“Doktrin filosofis kedaulatan
rakyat dalam sistem demokrasi menyimpan cacat epistemologis yang nyata karena
menyamakan jumlah agregasi suara terbanyak dengan ukuran kebenaran moral dan
keadilan hukum.,” tutur HILMI kepada TintaSiyasi.ID.
“Jika seribu orang sepakat
menyatakan dua ditambah dua sama dengan lima, kebenaran matematika tidak pernah
berubah; demikian pula ketika parlemen mengesahkan aturan yang menyimpang,
legalitas prosedural tidak serta-merta mengubah kezaliman menjadi keadilan,”
tandas HILMI, Senin (02/11/2026).
“Secara praktis, negara
demokratis sendiri membatasi kekuasaan parlemen dengan konstitusi dan mahkamah
karena sadar adanya bahaya tirani mayoritas (tyranny of the majority),”
paparnya dalam rilis Letter to Intellectuals No. 035 bertajuk Demokrasi
dan Paradoks Kedaulatan: Ketika Suara Mayoritas Menjadi Ukuran Kebenaran.
Sebaliknya, HILMI menyoroti bahwa
mekanisme pemilihan umum (one person, one vote) hanya mengukur
preferensi politik sesaat yang sarat ketidaktahuan (political ignorance),
bukan menguji pengetahuan dan kompetensi.
“Kemenangan elektoral di bilik
suara sering kali dibeli melalui propaganda emosional, manipulasi citra, dan
politik uang, bukan karena keunggulan gagasan,” lugas HILMI membongkar paradoks
internal sistem demokrasi modern.
Lanjut dikatakaan, kondisi
tersebut kian parah tatkala demokrasi kawin silang dengan ketimpangan ekonomi
kapitalistik, sehingga bermutasi menjadi oligarki elektoral.
“Secara prosedural setiap warga
memang memiliki satu suara, tetapi para pemilik modal, konglomerat media, dan
pemodal kampanye memiliki daya beli untuk mengendalikan jutaan suara rakyat,”
keluhnya.
Selain itu, HILMI mengkritik
jebakan siklus pemilu lima tahunan yang memaksa politisi mengambil kebijakan
populis jangka pendek dan mewariskan tumpukan utang kepada generasi mendatang
yang belum lahir.
Oleh karena itu, HILMI
mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memuja kotak suara sebagai berhala
pembuat hukum.
“Prosedur pemilu sekadar
menentukan siapa yang memangku jabatan, tetapi tidak pernah menyediakan standar
untuk menilai apakah substansi kebijakan itu benar atau zalim,” urai HILMI.
“Mempertahankan ilusi kedaulatan
rakyat hanya akan melanggengkan hegemoni kaum oligarki yang terus membajak
kekuasaan demi kepentingan materi mereka,” tandasnya.[] Rere
