"Kebijakan yang salah
prioritas, bukan karena motor dan perlengkapan kerja tidak boleh ada, tetapi
karena proporsi dan urgensinya tidak sejalan dengan tujuan utama program, yakni
memberi makan rakyat," ucapnya kepada TintaSiyasi.ID pada Sabtu
(11/04/2026).
Lanjutnya, ia memaparkan fakta
bahwasanya motor listrik diperuntukkan bagi sekitar 21.800 Kepala Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total anggaran Rp1,2 triliun. “Alhasil
berdasarkan e-catalogue sekitar Rp46-50 juta per unit motor,” bongkarnya.
"Pertanyaannya, apakah semua
membutuhkan kendaraan baru secara seragam? Apakah tidak ada opsi lebih efisien
seperti subsidi transport? Ketika jawabannya langsung “beli massal”, maka ini
bukan sekadar kebijakan operasional tetapi sudah menjadi standardisasi mahal
yang dipaksakan," jelasnya.
Ia menambahkan, untuk pengadaan
kaos kaki pun serupa dengan motor listrik, anggaran Rp6,9 miliar untuk sekitar
17.000 pasang, sehingga sepasang kaos kaki bernilai sekitar Rp100.000.
"Disebut sebagai
perlengkapan kerja. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci dan transparan,
siapa penerimanya secara spesifik? Apa urgensi langsungnya terhadap layanan
gizi? Bagaimana dasar harga dan spesifikasinya," keluhnya mempertanyakan.
Pria yang akrab disapa Om Joy itu
menilai persoalan pengadaan tersebut bukan terkait keberadaannya, melainkan
apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak atau sekadar pelengkap yang
dibesarkan.
“Melihat dari inti programnya,
Rp2.000 per ompreng untuk pemilik dapur, Rp3.000 per ompreng untuk operasional,”
sebutnya.
"Di sinilah kontradiksi itu
terlihat terang. Jika operasional sudah dihitung per porsi, maka distribusi dan
mobilitas seharusnya sudah tercakup. Lalu kenapa masih ada pengadaan besar di
luar itu? Ini yang membuat kebijakan ini tampak tidak konsisten,"
ungkapnya.
Om Joy menilai permasalahannya
bukan sekadar angka, tetapi arah. “Ketika kebutuhan makan per porsi relatif
terbatas, sementara fasilitas operasional bernilai puluhan juta per unit,
atribut kerja mencapai ratusan ribu per item itu pun baru kaos kakinya saja,
maka komposisi seperti ini wajar dipertanyakan,” lugasnya.
“Jangan sampai yang utama justru
tertinggal, sementara yang pendukung didorong ke depan," tambahnya.
Ia menjelaskan sebagaimana
dikutip dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi Imam adalah
pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.
"Pertanggungjawaban itu
bukan pada besarnya program, tetapi pada ketepatan dalam menempatkan prioritas.
Mungkin di dunia ini bisa lolos, tetapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di
akhirat kelak," terangnya.
Ia tidak menampik jika rakyat
memang membutuhkan makan, namun jika diibaratkan antara ikan dan kail, MBG
hanya sebatas memberi ikan. “Dan ikan itu pun dibiayai dari uang rakyat
sendiri, dengan total anggaran program yang sangat besar,” tandasnya.
"Sementara yang lebih
dibutuhkan rakyat adalah kail, agar setiap kepala rumah tangga mampu memberi
makan seluruh tanggungannya. Bukan sekali sehari saja. Bukan pula yang hanya
masih sekolah saja. Karena solusi sejati bukan sekadar memberi makan, melainkan
memastikan rakyat mampu makan tanpa bergantung," tegasnya.
Lebih lanjut, ia memandang dengan
pola anggaran seperti itu, wajar bila publik bertanya apakah itu sekadar
kebijakan yang belum matang, atau ada ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan
inefisiensi dan penyimpangan.
"Pertanyaan itu sah dan
penting, agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat, benar-benar menyejahterakan
rakyat. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi sebab pertanggungjawaban
yang berat di akhirat," pungkasnya.[] Taufan
