TintaSiyasi.id -- Jurnalis Joko Prasetyo menyatakan pemimpin yang wafat tidak lagi akan mengawasi, sebaliknya akan dihisab.
"Tidak ada manusia yang
setelah wafat tetap mengendalikan jalannya pemerintahan dunia. Yang ada adalah
alam kubur, hisab, dan pertanggungjawaban atas seluruh amanah yang pernah
diemban selama hidup,” tegasnya kepada TintaSiyasi.ID, Rabu (13/06/ 2026).
Menurut Joko, persoalan utama
bagi seorang pemimpin bukanlah terus dikenang atau memantau perjalanan negara
selepas kematian, tetapi ada amal dan tanggung jawabnya dapat
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..
“Setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,”
tekannya sembari memetik hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Joko menjelaskan bahawa tidak ada
sesuatu pun yang luput dari hisab Allah. “Pada hari kiamat kelak tidak ada
jabatan, protokoler, pengawal, pencitraan, maupun kekuatan politik yang dapat
menyelamatkan seseorang dari pertanyaan Allah Swt., tegasnya”
“Islam tidak pernah mengajarkan
kultus individu” tegasnya lagi.
Ia turut menyatakan kelangsungan sebuah
masyarakat yang tidak seharusnya disandarkan kepada individu tertentu, karena
setiap manusia akhirnya akan meninggalkan dunia.
“Islam tidak menggantungkan
pengawasan pada satu orang. Itulah letak perbedaan mendasar antara Islam dan
banyak sistem politik hari ini,” katanya.
Joko menyebutkan bahwa pengawasan
dalam Islam tidak bergantung kepada individu tertentu, sebaliknya disokong oleh
sistem yang terus berfungsi walaupun berlaku pertukaran kepimpinan.
Tiga Pilar Pengawasan
Joko mengungkapkan, “Ada tiga
pilar pengawasan dalam Islam. Pertama, individu yang bertakwa yang
sentiasa merasakan dirinya diawasi Allah Swt.,” sebutnya
“Inilah pengawasan paling kuat.
Bukan kamera, bukan algoritma, bukan atasan. Melainkan keyakinan bahwa Allah Swt.
Maha Melihat segala sesuatu,” bebernya.
Kedua, kontrol dari
masyarakat dengan melaksanakan amar makruf nahi mungkar.
“Umat tidak sekadar berhak,
tetapi wajib melakukan muhasabah lil hukkam yaitu mengoreksi, menasihati, dan
mengawasi para penguasa ketika terjadi penyimpangan dari syariat maupun
kezaliman terhadap rakyat,” urainya.
Ketiga, peran negara
menerapkan syariat secara menyeluruh.
“Khilafah tidak sekadar menjadi
penonton yang menunggu masyarakat berbuat baik sendiri. Negara menerapkan
syariat Islam secara kaffah. Negara mengedukasi rakyat dengan Islam agar
bertakw,” bebernya.
Joko kemudian menegaskan bahawa
ukuran kejayaan seorang pemimpin dalam Islam bukan terletak pada sejauh mana
namanya terus dikenang selepas kematian, tetapi pada keadilan, Amanah, dan amal
yang ditinggalkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..
“Yang paling penting adalah apa
yang ia tinggalkan di hadapan Allah Swt.. Apakah ia meninggalkan keadilan atau
kezaliman. Apakah ia meninggalkan syariat atau sekadar slogan. Apakah ia
menjaga amanah umat atau justru menyia-nyiakannya,” pungkasnya.[] Aliya Ab
Aziz
