“Inilah yang menunjukkan
bagaimana paradigma pembangunan dalam sistem sekuler-kapitalistik sering kali
lebih sibuk memperluas industri hiburan daripada menyelesaikan kebutuhan
mendasar rakyat,” lugasnya.
“Desa yang semestinya diperkuat
dengan kemandirian ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lapangan
pekerjaan, justru diarahkan menjadi pasar baru industri hiburan,” imbuhnya kepada
TintaSiyasi.ID, Jumat (22/05/2026).
Ia mengkritik, masalahnya bukan
sekadar ada atau tidaknya bioskop, tetapi arah prioritas negara dan cara
pandang penguasa dalam mengelola anggaran rakyat.
Om Joy, sapaan akrabnya,
mengatakan bahwa selama negara masih dibangun dengan paradigma
sekuler-kapitalistik, kebijakan yang lahir akan terus lebih dekat kepada
industri hiburan daripada pengurusan umat.
Padahal dalam Islam, Om Joy
menyebut, penguasa bukan sekadar pemegang jabatan, tetapi raa’in yang
akan dihisab oleh Allah Swt. atas setiap rakyat yang diabaikan, setiap
kemaslahatan yang ditelantarkan, dan setiap kebijakan yang tidak tunduk kepada
syariat-Nya.
“Ironisnya lagi, industri hiburan
hari ini banyak dipenuhi konten yang justru merusak moral generasi: pergaulan
bebas, hedonisme, budaya konsumtif, hingga normalisasi gaya hidup sekuler yang
menjauhkan manusia dari syariat Islam,” ungkapnya.
Maka Om Joy mengatakan, ketika
negara mendorong perluasan bioskop hingga ke desa-desa, publik berhak bertanya,
nilai apa yang sebenarnya sedang dibawa masuk ke tengah masyarakat.
“Kalaupun dibungkus dengan narasi
“budaya” dan “kreativitas”, tetap saja hal itu tidak otomatis menyelesaikan
problem utama rakyat. Sebab masalah desa bukan kurang hiburan, melainkan
ketimpangan kesejahteraan, lemahnya pelayanan negara, dan sistem ekonomi yang
lebih berpihak kepada kepentingan elite dibanding kebutuhan umat,” tambahnya.
Ia menegaskan, padahal dalam
Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) yang wajib mengutamakan
kemaslahatan umat, bukan sibuk membuka proyek-proyek yang tidak mendesak di
tengah beratnya beban hidup masyarakat.
“APBN semestinya diprioritaskan
untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta
memastikan distribusi kesejahteraan berjalan adil,” tandasnya.
“Islam tidak anti media dan
teknologi, namun menempatkan media sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan
pembinaan masyarakat, bukan sekadar mesin industri hiburan yang menghabiskan
anggaran di tengah banyaknya kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak,” tegasnya.
Lanjut dikatakannya, dalam sistem
Islam kaffah di bawah institusi khilafah, anggaran negara diprioritaskan untuk
kemaslahatan riil umat, bukan perluasan industri hiburan di tengah problem
rakyat yang masih menumpuk.
“Penguasa pun terikat dengan
syariat Allah dalam setiap kebijakannya, karena kelak seluruh kekuasaan akan
dihisab di akhirat, bukan sekadar dinilai oleh opini publik dan pencitraan
dunia,” ulasnya.
Ia mengutip hadis Rasulullah saw.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Tidaklah seorang hamba yang diberi
amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu
rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga.”
“Hadis ini menjadi peringatan
keras bahwa kekuasaan bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah besar
yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Penguasa yang lalai mengurus
kebutuhan umat, atau lebih mengutamakan agenda yang jauh dari kemaslahatan
rakyat, bukan hanya menghadapi kritik publik, tetapi juga ancaman hisab di
hadapan Allah,” pungkasnya.[] Sri Nova Sagita
