TintaSiyasi.id -- Di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, bertambah parah lagi ketika PHK massal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, dengan pembangunan ketenagakerjaan.
Pentingnya masalah pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung, benar-benar disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bandung mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, stakeholder maupun masyarakat.
Masyarakat sekarang mulai menyadari tentang membangun kualitas manusia, sementara dulu masyarakat cenderung ke infrastruktur. Terlebih ada kesenjangan antara pendidikan formal dengan dunia usaha, disisi lain SMK para lulusan nya sudah jenuh dan sudah tidak relevan dengan industri yang ada. Seperti pendidikan otomotif yang saat ini tidak ada pabrik otomotif di Kabupaten Bandung, "menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Rukmana yang didampingi oleh Kabid pelatihnya Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja D.A. Hidayat juga Kabid Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja Moh. Zaman AB di Soreang Kabupaten Bandung, pada Rabu (13/11/2024).
Menurut Rukmana, bahwa Dinas Ketenagakerjaan berperan menfasilitasi pelatihan kerja kepada masyarakat, sehingga nomenklatur nya juga pendidikan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
Menurut Rukmana, bahwa masyarakat sekarang mengajukan pembagunan sumberdaya manusia. Dengan mengajukan berbagai macam pelatihan kerja. Selain dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan, juga Dinas Pertanian, Dinas Koprasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Beliau menjelaskan, untuk melaksanakan pelatihan kerja, Dinas Ketenagakerjaan fokus dan khusus. Karena sudah jelas bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-nya ada dan diperlukan di Indonesia, itulah pelatihan melalui dinas Ketenagakerjaan.
Pelatihan, magang, melaksanakan uji kompetensi diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan) menempatkan para calon pencari kerja. Karena dunia pelatihan kerja dengan dunia industri masih ada gap, sehingga para calon pencari kerja masih magang, padahal para calon pencari kerja sudah selesai pelatihan.
Menurut Rukmana bahwa dunia industri lebih cepat dari regulasi yang ada, mulai dari standar kompetensi. Ketika di industri sudah menggunakan mesin jarum dua dan sudah komputerisasi, sementara di garmen masih menggunakan mesin jarum satu dan masih manual. Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan membentuk regulasi dari pusat yang namanya FKPPI (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah), tugas pokok nya adalah memberikan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan, diantaranya yang
disoroti adalah, masalah adanya gap antara dunia pelatihan kerja dengan industri.
Rukmana mengatakan, bahwa UPT BLK Dinas Ketenagakerjaan yang menjalin kerjasama dengan LPK itu 100 persen diterima karena sudah ada MoU (Memorandum of Understanding) sebelumnya. Contohnya pada tiga angkatan khusus untuk garmen sekitar 60 orang diterima langsung oleh salah satu perusahaan. Menurut Rukmana, dari tahun ke tahun terus meningkat data keterserapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung.
Dari tahun ke tahun, angka pengangguran semakin meningkat, karena jumlah lulusan sekolah dengan jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding. Alhasil jumlah pengangguran semakin meningkat, sehingga ketika diklaim adanya penurunan angka pengangguran patut dipertanyakan. Pada kenyataannya jumlah pengangguran semakin meningkat, apalagi dengan adanya PHK masal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar yang gulung tikar karena biaya produksi tidak sebanding dengan pemasukan, sehingga sangat tidak mungkin kalau angka pengangguran menurun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran. Pertama dari faktor individu adanya kemalasan dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga minimnya keterampilan yang dimiliki, yang ke dua adalah kebijakan negara, karena ketimpangan antara penawaran kerja dan kebutuhan. Besarnya jumlah pelamar tidak sebanding dengan kuota yang ada.
Dalam sistem kapitalis tingginya pengangguran adalah sebuah keniscayaan. Karena dalam sistem ini padat modal lebih diutamakan kan dibanding padat karya. Industri yang ditujukan pada sektor-sektor seperti makanan dan pakaian, sehingga mengalihkan cara berfikir masyarakat ke arah fun, food dan fashion, karena penawaran dari sektor tersebut sangat besar, dan masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan akan mengakibatkan ketimpangan dan pengangguran. Lingkungan yng tercemar akibat pembukaan industri sehingga mematikan lapangan kerja yang sudah ada.
Dalam memenuhi kebutuhan hidup Islam telah memberikan edukasi. Islam mewajibkan dan mendorong kepada setiap laki-laki untuk bekerja memenuhi kebutuhan nya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan nya, yaitu dengan pekerjaan yang halal. Negara memberikan pemahaman kepada individu, melalui sistem pendidikan tentang wajibnya bekerja. Negara juga memberikan keterampilan dan modal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam islam keterserapan tenaga kerja bukan hanya ketersediaan lapangan kerja saja, akan tetapi harus ada sinkronisasi antara kemampuan sumberdaya manusia serta pembangunan negara dalam rangka mencapai visi adanya sebuah negara yaitu penerapan hukum Islam dan penyebaran ajaran Islam dengan dakwah dan jihad.
Masyarakat tidak hanya sekadar bekerja menjadi buruh, tapi dilibatkan dalam pembangunan negara dengan dorongan keimanan dan ketaqwaan mereka akan belajar dan bekerja, dan mendedikasikan dirinya untuk membangun kehidupan sesuai ajaran Islam.
Inilah salah satu urgensi diterapkan nya sistem Islam. Karena Islam mampu menyejahterakan masyarakat, dan menjamin ketersediaan lapangan kerja, khususnya bagi para laki-laki dewasa.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Enung Sopiah
Aktivis Muslimah
