Tintasiyasi.id.com -- Sangat mengejutkan, dimana 133 kabupaten/kota di Indonesia diwarnai dengan kenaikan harga beras di bulan Juni 2025 ini.
Menurut Khudori, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) -- kondisi ini terjadi salah satunya lantaran sebagian besar gabah/beras diserap oleh Bulog dan menumpuk di gudang Bulog (Bisnis.com, 17 Juni 2025).
Sebagai contoh, di Pasar Induk Beras Cipinang sejak akhir Mei hingga Juni 2025, harga beras naik hampir seribu rupiah per kilogram (kg).
Padahal menurut para kuli yang angkut beras dari kampung (sentra produksi beras), panen besar masih akan berlangsung hingga bulan Juni. Namun kenyataannya di Pasar Induk Beras Cipinang) kalau panen secara otomatis harga turun, tapi sekarang harga justru mengalami kenaikan (CNBC, 26 Juni 2025).
Kondisi saat ini merupakan anomali distribusi, dimana terjadi ketidaknormalan di dalam proses distribusi beras sehingga menyebabkan harga naik, meskipun faktanya stok cadangan beras pemerintah atau CBP tahun ini justru yang tertinggi sepanjang sejarah. (Analisa Prof. Lilik Sutiarso Guru Besar Universitas Gajah Mada, UGM).
Inilah karakter mekanisme pangan dalam kehidupan kapitalisme sekuler. Mekanisme yang "mewajibkan" Bulog untuk menyerap beras dari para petani, sehingga menjadikan penumpukan stok beras di gudang Bulog.
Sehingga efek lanjutan dari mekanisme ini adalah distribusi beras ke tengah-tengah masyarakat akan terganggu, bahkan harga beras naik di 133 kabupaten/kota.
Mekanisme pangan yang seperti ini terbukti sangat merugikan masyarakat namun menguntungkan kepentingan pihak tertentu.
Saat ini pangan menjadi salah satu komoditas yang bisa diperdagangkan, sedangkan negara hanya berfungsi sebagai regulator bukan pelayan dan pelindung rakyat. Sehingga rakyat yang akan menjadi korban untuk kesekian kali akibat tingginya harga beras disaat panen masih berlangsung.
Islam Memenuhi Hak Dasar Manusia
Kebutuhan pangan di dalam pandangan Islam merupakan salah satu hak dasar rakyat yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara. Menjadi tanggung jawab negara mulai dari mengelola masalah produksi, menyediakan cadangan pangan bagi rakyat, dan distribusi pangan.
Tentunya semua pelayanan ini dilakukan dengan tidak menjadikannya sebagai komoditas perdagangan, sebagaimana tata kelola dalam kapitalisme sekuler.
Terkait produksi misalnya, negara dalam Islam akan memberi subsidi untuk pengadaan bibit unggul dan pupuk secara cuma-cuma.
Dengan begitu beras yang dihasilkan harapannya akan memiliki kualitas yang bagus. Selain itu dalam panduan syariah Islam, penimbunan akan dilarang keras, sehingga negara akan memastikan kebutuhan dasar rakyat per individu benar-benar terdistribusi dengan adil dan merata.
Begitupun terkait dengan harga di tengah masyarakat, maka khilafah akan memastikan bahwa harga barang yang tersedia akan mengikuti mekanisme pasar, bukan dengan mematok harga.
Dengan begitu tidak akan ada namanya intervensi harga yang faktanya "biasa" terjadi dalam kehidupan kapitalisme dan justru menyebabkan problem di tengah masyarakat.
Demikianlah langkah solusi Islam menyelesaikan problem tingginya harga beras disaat panen besar terjadi. Dan langkah-langkah solusi Islam ini akan terwujud ketika ada perubahan sistem yang diambil, dalam artian mengambil panduan syariah secara menyeluruh.
Jika tidak, maka hanya sekadar menjadi solusi tambal sulam ala kapitalisme dan terbukti tidak memberikan solusi tuntas.[]
Oleh: Dahlia Kumalasari
(Pendidik)
