Tintasiyasi.id.com -- Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Lagi-lagi menimbukan masalah, polanya tetap sama seperti sebelumnya yaitu keracunan massal di banyak sekolah-sekolah. Bahkan dalam periode per Januari tercatat ribuan orang diduga menjadi korban keracunan MBG dan hingga akhir Januari korban diduga terus berjatuhan.
Dilansir dari bb.com: Dalam periode 1-13 Januari 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis. Sementara berdasarkan perhitungan BBC, sepanjang 30 hari di Januari 2026, kasus keracunan MBG memicu korban hingga 1.929 orang.
Adapun program MBG menghabiskan total anggran per bulan sebesar 25-28 Triliun rupiah dan 335-336 Triliun per tahun. Anggaran sebanyak ini diharapkan bisa mensukseskan program ini.
Akan tetapi nyatanya anggaran yang sangat besar justru tidak digunakan dengan benar (anggaran bermasalah) bahkan kini telah digugat ke MK dikarenakan anggaran ini telah memakan sepertiga dana yang dialokasikan untuk pendidikan.
Terlihat jelas bahwa terdapat jurang yang dalam antara anggaran yang ditetapkan dan tujuan diadakannya progam MBG tersebut, sebab meskipun anggaran yang dialokasikan besar.
Tetapi pada saat pendistribusian banyak makanan yang tidak sesuai dengan pemenuhan gizi anak, kemudian lemahnya standar keamanan, minimnya pengawasan, dan justru mengancam kesehatan peserta didik, padahal program ini digadang-gadang bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.
Dengan banyaknya masalah ini pula diduga kuat bahwa kebijakan ini lebih berorientasi menggolkan proyek semata daripada jaminan kesejahteraan, baik untuk para peserta didik maupun orang tuanya.
MBG hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan untuk menyelesaikan akar masalah terkait problem kebutuhan gizi anak, sebab angka stunting dan gizi buruk masih banyak sekali Indonesia.
Akar permasalahan stunting dan gizi buruk ini tidak lain disebabkan oleh sistem kapitalisme, yaitu sistem yang menjadikan setiap kebijakan dibuat untuk kepentingan politik dan para pemangku kepentingan.
Sistem yang menciptakan batas pemisah antara masyarakat, sebab yang kaya akan semakin kaya, sedang yang miskin akan semakin miskin dengan tekanan kebutuhan ekonomi yang sulit terpenuhi.
Inilah ciri khas sistem kapitalisme, yang tidak menyelesaikan masalah secara fundamental dan tidak sampai kepada akarnya, sistem ini hanya memberi solusi tambal sulam yaitu menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah yang baru.
Berbeda dengan negara dalam sistem Islam (Daulah Islam). Daulah akan menerapkan hukum sesuai dengan aturan Islam yang dilakukan secara menyeluruh (kaffah). Kebijakan yang dibuat pun harus berdasarkan hukum Allah secara mutlak tidak boleh menggunakan hukum selainnya.
Daulah Islam juga bertindak sebagai raa'in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat), sehingga perihal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, menjadi tanggung jawab penuh negara, negara akan menjamin kesejahteraan setiap rakyat dan tidak akan membiarkan rakyatnya merasakan kesengsaraan.
Banyak cara yang akan dilakukan oleh pemerintah Islam, mulai dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, menjamin kelayakan upah, memberikan pasokan pangan dengan harga terjangkau, menjamin pemenuhan gizi setiap individu masyarakat dengan distribusi pangan yang merata dan berkualitas, tidak hanya di satu wilayah, melainkan diseluruh wilayah Daulah.
Tidak hanya masalah gizi saja, Daulah Islam akan menjamin pemenuhan sandang pangan dan papan, memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemanan gratis serta menyediakan sarana prasarana dan insfrastruktur terbaik untuk rakyat Daulah.
Allah SWT berfirman yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)..." (QS: An-nisa ayat 59).
Wallahua'lam bishshowwab.[]
Oleh: Dewi Rohmah, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
