TintaSiyasi.id -- Fenomena urbanisasi pasca Lebaran 2026 kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan arus balik ke kota yang lebih besar dibandingkan arus mudik. Hal ini mengindikasikan bahwa perpindahan penduduk tidak lagi bersifat sementara, tetapi mulai mengarah pada migrasi permanen atau semi permanen. Data menunjukkan bahwa migrasi netto Indonesia telah mencapai sekitar 1,2 juta jiwa, dengan lebih dari 54,8% penduduk kini tinggal di wilayah perkotaan. (metrotvnewes.com, 27-03-2026).
Data menyatakan bahwa khusus di DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.776 pendatang baru hanya dalam beberapa hari setelah Lebaran 2026, dengan mayoritas (79,34%) berada pada usia produktif. Secara keseluruhan, jumlah pendatang pasca Lebaran yang diperkirakan mencapai 10.000 hingga 12.000 orang, mempertegas bahwa momentum Lebaran menjadi titik lonjakan urbanisasi tahunan. (kependudukancapil.jakarta.go.id, 3-04-2026).
Faktor Utama Meningkatnya Urbanisasi
Peningkatan laju urbanisasi tidak terlepas dari kuatnya daya tarik kota sebagai pusat ekonomi. Di kota banyak menawarkan peluang kerja, akses pendidikan, serta fasilitas publik yang lebih memadai dibandingkan desa. Banyak pemudik kembali ke kota dengan membawa anggota keluarga baru dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan tantangan baru, seperti meningkatnya kepadatan penduduk, persaingan kerja, hingga tekanan terhadap infrastruktur perkotaan. Dengan demikian, urbanisasi pasca Lebaran bukan hanya fenomena musiman, melainkan bagian dari dinamika sosial yang sistemik.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara kerja sistem ekonomi kapitalistik yang cenderung berorientasi pasar. Dengan penerapan kapitalisme, yang menjadi prioritas utama adalah akumulasi modal dan efisiensi produksi yang bisa menghasilkan banyak keuntungan. Hal tersebut kemudian berdampak pula pada aglomerasi ekonomi, yaitu penumpukan aktivitas ekonomi di kota sebagai pusat industri, jasa, investasi, dan infrastruktur. Ini bukti bahwa kapitalisme tidak mendistribusikan pembangunan secara merata, tetapi mengoptimalkan pertumbuhan di titik tertentu. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota uang kemudian memicu lonjakan arus urbanisasi.
Sistem Islam Menjamin Kesejahteraan Merata
Dalam perspektif Islam, pemerataan pembangunan ditempuh melalui mekanisme distribusi kekayaan yang terstruktur dan peran negara yang aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Instrumen seperti zakat, kharaj, dan pengelolaan harta publik oleh Baitul Mal memastikan bahwa kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja, melainkan mengalir hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, termasuk di wilayah pedesaan. Selain itu, Islam melarang praktik riba, monopoli, dan penimbunan harta yang dapat memicu ketimpangan ekonomi. Negara juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat—seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan—secara merata di seluruh wilayah, sehingga desa tidak tertinggal dari kota dalam hal kualitas hidup dan akses layanan publik.
Dengan mekanisme tersebut, Islam secara sistematis menghilangkan faktor pendorong dari desa sekaligus mengurangi daya tarik berlebih dari kota. Ketika desa juga diberikan perhatian yang sama dalam hal pembangunan yang adil, maka masyarakat tidak lagi terdorong untuk bermigrasi karena tekanan ekonomi. Di sisi lain, tidak adanya konsentrasi modal yang berlebihan di kota membuat peluang tidak terpusat pada satu wilayah saja. Hasilnya, mobilitas penduduk tetap terjadi secara alami, namun tidak dalam bentuk lonjakan urbanisasi yang dipicu ketimpangan. Dengan demikian, solusi Islam tidak membatasi perpindahan manusia, melainkan menata pendistribusian harta melalui pembangunan ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata di setiap wilayah. Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Rizky Dewi Iswari, S.Pd., M.Si.
(Aktivis Muslimah)
