Tintasiyasi.id.com -- Kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digadang-gadang untuk membentuk sumber daya manusia dalam menyambut Indonesia emas di 2045. Namun, realitanya banyak menuai masalah. Mulai dari pendanaan, makanan tidak berkualitas atau bahkan membahayakan sasaran dan lain sebagainya.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis, di Istana Negara, Jumat (17-1-2025).
Dadan mengatakan Prabowo ingin mempercepat implementasi program ini. Dadan mengatakan, menurut presiden program ini penting untuk dilaksanakan seperti yang dilakukan pada 76 negara lainnya. Seperti India yang mengalokasikan dana untuk memberikan makan bergizi kedua terbesar dari porsi APBN-nya.
Pendanaan MBG Yang Membingungkan
Dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.
Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.
Demikian pula dengan usulan ketua DPD Sultan meminta bantuan masyarakat untuk memakai dana zakat, Sultan menjelaskan demi untuk menyukseskan program Presiden Prabowo tersebut. Dia mengklaim dapat banyak masukan dari berbagai pihak agar memberi ruang seluas-luasnya untuk membantu mensukseskan program MBG ini.
"Kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak di simpan di luar negeri, agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," kata Sultan kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025.Viva.co.id
Sepertinya program MBG ini sejatinya bukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, melainkan proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat. Nampak kebijakan ini belum direncanakan secara matang. Juga terkesan terburu demi untuk progres indonesia emas 2045.
Problem Makanan dan Tidak Menjaga Kehalalan dan Thoyyiban
Dalam sistem kapitalisme tak akan ada kebijakan yang benar-benar murni untuk rakyat, sebagaimana yang terjadi di lapangan layanan apapun yang bersifat gratis pasti pelayanan yang diberikan alakadarnya, kurang diperhatikan dengan baik, dan terkesan pas-pasan. Bahkan sampai membahayakan rakyat.
Adanya 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG.
"Kejadian semacam ini, akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami keracunan pada Kamis (16/1/2025) usai menyantap makanan dalam program MBG. "Menjadi bahan evaluasi harian, agar semua yang di lapangan terus meningkatkan kualitas layanan," kata Dadan kepada Tirto, Jumat (17-1-2025).
Baru-baru ini Ahli gizi Tan Shot Yen mengkritik usulan rencana memasukkan serangga, bisa jadi merusak nafsu makan menjadikan anak sebagai proyek uji coba, ujarnya dikutip dari Kompas.com, Minggu (26/1/2025)
Dalam Islam makanan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penguasa kepada rakyatnya. Selain itu Islam juga mengatur apa saja makanan yang boleh dimakan dan dilarang memakannya.
“Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang untuk membunuh empat macam binatang, yaitu semut (al-namlah), tawon/lebah/kumbang (al-nahlah), burung Hudhud, dan burung Shurad.” (HR. Abu Dawud, no 5267; dan dinilai sebagai hadits shahih oleh Syekh Nashiruddin Al-Albani).
Imam Al-Khaththābī menjelaskan hadits di atas dengan mengatakan:
“Maka segala hewan yang dilarang untuk dibunuh, sesungguhnya dikarenakan salah satu dari dua kemungkinan; boleh jadi karena kehormatan pada dirinya sendiri seperti halnya manusia; dan boleh jadi karena keharaman dagingnya seperti burung Shurad, burung Hudhud, dan yang semisalnya.” (Imam Al-Khaththābi, Ma’ālimus Sunan, 4/204).
“Setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh, berarti tidak boleh memakannya.” (Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz VIII, hlm. 294).
Kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) ini memasukkan kemungkinan adanya alasan menu belalang dan ulat sagu itu bukanlah karena pertimbangan strategis, misalnya karena nilai gizi yang tinggi pada belalang dan ulat sagu, melainkan karena pertimbangan pragmatis dan “kepepet” karena terbatasnya anggaran untuk membiayai program MBG.
Inilah sebab hakiki mengapa muncul kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan menu yang “agak lain” seperti belalang dan ulat sagu. Buktinya adalah Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan tekadnya untuk menghemat anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. (www.cnbcindonesia.com, 23-01-2025).
Program MBG dengan menu belalang dan ulat sagu ini bukanlah suatu tanda kreativitas dan terobosan yang spektakuler melainkan suatu signal “kegagalan” atau minimal “kelemahan” dari pemerintahan di era Prabowo karena malasnya berpikir dari pemimpin dan miskinnya anggaran negara untuk menyejahterakan rakyat.
Seharusnya negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas, membangun kedaulatan pangan di bawah depertemen kemaslahatan umum. Departemen ini akan menjaga kualitas pangan di tengah masyarakat.
Khilafah akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, baik pemenuhan gizi, pencegehan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Khilafah memiliki dana besar dari sumber daya alam yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik. Wallahua'lam bishshowwab.[]
Oleh: Siti Sania
(Komunitas Muslimah Rindu Jannah)
