TintaSiyasi.id -- Menanggapi wacana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan izin pengelolaan tambang kepada pesantren, Pengamat Politik dan Media Hanif Kristianto menilai itu sebagai upaya menetralisir kelompok-kelompok yang kedepan dianggap bakal kritis kepada pemerintah.
"Motif di sini adalah berkaitan dengan menetralisir kelompok-kelompok yang nanti dianggap juga menjadi kritis atau berseberangan dengan pemerintah," ujarnya di kanal YouTube Khilafah News; Pesantren Kelola Tambang, Ada Udang di Balik Bakwan, Kamis (20/3/2025).
Ia mengatakan, dengan memberikan tambang kepada pihak pesantren bukan berarti ini sebagai langkah kepedulian pemerintah. Selain itu, ia melihat ada indikasi lain secara politik sistem demokrasi mengapa pengelolaan tambang diberikan kepada pesantren, hal ini bisa digunakan pemerintah sebagai wadah untuk meraup suara di pemilu yang akan datang.
"Maka sebagai balas budinya misalnya pengasuh atau secara kompleks pesantrennya apa yang bisa diberikan setelah diberikan tambang, ini sejalan dengan beberapa hal yang kemarin sudah dilakukan terkait dengan memberikan tambang kepada ormas," terangnya.
Padahal, kata Hanif, pehelolaan tambang tidak semudah yang dibayangkan. Tidak kemudian diserahkan, dikeruk dan sebagainya. Butuh hal-hal lain dan terkait dengan lingkungan sosial dan sebagainya yang itu perlu juga dipikirkan.
Langkah menteri ESDM ini, menurut Hanif juga bentuk lepas tangan pemerintah yang ingin melepaskan diri dari kewajiban pengelolaan tambang. Seharusnya tambang itu dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
"Kalau tambang yang harusnya dikelola negara, apabila kemudian diserahkan begitu saja kepada kelompok atau entitas tertentu yang sepertinya tidak memiliki pengalaman maka bukan juga tupoksinya disitu, maka ya menyalahi aturan yang ada. Jadi jangan dikasih tambang tapi dikasih hasil tambangnya, jadi mindsetnya harus seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan begitu banyak pesantren di Indonesia, jika satu pesantren mendapatkan izin pengelolaan tambang maka bisa menimbulkan kecemburuan pesantren lain dan meminta hal serupa.
"Nanti bakal ada kebijakan baru lagi antara pesantren mana yang boleh nambang. Dan sekali lagi ini juga untuk meredam suara kritis umat, sebetulnya Islam itu juga sudah memiliki konsep untuk pengelolaan tambang. Bahwa tambang itu kepemilikan umum jadi seseorang berserah kepada tiga hal jadi dengan padang gembala, ada api dan juga air," bebernya.
Sehingga ia menekankan, kebijakan ini belum senafas dengan kesejahteraan rakyat, bahkan hanya menguntungkan segelintir pihak. Yakni pihak yang mendukung kesuksesan selama ini pada pencalonan pemilu lalu.
"Atau untuk mendulang suara dari kalangan yang memang di negeri ini mayoritas muslim dan basis muslim biasanya di ormas, pesantren maupun kelompok-kelomlok Islam yang lain. Harusnya negara mengurusi rakyatnya, rakyat mengoreksi kebijakan pemerintah kalau ada yang salah, di pesantren ada tugas amar makruf nahi mungkar," pungkasnya.[] Taufan
