Aparat Bermartabat
Padahal, Islam memiliki pandangan yang khas terkait badan kepolisian. Dalam Kitab Ajhizah Daulah Al Khilafah, Kepolisian berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang dipimpin oleh Direktur Keamanan Dalam Negeri.
Kepolisian adalah alat utama negara dalam menjaga keamanan. Semua tugas dan fungsinya diatur dalam UU khusus, sesuai dengan ketentuan hukum syara'.
Dalam menjalankan tugasnya, polisi dalam Islam harus memiliki karakter yang unik. Diantaranya, memiliki keikhlasan dalam menjalankan tugas dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, seperti sikap tawadhu', tidak sombong dan arogan juga memiliki rasa kasih sayang.
Bukan hanya itu, tindak tanduknya pun baik, seperti murah senyum, gemar mengucapkan salam, menjauhi perkara syubhat, bijak dan lapang dada, menjaga lisan, berani, jujur, amanah, taat, berwibawa dan tegas.
Sedangkan, dalam mencegah dan menindak beberapa kejahatan, bisa dilakukan dengan pengawasan dan penyadaran, kemudian eksekusi keputusan hakim terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut. Jadi, tindakan pembunuhan oleh oknum polisi kepada rakyat tidak akan mungkin terjadi.
Islam juga memiliki sanksi tegas dan berat bagi pelaku pembunuhan. Setiap korban pembunuhan akan mendapatkan keadilan. Untuk pembunuhan yang disengaja, pelaku akan menerima hukuman qishas (mati) jika keluarga korban tidak memaafkan. Namun, jika dimaafkan, penguasa akan menegakkan diyat 100 ekor unta pada pelaku.
Dengan demikian, aparat bermartabat dan penguasa yang mampu menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman hanyalah yang terlahir dari sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah.
Sudah saatnya mahasiswa bersuara dalam menerapkan syari'at Islam Kaffah dan hanya khilafah yang terbukti mampu menegakkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishshawwab.[]
Oleh: Essy Rosaline Suhendi (Aktivis Muslimah Karawang)
