Tintasiyasi.id.com -- Protes rakyat kepada pemerintahan menuntut perubahan bukan hal yang tidak pernah terjadi dalam sistem kapitalisme ini. Karena sikap pemerintah yang tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat maka protes dan tuntutan kepada pemerintahan bisa terjadi.
Dengan keadaan yang demikian apakah masih pantas kita pertahankan sistem yang rusak ini?
Kondisi Bangladesh makin memanas dan mengkhawatirkan akibat gelombang protes yang dilakukan mahasiswa hingga Minggu 21/07/2024 (cnbcindonesia.com, 21/07/2024).
Kerusuhan yang masih terjadi di Bangladesh hingga minggu 21/07/2024 makin memanas, dan tidak sedikit yang dikerahkan pemerintah Bangladesh untuk berpatroli di sekitar jalan yang sepi dan di sekitar Ibu Kota.
Sebagaimana yang diberitakan pada kerusuhan di Bangladesh, bahwa aksi ini dipimpin oleh kelompok mahasiswa yang menentang sistem kuota dalam perekrutan pekerja pemerintahan (cnbcindonesia.com, 21/07/2024).
Kebijakan yang diterapkan pemerintahan Bangladesh yakni pembatasan kuota seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai hanya mendukung kelompok pro pemerintahan pendukung Hasina. Di mana kuota terhadap keluarga veteran yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 melawan Pakistan sebanyak 30%.
Namun, sebagian besar mahasiswa memprotes itu, menurut mereka kuota tersebut terlalu besar dan hanya menguntungkan keluarga veteran saja yang pro terhadap pemerintahan. Para pengunjuk rasa menginginkan kuota itu dihapus, sebab itu tidak adil diterapkan di tengah keadaan masyarakat Bangladesh yang masih banyak menjadi pengangguran. Lebih baik kuota tersebut digantikan dengan kuota berprestasi, jadi seluruh masyarakat bisa mengikuti seleksi.
Situasi yang terjadi memperlihatkan buruknya dampak dari penerapan sistem kapitalisme yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Pemerintahan berperan sebagai oligarki yang tidak mau mendengar pendapat rakyat kecil yang tidak mendatangkan keuntungan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk kepentingan mereka saja, setelah itu mereka menutup mata dan telinga dengan rakyat yang terus menerus bersuara.
Tidak ayal kerusakan terus terjadi di tengah sistem kapitalis ini yang mengakibatkan rakyat memberontak dan menuntut pada suatu perubahan. Kondisi yang terjadi hampir sama dengan tragedi 1998 di Indonesia, di mana pada saat itu mahasiswa bergerak untuk menuntut suatu perubahan.
Pada saat ini rakyat Bangladesh juga menginginkan suatu perubahan yaitu penghapusan beberapa kuota PNS Bangladesh yang tidak berpihak kepada rakyat. Tidak bisa kita apabila perubahan yang dilakukan tidak tepat, maka hal yang serupa dapat terulang kembali.
Perubahan kondisi yang lebih baik hanya dapat diwujudkan apabila diterapkannya sistem Islam secara Kaffah. Hal ini telah terbukti bahwa negara Islam mampu berdiri kokoh selama 13 abad lamanya dengan membawa kesejahteraan ke seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:
وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّـلْعٰلَمِيْنَ
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107).
Karena hanya sistem Islam-lah sistem yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Islam memilik aturan di dalam kehidupan dari bangun tidur hingga bangun negara, aturan tersebut datang langsung dari Allah Swt. sebagai Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur yang paling mengetahui semua makhluk yang diciptakannya. Sehingga tidak perlu kita ragukan lagi, kita akan hidup dalam kesejahteraan serta keamanan yang terjamin.
Perubahan juga akan terwujud apabila mengikuti tahapan demi tahapan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., sehingga terwujudlah sebuah negara Islam yang kokoh dan berlangsung hingga 13 abad lamanya.
Perubahan tersebut juga akan tercapai dalam arahan kelompok dakwah yang ideologis yang selalu merujuk sebagaimana amalan Rasulullah dan tidak membelot dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Sebab membelot dari contoh Rasulullah demi keinginan mendapatkan kemenangan yang instan tidak akan memberikan kemenangan yang hakiki.
Wallahualam bishshawwab.[]
Oleh: Sindi Laras Wari, S.K.M
(Aktivis Muslimah)
