TintaSiyasi.id -- Mengenai pengganti Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI setelah surat pengunduran dirinya resmi diserahkan kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11), Jurnalis Joko Prasetyo menilai rakyat tidak perlu berharap banyak dari pergantian wakil presiden (wapres).
"Rakyat tidak perlu berharap banyak dari pergantian nama tersebut," tuturnya kepada Tintasiyasi.id, Kamis (12/11).
Hal itu karena menurut Om Joy, sapaan akrabnya, siapa pun nama yang kemungkinan menjadi calon, pada dasarnya merepresentasikan kekuatan politik masing-masing. Ia memprediksi empat nama yang berpeluang dicalonkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wapres, seperti Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPRRI Puan Maharani dari PDIP, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dari PDIP.
Menurut Om Joy, yang lebih mungkin diperjuangkan dari pergantian wapres ini adalah bertambahnya posisi tawar dan pengaruh politik partai dalam pemerintahan. Ia menilai, wapres berganti belum tentu mengubah arah kebijakan.
"Inilah watak politik demokrasi. Kekuasaan menjadi arena kompromi dan negosiasi antarkekuatan politik. Pergantian pejabat belum tentu mengubah arah kebijakan karena persoalan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, melainkan sistem yang mengatur kehidupan bernegara," ujarnya.
Sementara itu, terkait pemilu ulang sebagaimana disuarakan sebagian kalangan menurut Om Joy peluangnya tidak mudah. Ia mengatakan, pemilu ulang akan menguras energi politik, biaya, dan sumber daya sehingga akan jauh lebih praktis bagi mereka memperjuangkan kader atau orang yang dekat dengan partainya untuk menggantikan Gibran.
"Partai-partai yang sudah berada dalam koalisi pemerintahan tentu memiliki kepentingan mempertahankan konfigurasi kekuasaan sekarang," ujarnya.
Lihat Lebih Jauh
Om Joy mengingatkan, rakyat perlu melihat persoalan ini lebih jauh. Menurutnya, pemilu ulang sekalipun tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar selama sistem politik yang digunakan tetap sama. Sebab, lanjutnya, pergantian orang melalui pemilu tidak dengan sendirinya mengubah landasan dan orientasi penyelenggaraan negara.
Sementara dalam pandangan Islam, Om Joy mengingatkan, kepemimpinan bukan komoditas transaksi antarpartai, melainkan amanah untuk mengurus rakyat berdasarkan hukum Allah. "Ukuran kepemimpinan bukan besarnya dukungan koalisi atau kepentingan partai, tetapi sejauh mana negara menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam mengatur kehidupan masyarakat," pungkasnya.[] Saptaningtyas