Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Trump dan Jalan Pemulihan Keuangan Pemerintah AS, Nasib Indonesia Bagaimana?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:44 WIB Last Updated 2025-01-24T11:44:52Z
TintaSiyasi.id -- Semua pernyataan Donald Trump di awal membuat dunia terkejut. Segera setelah dilantik, Trump mengeluarkan pernyataan dengan level kontroversi top of the top. Dia mengatakan keluar dari WHO, tidak akan memajaki gaji lembur, serta menghapus pengeluaran untuk social security, termasuk kesehatan, pendidikan, dan semua BPJS AS. Lalu, dia menyatakan akan mengakhiri konflik Ukraina-Rusia dan melanjutkan gencatan senjata di Gaza. Sejauh yang saya baca terakhir, Trump menugaskan Kennedy Junior untuk menginvestigasi vaksin dan mengusut tuntas kematian John F. Kennedy.

Saya sebetulnya tidak kaget karena seluruh rencana AS di masa Trump dapat dipetakan dengan mudah. AS pertama-tama harus memulihkan APBN Amerika Serikat yang sekarang jebol. Maka, pengeluaran negara yang dianggap penipuan, seperti pengeluaran untuk WHO, harus dihentikan. WHO dituduh menipu rakyat AS. Sebanyak 40 persen anggaran WHO diberikan oleh pemerintah AS, namun menurut Trump, dana itu digunakan untuk menghancurkan AS.

Demikian juga rencana AS lainnya yang seluruhnya ditujukan untuk menghentikan penipuan APBN AS, termasuk isu LGBT. Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya hanya mengakui dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, karena banyak gender dianggap membahayakan anggaran AS serta melemahkan ekonomi dan industri AS. Demikian pula penghentian perang Rusia-Ukraina serta perang Israel-Palestina, yang dilakukan dalam rangka menghemat belanja APBN AS. Selanjutnya, AS akan mengarahkan pengeluaran besar untuk pembangunan pascabencana alam yang tampaknya makin sering terjadi guna menggerakkan ekonominya kembali.

Setelah rampung dengan masalah APBN, selanjutnya Trump bergerak masuk pada langkah kedua, yakni memulihkan keuangan negara AS. Hal ini terlihat dari ketidaksetujuan Trump pada transisi energi. Hal ini adalah pokok masalah keuangan bagi rezim petrodolar The Federal Reserve. Trump tetap ingin mengembalikan dolar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan global. Dolar tidak boleh digantikan dengan cryptocurrency atau disaingi oleh mata uang BRICS. Tentu saja, transisi energi adalah ancaman bagi kekuasaan keuangan AS dan The Fed pascakegagalan Central Bank Digital Currency (CBDC).

Sanksi perdagangan akan diterapkan kepada China, negara yang tidak mau menggunakan dolar AS sebagai alat tukar. Selain itu, Trump akan menutup jalur perdagangan narkoba dan perdagangan ilegal lainnya yang merusak ekonomi dan keuangan AS. Trump juga mengampanyekan anti-minuman keras, anti-rokok, dan anti-narkoba yang dianggapnya sebagai masalah bagi dolar.

Indonesia Bagaimana?

Kebijakan Amerika Serikat di bawah Trump pasti akan berdampak pada Indonesia, terutama pada aliran investasi AS melalui Singapura sebagai mitra utama AS, serta perdagangan Indonesia dengan AS. Mengingat Indonesia telah mengambil posisi bergabung dengan BRICS dan akan membuat mata uang sendiri yang menandingi dolar AS, dampak berikutnya adalah ekspor Indonesia ke AS yang akan menjadi masalah.

Indonesia berada dalam sikap berbeda soal WHO karena justru memberikan bantuan kepada WHO untuk program kesehatan Indonesia dan vaksinasi. Indonesia juga akan menutup pembangkit batu bara demi komitmen transisi energi 2060. Indonesia berada pada jalur energi mahal, terutama BBM solar, dengan program sawitisasi solar. Sementara itu, Trump berencana memangkas harga BBM hingga 50 persen dari harga sekarang untuk meningkatkan daya saing mereka.

Namun, dampak negatif kebijakan AS dapat kita abaikan. Bagian terakhir pernyataan Donald Trump yang akan menginvestigasi kematian John F. Kennedy adalah berita sangat besar bagi Indonesia. Investigasi adalah pintu masuk. Selanjutnya, ini adalah berita tentang tatanan pengembalian harta amanah Indonesia yang digunakan secara manipulatif oleh elite global. Green Hilton Memorial Agreement, kesepakatan yang jatuh tempo, mengharuskan semua aset dikembalikan ke Indonesia untuk membangun negara ini. Mungkin juga untuk penyerahan tanggung jawab kepada Indonesia dalam membangun kembali Jalur Gaza Palestina seperti yang dikatakan Trump. Wallahu a'lam.

Oleh: Salamuddin Daeng
Ketua AEPI

Opini

×
Berita Terbaru Update