TintaSiyasi.id -- Film dokumenter "Pesta Babi", sekilas judul film ini cukup sensitif. Namun, film dokumenter ini tidak membahas soal pesta pada umumnya, tetapi film tersebut menguak sejumlah fakta yang tengah dihadapi masyarakat Papua.
"Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita", film dokumenter yang disutradarai oleh Cyipri Dale dan Dhandy Dwi Laksono, ditayangkan dengan cara nonton bareng bersama komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah. Film tersebut mengangkat isu yang tengah dihadapi masyarakat Papua, khususnya daerah Papua Selatan, suku Malind, Yei, Muya, dan Ahyu. Film yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua Selatan memperjuangkan tanah adat mereka dari megaproyek yang dibuat oleh pemerintah dan korporasi.
Hutan dan tanah adat Papua Selatan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana wilayah tersebut akan diubah menjadi kawasan industri sawit dan kawasan proyek pangan. Selain itu, film tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat menghadapi tekanan aparat keamanan saat masyarakat menuntut jawaban atas persoalan yang tengah terjadi di tanah mereka. Film ini bahkan menguak sejumlah data yang cukup mencengangkan bagi setiap penontonnya.
Nobar Pesta Babi Dibubarkan
Film Pesta Babi pertama kali tayang pada 12 April 2026 dalam gala premiere di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Saat ini film tersebut masih terus ditayangkan di berbagai daerah oleh komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan tim produksi film Pesta Babi. Sayangnya, acara nobar ini tak semulus yang dibayangkan. Penayangan film tersebut justru mendapat tekanan, pengawasan, bahkan dibubarkan oleh aparat keamanan. Watchdoc, salah satu pihak tim produksi film ini, mengatakan bahwa sejak pertama kali film ini ditayangkan, tercatat sekitar 21 tindak intimidasi telah terjadi. (bbc.com, 15/5/2026)
Menurut Cypri selaku sutradara film Pesta Babi, aparat keamanan melarang dan membubarkan acara nobar film tersebut karena judul film yang memakai kata "kolonialisme". Kata ini cukup sensitif bagi aparat keamanan. Apalagi pada film tersebut ditampilkan para aparat keamanan yang hadir sebagai pihak keamanan agar proyek PSN ini berjalan lancar.
Pelarangan penayangan film ini, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), adalah salah satu bentuk pelanggaran karena film dokumenter merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dalam UUD 1945, mendapatkan informasi merupakan salah satu hak masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
Lantas, apa sebenarnya yang ditakutkan aparat keamanan dari film ini? Mengapa aparat keamanan sampai masuk ke ruang diskusi masyarakat untuk melakukan pengamanan? Seolah-olah film dokumenter tersebut adalah sebuah ancaman yang membahayakan keamanan negara.
Tamparan Fakta
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, film ini mengungkapkan sejumlah fakta terkait data yang hanya bisa ditemui jawabannya ketika menonton film tersebut. Namun, ada satu tamparan fakta yang tidak dapat dimungkiri dari film ini, yaitu "kolonialisme".
Menurut Wikipedia, kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal tersebut, contohnya kolonialisme Belanda saat Indonesia belum merdeka. Namun, apa yang terjadi di tanah Papua merupakan bentuk kolonialisme dengan gaya baru di era modern. Model kolonialisme ini tidak mengandalkan senjata api untuk menaklukkan, menguasai, dan meredam perlawanan masyarakat seperti yang terjadi saat era penjajahan.
Kolonialisme era modern cukup menggunakan pikiran dalam mencapai tujuannya. Kemudian dituangkan di atas kertas yang berisikan kebijakan ataupun aturan. Lalu dilegalkan serta dijamin keamanan pelaksanaannya oleh pemerintah dan aparat keamanan. Kolonialisme gaya baru inilah yang tengah dihadapi masyarakat di Papua Selatan. Tanpa permisi, para oligarki dan korporasi mengambil alih dan menguasai Bumi Cenderawasih.
Ya benar, mereka telah menjajah negeri sendiri di Bumi Cenderawasih. Bahkan bukan hanya di Papua, daerah-daerah lain pun ada dalam cengkeraman mereka, terutama di wilayah pulau besar Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Penjajahan yang berlandaskan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat, namun kesejahteraan rakyat mana yang mereka maksud?
Jika benar untuk kesejahteraan masyarakat, lantas mengapa mama Papua yang ikut tersorot dalam film dokumenter ini lebih memilih kembali menjadi nelayan dibandingkan bekerja di perkebunan kelapa sawit? Menurut beliau, upah yang ia terima terbilang sangat kecil dan hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari.
Indonesia telah 80 tahun merdeka, sayangnya kata merdeka bagai simbolis belaka. Masih banyak masyarakat yang menangis dan kelaparan di atas tanah yang kaya. Masyarakat Papua yang sebagian besar mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhannya, kini dihadapkan pada ancaman kehilangan tempat tinggal mereka.
Masyarakat Papua memang butuh perhatian, namun bukan berarti sampai harus terusir dari tanah mereka sendiri, kehilangan hutan dan tanah adat yang selama ini menjadi sumber penghasilan dan sumber makanan mereka sehari-hari. Bahkan Bumi Cenderawasih menjadi harapan terakhir Indonesia sebagai "paru-paru dunia". Sayangnya, demi memenuhi kepentingan pemangku kekuasaan dan korporasi, hutan Papua pun tak selamat dari tangan-tangan mereka.
Buah Sistem Ala Barat
Beginilah penampakan ketika suatu negara telah condong pada sistem kapitalisme sekuler. Sistem di mana perekonomian bisa diatur secara bebas oleh pihak swasta atau pemilik modal dengan harapan dapat meraup keuntungan yang besar menggunakan modal yang kecil. Sistem di mana peran agama diabaikan dan tidak boleh ikut campur mengatur segala lini kehidupan, termasuk urusan ekonomi. Sistem yang menjadikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan sebagai standar keberhasilan suatu negara. Demi terwujudnya kepentingan tersebut, segala macam cara akan dilakukan, termasuk melakukan kolonialisme di tanah sendiri. Hal ini sejalan dengan keinginan Prabowo Subianto, yaitu menjadikan Indonesia sebagai "Macan Asia" lewat program strategis seperti swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi industri. Semua harus tercapai walau harus merusak alam, khususnya di tanah Papua.
Kolonialisme merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem yang terlahir dari peradaban Barat, disebarkan dan diwariskan lewat jalur penjajahan dengan tujuan merampas harta kekayaan negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Itulah mengapa penjajahan masih sangat terasa walau Indonesia telah merdeka, hanya saja mereka menjajah dengan gaya baru. Bak serigala berbulu domba, katanya mereka hadir atas dasar kepentingan masyarakat, padahal pada kenyataannya masyarakat sendiri yang terusir. Lantas, kepentingan siapa yang mereka maksud?
Islam Benci Pemimpin Zalim
Jika dalam sistem kapitalisme pemimpinnya lebih mementingkan kepentingan para kapitalis dan berlaku zalim terhadap rakyatnya sendiri, lain halnya dengan pemimpin dalam Islam. Sistem pemerintahan dalam Islam mengajarkan agar para pemimpin tidak berlaku zalim terhadap rakyatnya sendiri, apalagi sampai memiliki sifat kolonialisme, baik terhadap bangsa lain maupun bangsanya sendiri.
Pemimpin dalam Islam harus bersifat adil, lebih mementingkan urusan rakyat dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan memberikan rasa aman. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." (HR Imam Tirmidzi nomor 1329)
Pemimpin dalam Islam atau khalifah paham betul bahwa amanah yang ia tanggung begitu berat. Ia paham bahwa kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Untuk itulah khalifah menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan tetap berlandaskan pada syariat Islam. Tidak mengharapkan pujian apalagi imbalan, semua khalifah lakukan semata-mata mengharapkan keridaan Allah Swt.
Umar bin Khattab adalah salah satu teladan pemimpin yang sangat takut akan Allah Swt. Khalifah Umar takut jika ia sampai berbuat zalim terhadap rakyat dan terhadap makhluk lain. Itulah mengapa Khalifah Umar selalu memastikan setiap gubernur yang ia utus tidak berbuat zalim terhadap rakyatnya. Melansir dari Jateng.nu.or.id, mengutip dari kitab Musnad al-Faruq, Khalifah Umar berkata, "Aku tidak mengutus para gubernur untuk memukul punggung kalian atau merampas harta kalian, tetapi untuk mengajarkan agama dan menegakkan keadilan di tengah kalian. Barang siapa berbuat sebaliknya, laporkan kepadaku, niscaya aku akan menegakkan hukum atasnya." (Musnad al-Faruq, 2/543)
Penutup
Kolonialisme adalah perbuatan yang dibenci Allah Swt., namun gaya penjajahan inilah yang kerap kali digunakan para penguasa pada zaman sekarang. Mewujudkan kepentingan rakyat tanpa ada makhluk lain yang terzalimi adalah sesuatu yang susah terwujud pada zaman sekarang, apalagi jika negara tersebut telah berlandaskan pada sistem kapitalisme sekuler.
Sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, karena pada dasarnya selama para pemimpin tersebut masih menggunakan sistem pemerintahan yang sama, maka tidak dapat dimungkiri kegagalan atau kesalahan yang sama pasti akan terjadi kembali.
Kepemimpinan yang berlandaskan pada syariat Islamlah yang dibutuhkan umat saat ini, karena hanya sistem Islam yang benar-benar mengurusi dan melindungi rakyat. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kepemimpinan yang bersumber dari Allah Swt., Zat Yang Tidak Terbatas. Setiap aturannya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah, bukan bersumber dari pemikiran manusia yang sifatnya terbatas. Maka, segala bentuk penjajahan hanya bisa teratasi jika penerapan Islam kaffah ditegakkan di seluruh penjuru dunia.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Nur Hajrah MS
(Pegiat Literasi)
