Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Pengarusutamaan Gender: Narasi Kesetaraan dan Kemuliaan Perempuan dalam Islam

Jumat, 20 November 2026 | 05:47 WIB Last Updated 2026-11-20T03:12:06Z


TintaSiyasi.id -- Wacana Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten HSU dan Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan semakin memperkuat komitmen dalam upaya memasukkan perspektif kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. 

Di Pemerintah Kabupaten HSU menegaskan bahwa PUG diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, regulasi daerah, hingga manajemen talenta ASN. Bahkan, perempuan didorong untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran responsif gender agar perempuan memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan manfaat pembangunan secara setara. (Radar Banjarmasin, 27/10/2026; Media Center Banjarbaru, 27/10/2026)

Sekilas kebijakan ini tampak sebagai bentuk kepedulian dan sangat menjanjikan bagi perempuan. Perempuan mana yang tidak menginginkan bisa memperoleh pekerjaan, jabatan dan kehidupan yang layak? Persoalannya bukan sekadar bagaimana perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, tapi benarkah semakin besarnya kesempatan ini menjadi ukuran keberhasilan dalam perbedayaan perempuan? Kita perlu mempertanyakan paradigma apa yang mendasari konsep kesetaraan tersebut.


Kesetaraan Gender dan Paradigma Kapitalisme

Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak bisa dilepaskan dari paradigma kapitalisme. Paradigma ini cenderung mengukur keberhasilan dan kemuliaan perempuan berdasarkan pencapaian materi, kemandirian ekonomi, jabatan politik, serta keterlibatannya di ruang publik. 

Narasi kesetaraan gender tersebut dapat mengaburkan peran strategis perempuan dalam keluarga. Peran sebagai ibu, pendidik generasi, dan pengelola rumah tangga sering kali dipandang kurang produktif karena tidak menghasilkan keuntungan materi. Padahal, peran domestik memiliki nilai yang sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga dan membentuk kualitas generasi masa depan.

Di sisi lain, sistem kapitalisme berpotensi menempatkan perempuan memiliki beban ganda. Perempuan didorong untuk bekerja dan mengejar kemandirian ekonomi, sementara pada saat yang sama tetap dituntut bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Ditambah tekanan kebutuhan hidup dan gaya hidup materialistis semakin memperberat kondisi tersebut.

Dengan demikian, kesetaraan gender tidak serta-merta membebaskan perempuan dari persoalan, bahkan berpotensi menambah beban baru. Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya perempuan beraktivitas di ruang publik, melainkan pada paradigma yang menjadikan produktivitas ekonomi dan pencapaian materi sebagai ukuran keberhasilan perempuan.

Islam Memuliakan Perempuan, Bukan Menyeragamkan Peran

Pemerintah juga negara semestinya tidak hanya memperhatikan indikator kesetaraan gender, tetapi juga melihat persoalan perempuan secara menyeluruh. Apakah perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah ibu dan anak sudah mendapatkan perlindungan? Apakah keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup? Apakah perempuan terbebas dari eksploitasi dan kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harusnya menjadi perhatian utama. 

Islam menawarkan paradigma yang menempatkan kemuliaan, kehormatan, dan kesejahteraan perempuan sesuai tuntunan syariat. Bukan dengan menyeragamkan peran laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan hak dan kewajiban secara adil. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak pendidikan, memiliki harta, bekerja, serta berpartipasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistem Islam, perlindungan ekonomi perempuan menjadi tanggung jawab yang jelas. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Jika perempuan tidak memiliki suami, kewajiban nafkah dibebankan pada kerabat atau wali yang bertanggung jawab sesuai ketentuan syariat. Apabila tidak ada penanggung nafkah atau mereka tidak mampu memenuhinya, negara wajib hadir melalui Baitul Mal untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

Jadi di sisi lain, pemerintah dan negara harus sama-sama bersinergi tidak hanya berbicara tentang bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga memiliki kewajiban menjamin kebutuhan dasar rakyat, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, melindungi perempuan dari kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi keluarga.  

Dengan mekanisme ini, perempuan tetap memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu, berbisnis, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat tanpa dibebani keharusan menjadi pencari nafkah utama. Menjadi ibu bukanlah penghalang kemajuan. Mengurus keluarga juga bukan pekerjaan rendahan. Bahkan, mendidik generasi merupakan amanah besar yang memiliki pengaruh terhadap masa depan. 

Dengan demikian, perempuan tidak harus meninggalkan fitrah dan identitasnya demi mengejar kesetaraan. Dan tidak dipaksa menjadi pencari nafkah utama akibat negara dan sistem ekonomi yang gagal menjamin kesejahteraan masyarakat.

Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Norma Hariyanti, A.Md.
(Aktivis Muslimah)

Opini

×
Berita Terbaru Update