TintaSiyasi.id -- Program sekolah rakyat yang diluncurkan Pemerintah atas inisiatif Presiden Prabowo melalui Intruksi presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 202, sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung dalam beberapa generasi. Program inI menjadi langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial ( Kemensos) Robben Rico menyatakan “dengan beroperasinya Sekolah Rakyat, masyarakat yang membutuhkan menjadi punya harapan dan punya mimpi”. Sebab saat ini, 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 499.000 anak dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 3,4 juta anak.. Akibatnya banyak pengangguran terselubung, dikarenakan sulit bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA, Inilah yang kemudian ingin kita selesaikan,” tegas Robben. (kompas.com, 2025/07/21)
Membangun sekolah rakyat dengan tujuan menghapus kemiskinan sekilas tampak bagus. Tetapi, sekolah rakyat untuk keluarga miskin ini justru meningkatkan tendensi sekolah berkasta, yakni sekolah khusus keluarga kaya dan rakyat miskin. Padahal pendidikan adalah hak setiap rakyat, tidak memandang kaya atau miskin. Sekolah rakyat seharusnya disediakan untuk semua lapisan masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme pendidikan berkasta sangat mungkin terjadi, yaitu ketika sektor pendidikan dijadikan sebagai peluang bisnis untuk menjadi lumbung uang. Saat itulah pendidikan menjadi layanan mahal alias berbayar, yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya saja. Sedangkan rakyat miskin tidak dapat mengaksesnya. Ketika Pemerintah berniat meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan untuk semua rakyat, solusinya tentu bukan membangun sekolah baru dengan Program Sekolah Rakyat gratis khusus untuk rakyat miskin. Tapi seharusnya Pemerintah menyelesaikan problem pada sekolah negeri yang ada saat ini, baik terkait kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kualitas tenaga pendidik.
Nampaknya Sekolah Rakyat hanya sekedar solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat. Dan sebagai kebijakan populis seperti MBG yang tidak menyentuh akar masalah. Sedangkan kemiskinan yang tejadi pada saat ini disebabkan kemiskinan struktural. Dimana banyaknya penganguran tidak bisa terselesaikan dengan rakyat miskin masuk Sekolah Rakyat. Karena realitanya hari ini PHK marak, dan lapangan pekerjaan langka.
Semua ini akibat dari penerapam sistem kapitalisme, dimana negara hanya sebagai regulator oligarki. Negara tidak menjadi pengurus rakyat, baik dalam menyediakan layanan pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak semua individu. Negara harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan pelayanan yang maksimal. Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Negara Khilafah memberikan layanan pendidikan dengan fasilitas terbaik dengan berlandaskan pada tujuan pendidikan yaitu membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah islamiah) dan membekalinya dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Seluruh pembiayaan pendidikan dalam islam dijamin oleh negara yang diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah (kepemilikan umum). Akses pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Negara Khilafah. Sebab Islam tidak akan pernah membiarkan peluang kebodohan berkembang di kalangan umat Islam hanya karena terhalang biaya pendidikan. Negara Khilafah pun akan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, dengan memenuhi kebutuhan pokok dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Rizqie
(Aktivis Muslimah)
