TintaSiyasi.id -- Derita Rakyat di Tengah Janji Pemulihan
Menjelang Ramadhan, Lapor Iklim menyoroti kondisi korban banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang masih menghadapi kesulitan pemulihan. Banjir beberapa bulan lalu merusak rumah dan lahan pertanian serta mengganggu mata pencaharian warga. Mereka menilai kerusakan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam turut memperparah dampak banjir sehingga pemulihan berjalan lambat (idntimes.com 11/02/2026).
Gambaran itu tercermin nyata di Aceh. Menjelang Ramadhan 1447 H, ribuan korban banjir dan longsor masih bertahan di pengungsian dan hunian sementara karena proses pemulihan belum tuntas. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat mempercepat penyaluran bantuan, termasuk dana bantuan hidup, dukungan ekonomi, serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemerintah daerah juga mendorong pemulihan lahan pertanian dan jaminan layanan kesehatan agar masyarakat dapat menyambut bulan suci dengan kondisi yang lebih layak (kompas.com 12/02/2026).
Ketika Bencana Menjadi Cermin Arah Kebijakan
Kondisi ini memperlihatkan wajah pengelolaan negara yang jauh dari ideal. Pemerintah boleh saja mengklaim telah menjalankan berbagai program rekonstruksi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya tertangani. Hunian tetap belum terealisasi secara menyeluruh, pemulihan ekonomi berjalan lambat, dan lahan pertanian sebagai tumpuan hidup warga belum pulih sempurna. Penanganan pascabencana masih bersifat administratif dan prosedural, belum benar-benar memastikan rakyat kembali hidup layak. Ramadhan yang seharusnya disambut dengan ketenangan justru dihadapi dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Bencana dalam sistem hari ini kerap direduksi menjadi momentum seremonial dan panggung legitimasi kekuasaan. Kunjungan dilakukan, dokumentasi disebarluaskan, namun akar persoalan tetap dibiarkan. Penebangan hutan ilegal, alih fungsi lahan demi kepentingan investasi, serta tata kelola sumber daya alam yang berpihak pada korporasi terus berlangsung tanpa pembenahan mendasar. Bencana berulang yang terjadi di Sumatera dan Aceh menunjukkan bahwa yang rusak bukan hanya alam, tetapi juga arah kebijakan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dominasi bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, mereduksinya pada faktor cuaca semata merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab kebijakan, yang berakar pada orientasi pembangunan berlandaskan pertumbuhan dan investasi. Dalam logika tersebut, keselamatan rakyat kerap ditempatkan sebagai variabel sekunder, sehingga bencana tidak lagi sekadar musibah alam, melainkan konsekuensi dari paradigma yang menomorduakan riayah dan mengutamakan keuntungan.
Situasi ini mencerminkan watak kepemimpinan dalam sistem kapitalisme yang menempatkan kebijakan dalam kerangka prosedur dan pertimbangan anggaran, bukan sebagai tanggung jawab menyeluruh atas kesejahteraan rakyat. Negara hadir sebatas regulator dan penyalur bantuan, sementara akar persoalan lingkungan tidak disentuh secara mendasar. Respons menjadi lambat dan terfragmentasi karena terikat birokrasi serta kepentingan ekonomi. Dalam kondisi demikian, rakyatlah yang terus menanggung dampaknya.
Kepemimpinan tersebut berbanding terbalik dengan Islam, karena Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang khalifah adalah raa’in (pengurus) dan pelindung rakyat—yang wajib memastikan kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi, terlebih dalam kondisi darurat. Negara tidak cukup menyalurkan bantuan sementara, tetapi harus menjamin pemulihan total, seperti penyediaan tempat tinggal, kecukupan pangan, hingga keberlangsungan mata pencaharian.
Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Umar bin Khatab ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin saat menangani bencana paceklik di Jazirah Arab. Ketauladan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penanganan krisis bukan sekadar retorika, melainkan tanggung jawab menyeluruh.
Menata Ulang Prioritas dan Tanggung Jawab Negara
Dalam Islam, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menjalani kehidupan, termasuk menyambut Ramadhan, dengan tenang. Wilayah terdampak bencana menjadi prioritas utama dengan pengerahan kebijakan, anggaran, dan sumber daya hingga pemulihan benar-benar tuntas. Orientasinya bukan pencitraan, melainkan keselamatan dan kemaslahatan umat.
Merujuk pada sistem tersebut, maka tugas negara saat ini adalah memastikan percepatan pemulihan berjalan terarah dan terukur. Pembangunan hunian tetap harus memiliki batas waktu yang jelas dengan pengawasan transparan. Pemulihan ekonomi, khususnya bagi petani dan pelaku usaha kecil, perlu didukung melalui bantuan modal yang tidak memberatkan serta jaminan kebutuhan pokok selama masa transisi. Layanan kesehatan dan dukungan psikososial juga harus diperluas agar masyarakat bangkit secara fisik dan mental. Pada saat yang sama, pembenahan tata kelola lingkungan serta penegakan hukum terhadap perusakan alam tidak boleh ditunda.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa solusi teknis tidak akan cukup selama kerangka kebijakan tetap menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai variabel anggaran. Diperlukan perubahan paradigma yang mendasar.
Sudah saatnya solusi tidak berhenti pada perbaikan teknis, tetapi berani meninjau ulang sistem yang melandasinya. Hanya dengan kepemimpinan yang berlandaskan amanah dan tanggung jawab syar’i, pengurusan rakyat dapat dijalankan secara utuh, dan negeri ini memiliki peluang keluar dari siklus krisis yang berulang.[]
Oleh: Fatimah Az Zahro
Aktivis Muslimah
