.png)
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan pada 28
Oktober 2026 bahwa 33,7 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Program Pangan Dunia (WFP) mencatat sekitar 19,5 juta orang mengalami kerawanan
pangan akut, sementara 9 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Situasi
semakin mengkhawatirkan karena kekeringan akibat El Niño memperburuk dampak
perang dan meningkatkan risiko kelaparan di sejumlah wilayah.
Perang yang pecah sejak April 2023 itu memperhadapkan tentara Sudan (Sudan
Armed Forces/SAF) dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Konflik ini bukan semata-mata pertikaian dalam negeri. Ada kepentingan regional
dan kekuatan besar yang berkelindan di belakangnya.
Pengamat Hubungan Internasional Hasbi Aswar, Ph.D., dalam wawancara dengan
penulis untuk tabloid Media Umat edisi 393 (pertengahan November
2025), menyebut konflik Sudan sebagai perang saudara yang berdimensi
internasional. Berbagai negara mendukung faksi yang bertikai, sedangkan rakyat
menjadi korban.
Perebutan Kekuasaan
SAF dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, sedangkan RSF dipimpin
Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti. Ironisnya, keduanya pernah menjadi
sekutu. Pada April 2019, kedua kekuatan militer itu berkolaborasi menggulingkan
Presiden Omar al-Bashir. Dua tahun kemudian, tepatnya 25 Oktober 2021,
al-Burhan dan Hemedti kembali bersekutu dalam kudeta yang menggulingkan
pemerintahan transisi dan menahan Perdana Menteri Abdallah Hamdok.
Hubungan itu retak ketika al-Burhan meminta RSF melebur ke dalam angkatan
bersenjata resmi. Hemedti menolak. Perselisihan tersebut kemudian meledak
menjadi perang terbuka pada 2023.
RSF juga bukan kelompok bersenjata yang baru muncul. Kelompok ini berakar
pada milisi Janjaweed yang terbentuk pada 2003 dan dikenal karena pembantaian
terhadap kelompok etnis non-Arab di Sudan. Dalam perang terbaru, kekerasannya
juga menyasar masyarakat yang memiliki hubungan dengan SAF.
Menurut Hasbi, RSF menggunakan teror untuk menundukkan masyarakat agar
menerima kekuasaannya. Kekerasan terhadap warga sipil memperlihatkan betapa
mahalnya harga perebutan kekuasaan. Padahal, Rasulullah saw. mengingatkan bahwa
pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas
rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Perebutan Pengaruh
Menurut Hasbi, RSF mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), Sudan
Selatan, Chad, Libya, dan Israel. Adapun SAF didukung Qatar, Arab Saudi, Turki,
Iran, dan Mesir.
Hasbi menyebut UEA sebagai pemasok senjata bagi RSF sekaligus pengimpor emas
Sudan hasil penyelundupan. UEA juga memfasilitasi pertemuan pihak Israel dan
Sudan melalui Hemedti sejak 2019 untuk mendorong normalisasi hubungan kedua
negara.
Hasbi juga menjelaskan bahwa Israel memiliki jejak keterlibatan lebih
panjang. Sejak Sudan merdeka pada 1956, Israel telah mendukung dan
memfasilitasi kelompok pemberontak di Sudan Selatan. Dukungan itu berlanjut
melalui SPLA/M (Tentara/Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan), yang perjuangannya
berujung pada pemisahan Sudan Selatan dan kemerdekaannya pada 2011.
Di kubu SAF, Mesir berkepentingan menjaga kerja sama dengan Sudan terkait
Sungai Nil, sedangkan Arab Saudi memiliki kepentingan di kawasan Laut Merah.
Qatar, Turki, dan Iran juga termasuk negara yang menurut Hasbi mendukung SAF.
Menurut Hasbi, Rusia memainkan peran ganda: mendukung pemerintahan SAF
sekaligus RSF melalui kelompok Wagner. Ia juga menyebut China, bersama AS dan
Rusia, memiliki ketertarikan terhadap Sudan karena kekayaan sumber daya alam
dan posisi geografisnya yang strategis.
Peta dukungan ini menunjukkan bahwa perang Sudan telah menjadi arena
perebutan pengaruh. Kepentingannya mencakup emas, jalur perdagangan Laut Merah,
dan posisi strategis di kawasan Tanduk Afrika. Ketika negara-negara luar maupun
sesama negara Muslim terus mendukung faksi masing-masing, rakyat Sudan semakin
sulit keluar dari perang.
Manuver Washington
Amerika Serikat (AS) tampak netral dengan menonjolkan bantuan kemanusiaan
dan mediasi. Namun, Hasbi menilai AS dapat memainkan pengaruhnya melalui UEA
dan Israel yang membantu RSF dengan dukungan logistik untuk menghadapi SAF.
Hasbi mengaitkan penilaian itu dengan sejarah dukungan AS dan Israel
terhadap gerakan separatis Sudan Selatan. Menurutnya, Israel dan UEA tidak
mungkin bergerak sendiri tanpa persetujuan AS, mengingat keduanya merupakan
sekutu dekat Washington dan AS menjadi pemasok senjata utama bagi mereka.
Sudan memang bernilai strategis bagi AS. Negeri ini kaya sumber daya alam,
terutama emas, berbatasan dengan Laut Merah sebagai jalur perdagangan penting,
serta berada di kawasan Tanduk Afrika yang menjadi pintu masuk menuju
negara-negara Afrika lainnya.
Hasbi juga menjelaskan bahwa Sudan pernah menjadi jalur pengiriman bantuan
persenjataan bagi kelompok perlawanan di Gaza. Logistik itu, menurutnya,
dikirim melalui Sudan menuju Gunung Sinai untuk masuk ke Palestina atau melalui
terowongan di perbatasan Mesir–Palestina.
Pada 2020, pemerintahan Donald Trump mendorong Sudan menormalisasi hubungan
dengan Israel. Hasbi mengaitkan langkah tersebut dengan kepentingan agar Sudan
lebih aman bagi eksistensi Israel.
Hasbi menilai UEA berperan besar dalam menjalankan kepentingan AS di Sudan.
Kedekatannya dengan Hemedti dan perannya memfasilitasi normalisasi Sudan–Israel
memperlihatkan bagaimana kepentingan Washington dapat dijalankan melalui sekutu
regionalnya.
Manuver AS juga terlihat dalam proposal gencatan senjata nasional selama 90
hari yang diajukan utusan khusus Trump, Massad Boulos, pada 20 Juni 2026.
Proposal tersebut dimaksudkan untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan,
dilanjutkan dengan perundingan gencatan senjata permanen dan transisi
pemerintahan sipil.
Namun, proposal itu mendapat kritik dari Hizbut Tahrir Wilayah Sudan. Dalam
pernyataan 24 Oktober 2026, mereka menilai rencana tersebut berpotensi
mempertahankan RSF sebagai entitas politik dan militer, sekaligus mengukuhkan
penguasaannya atas Darfur. Kondisi itu dikhawatirkan membuka jalan bagi
pemerintahan paralel dan pemisahan Darfur dari Sudan.
Negeri Muslim
Keterlibatan negara-negara Muslim dalam konflik Sudan memperlihatkan
lemahnya kesatuan politik umat. Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran
disebut mendukung SAF, sedangkan UEA mendukung RSF. Dukungan berdasarkan
kepentingan masing-masing justru membuat negeri Muslim menjadi arena persaingan
dan memperpanjang penderitaan rakyat.
Hasbi menilai pihak-pihak yang bertikai sebenarnya menyadari bahwa mereka
dapat dimanfaatkan dan diadu domba oleh kekuatan luar untuk menguasai sumber
daya serta posisi strategis Sudan. Namun, perang yang telanjur berlangsung
membuat mereka bertindak pragmatis demi kepentingan masing-masing.
Masyarakat Sudan menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka saling
berhadapan dan kehilangan kehidupan, sementara pihak luar berpeluang menikmati
keuntungan dari sumber daya alam negeri itu. Hasbi juga menilai PBB gagal
mengambil tindakan efektif untuk menghentikan perang dan pembantaian.
Inilah bahaya ketika hubungan antarnegara Muslim lebih ditentukan oleh
kepentingan negara bangsa (nation state) daripada persaudaraan dan tanggung
jawab bersama. Perpecahan membuka ruang bagi kekuatan luar seperti AS, Rusia,
dan Cina untuk memperluas pengaruh.
Solusi Sistemik
Konflik Sudan menunjukkan bahwa perpecahan politik di negeri-negeri Muslim
membuka jalan bagi kekuatan luar untuk menanamkan pengaruh dan mengeksploitasi
sumber daya alam. Ketika setiap negara lebih mengutamakan kepentingan
nasionalnya, persatuan umat dan perlindungan terhadap sesama Muslim mudah
dikalahkan oleh kalkulasi politik.
Persoalan ini membutuhkan solusi sistemik, yakni menyatukan kaum Muslim
dalam satu kepemimpinan politik, Khilafah. Islam sebagai mabda’
(ideologi) memiliki akidah sekaligus sistem aturan untuk mengatur kehidupan.
Islam juga menetapkan thariqah (metode) untuk mewujudkan dan
menerapkan aturan tersebut.
Dalam kehidupan bernegara, Khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam yang
menjadi kepemimpinan umum bagi kaum Muslim dan menerapkan syariat secara
kaffah.
Dengan kesatuan politik, kekayaan alam dan kekuatan militer umat dapat
dikelola untuk melindungi rakyat serta menjaga kepentingan umat, bukan menjadi
rebutan faksi atau sasaran intervensi negara lain.
Konflik Sudan menjadi pelajaran bahwa kekayaan alam dan kekuatan militer
tidak cukup untuk melindungi rakyat jika sistem politiknya membuka jalan bagi
perpecahan dan campur tangan pihak luar. Selama negeri-negeri Muslim terpecah
dalam negara-negara bangsa dengan kepentingan masing-masing, mereka akan mudah
menjadi arena perebutan pengaruh.
Karena itu, umat membutuhkan kesatuan politik yang kokoh, kepemimpinan yang
bertanggung jawab, dan penerapan syariat Islam secara kaffah. Jangan sampai
kekayaan negeri Muslim terus diperebutkan, sementara rakyatnya sendiri menjadi
korban.[]
Depok, 22 Jumadil Awal 1448 H | 2 November 2026 M
— Joko Prasetyo | Jurnalis
.png)
